Berita Metro

Rabu, 11 April 2018  22:19

Singky: Pemkot Masih Punya Peluang Miliki KBS

Singky: Pemkot Masih Punya Peluang Miliki KBS
SURABAYA (BM) - Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) ada potensi besar untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS), namun tidak menghalangi kesempatan pemerintah kota (pemkot) dalam mengelola KBS.
 
Singky Soewadji, salah seorang pemerhati satwa di Surabaya menegaskan, izin Lahan Konservasi (LK) tidak ada korelasinya dengan pengelolaan di KBS. Izin LK hanya berlaku pada saat pertukaran satwa antarlembaga konservasi. "Pemkot Surabaya melalui PDTS KBS masih bisa mengelola KBS. Karena Izin LK itu hanya dibutuhkan pada saat pertukaran satwa bukan pengelolaan," ujarnya, Rabu (11/4).
 
Singky menilai, kebijakan MA mengabulkan gugatan PTSS adalah tepat. Sebab yang mengajukan izin LK pada waktu itu adalah Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya bukan pemerintah kota. Seiring berjalanya waktu, ijin konservasi itu kembali diterbitkan pada saat kebun binatang dikelolah oleh PDTS KBS. "Kalau kemudian digugat dan kemudian menang, ya menurut saya itu sah. Tapi itu justru menguntungkan Pemkot Surabaya dalam hal ini PDTS KBS. Karena tidak ada ranah abu-abu lagi," terangnya.
 
Singky mengungkapkan, baik Pemkot Surabaya maupun PTFSS bisa mengajukan izin LK kembali mulai dari awal. Di sanalah peluang pemkot mengambil alih KBS sangat terbuka lebar. Karena salah satu syarat terbitnya izin lahan konservasi terkait data kepemilikan lahan. Dalam hal ini pemerintah kota jelas diuntungkan karena lahan Kebun Binatang Surabaya itu milik Pemkot Surabaya.
"PTFSS bisa mengajukan, tapi kan ada syaratnya seperti lahan dan sebagainya. Lahan itu milik Pemkot, jadi PTFSS tidak bisa mengajukan untuk lahan yang sama. Kalau tidak bisa menunjukan kan pasti ditolak," katanya.
 
Singky Soewadji bersedia membantu proses pengajuan izin LK yang akan diajukan Pemkot Surabaya. Bahkan, ia juga memastikan bahwa izin konservasi itu bisa keluar dalam kurun waktu dua pekan. "Jika pemerintah kota merasa kebingungan saya siap membantu. Wali kota bisa memerintahkan ajudanya untuk menghubungi saya. Tidak perlu pakai surat, dihubungi saya siap datang," katanya.
 
Singky mengaku, saat dirinya membantu KBS untuk mendatangkan harimau yang bernama Wira. Semua yang ia lakukan sesuai prosedur, untuk mendatangkan harimau harus minta izin lembaga terkait termasuk dari presiden. Akhirnya, hanya memakan waktu dua pekan  harimau Wira bisa didatangkan tanpa melalui birokrasi yang berbelit. "Kalau soal status satwa saya pastikan itu milik negara. Baik itu yang di Taman Safari maupun di Gembira Loka. Keberadaanya di sana hanya dititipkan dan dimanfaatkan," ungkapnya.
 
Begitu juga soal aset yang ada di KBS, semuanya adalah milik kebun binatang. Sehingga, sangat tidak relevan jika kemudian ada pihak yang mengklaim aset yang ada di KBS itu milik perorangan. "Ayo berpikiran waras. Semua aset itu milik KBS. Pesan saya, jangan rebutan panganane monyet," tegas Singky.
 
Sebelumnya, Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyerahkan kembali pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) kepada Perkumpulan.  Alasannya, Ketua PTFSS Soejatmiko telah menerima putusan MA No. 656 PK/Pdt/ 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap maka PTFSS berhak mengelola kembali KBS.
 
“Dengan adanya hukum tetap, maka kami yang berhak mengelola KBS. Ini sesuai dengan berita acara penyelesaian KBS di Tretes,” ujarnya.

PTFSS sudah mengirim surat kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Senin (18/12/2017) lalu. Surat tertanggal 13 Desember 2017 itu perihal pengembalian pengelolaan KBS.  (dji/udi)
 



Berita Terkait