Berita Metro

Rabu, 03 Januari 2018  22:58

UM Surabaya Tuan Rumah Tanwir Aisyiah

UM Surabaya Tuan Rumah Tanwir Aisyiah
SURABAYA (BM) - Pimpinan Pusat Aisyiah akan mengadakan Tanwir di Surabaya. Musyawarah terbesar setelah Muktamar Aisyiah ini rencananya dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya pada 19-21 Januari mendatang. Sejumlah tokoh penting dijadwalkan hadir, di antaranya Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, serta beberapa menteri kabinet kerja.
 
Menyambut agenda besar itu, UM Surabaya telah menyiapkan sebuah gedung baru yang bisa digunakan untuk pertemuan. Gedung 13 lantai ini pun rencananya diresmikan langsung oleh Wapres Jusuf Kalla.
 
Rektor UM Surabaya, Sukadiono menjelaskan, tanwir rencananya dihadiri peserta dari seluruh Indonesia. Pembukaan dihadiri sekitar 2.000 peserta dan peserta tetap dari 500 perwakilan se-Indonesia. 
 
Sukadiono yang juga Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menegaskan, gedung yang akan digunakan dalam agenda tanwir sudah siap diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.
 
Pembangunan gedung 13 lantai tersebut menghabiskan dana hampir Rp 100 miliar. "Semoga pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan khidmat dan lancar," kata Suko, sapaan akrab Sukadiono, Rabu (3/1).
 
Dia menjelaskan, Aisyiah sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah menunjuk UM Surabaya sebagai tuan rumah pelaksana. Acara mengambil tema Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Pilar Kemakmuran Bangsa.
 
Suko mengatakan, salah satu permasalahan krusial dalam kehidupan bangsa Indonesia ialah masalah perekonomian seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan kekayaan negara oleh sekelompok kecil masyarakat, dan sebagainya. 
 
Dalam keadaan yang demikian usaha-usaha pemberdayaan ekonomi rakyat dengan kondisi kehidupan mayoritas rakyat pada umumnya makin tidak mudah untuk diwujudkan, sementara yang paling merasakan dampak dari kemiskinan adalah kelompok perempuan dan anak-anak. 
 
Sebagai usaha mewujudkan kemakmuran bangsa dan pemecahan atas masalah-masalah ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat, di antaranya diperlukan gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan. "Perempuan merupakan kekuatan potensial dalam pembangunan dan kemajuan bangsa, termasuk untuk menjadi pelaku (aktor) gerakan pemberdayaan ekonomi," terangnya.
 
Dengan etos kerja dan kegigihan, lanjut Suko, perempuan akan menjadi kekuatan strategis dalam gerakan pemberdayaan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran bangsa. Bersamaan dengan itu, karena mayoritas perempuan dalam sejumlah hal sering mengalami pelemahan maka diperlukan usaha-usaha pemberdayaan perempuan, khususnya dalam ekonomi, sehingga membawa dampak positif langsung bagi kemakmuran bangsa. (sdp/udi)
 



Berita Terkait