Berita Metro

Kamis, 11 Januari 2018  23:12

Perakitan Soal USBN Dilakukan Guru

Perakitan Soal USBN Dilakukan Guru
SURABAYA (BM) - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan ujian sekolah berbasis nasional (USBN) tetap tiga mata pelajaran (mapel) untuk jenjang SD/MI. Sementara di jenjang SMP, SMA, dan SMK memasukan semua mapel ke dalam USBN.
 
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman mengatakan, format tersebut memang resmi diumumkan Kemendikbud meskipun sampai saat ini belum dikeluarkan Prosedur Operasional Standar (POS) USBN. Selain itu, USBN tahun ini dipastikan memuat soal esai sebanyak 10 persen dari total soal. 
 
Hal ini tentunya berbeda dengan tahun lalu yang jenjang SD sepenuhnya pilihan ganda, dan tingkat SMP, SMA, SMK sederajat yang memuat 5 soal esai dengan 30 sampai 40 soal pilihan ganda. “Pemerintah pusat akan memberi 20 sampai 25 persen soal untuk tingkat SD, dan 25 persen untuk tingkat SMP, SMA dan SMK,” katanya saat ditemui Kamis (11/1).
 
Sementara itu sisanya disiapkan oleh guru mata pelajaran pada satuan pendidikan. Rumusan soal itu lalu dikonsolidasikan dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Soal esai dibuat guru di daerah, termasuk perakitan soal USBN 100 persen dilaksanakan guru-guru mata pelajaran di tingkat KKG atau MGMP.
 
“Untuk Jatim yang tahun lalu sudah UNBK akan kami dorong untuk USBN-nya berbasis komputer. Soal esai nanti dijawab di kertas, pendanaan sepenuhnya dari BOS,” ungkap mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.
 
Dindik Jatim, lanjut Saiful, berencana mengundang sekolah untuk sosialisasi terkait format USBN yang pastinya berbeda dengan tahun lalu. Tak hanya SMA/SMK yang menjadi wewenang Pemprov Jatim, tetapi juga SD dan SMP yang berada di Jatim.
 
Terkait pendanaan USBN, dia mengungkapkan sepenuhnya akan menggunakan anggaran BOS. 
Pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar format pembelanjaan BOS untuk USBN lebih disederhanakan. “Tahun lalu pakai belanja langsung yang harus detail, ada kontrak dan prosesnya macam-macam. Ini kami usulkan jadi hibah agar lebih sederhana,” tegasnya.
 
Dia juga menegaskan belum ada nominal pasti terkait pendanaan USBN karena belum adanya petunjuk teknis pencairan dana BOS hingga saat ini. Namun dia memperkirakan juknis tersebut akan diterima pada Februari. “Sekolah yang menghandle pendanaan untuk pengadaan kertas dan lainnya, kalau BOS belum cair kan ada komite. Sekolah sudah ahli mengatasi pendanaan BOS,” jelasnya.
 
USBN, lanjutnya, sepenuhnya menjadi wewenang sekolah. Termasuk pengoreksian dan standar nilai kelulusannnya. “Teknis dan lainnya mutlak diserahkan pada sekolah masing-masing. Dua minggu lagi dikumpulkan, jadi Februari sudah memantapkan soal melalui MGMP masing-masing,”pungkasnya. (sdp/udi)
 



Berita Terkait