Berita Metro

Senin, 26 Februari 2018  22:17

Media Berperan Ciptakan Kondisi Aman Pilkada

Media Berperan Ciptakan Kondisi Aman Pilkada
SURABAYA (BM) - Media memiliki peran dalam menciptakan kondisi aman dan damai selama perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur (Jatim). Utamanya, melalui berita-berita yang diproduksi media tersebut.

Hal itu terungkap dalam diskusi Media sebagai Garda Kampanye Damai Pilgub Jatim 2018 di FISIP Universitas Airlangga (Unair), Senin (26/2). Hadir dalam kesempatan itu Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto, Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi, Sekretaris PWI Jatim Eko Pamudji, serta Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair Suko Widodo.

"Media punya peran. Tapi saat ini banyak kecurigaan terhadap netralitas media. Jika media 'mainstream', saya rasa masih netral. Namun tapi media daring yang banyak muncul, memungkinkan," kata Suko Widodo.

Suko menjelaskan, salah satu masalah sosial yang muncul dalam Pilkada adalah banyak bermunculnya siber media yang tumbuh luar biasa. Dari catatan yang dipunyai Polda Jawa Timur, lanjut Suko, munculnya ujaran kebencian dari media daring ini sesuatu yang harus dicermati. Itulah yang melatarbelakangi pihaknya bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu juga PWI untuk agar mewaspadai sekaligus membuat kerja sama untuk kampanye damai. "Dari kampanye damai itu, kami harap para calon lebih mengedapankan visi misi calon dibanding personal identitas," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini kampanye hitam bisa jadi bumerang ketika sarana informasi sudah dicukupi. Dengan pendekatan setiap orang bisa mengabarkan, kampanye hitam akan rugi karena ketika dia ketahuan maka akan disalahkan oleh masyarakat.

"Ketika itu ditangkap maka pihak lawan akan mempublikasikan dan jadi boomerang. Kampanye hitam tidak layak. Generasi milenial lebih membutuhkan kecerdasan penjelasan apa yang akan dilakukan di masa depan kalau dia memimpin," ujarnya.

Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi menjelaskan, untuk menjaga peran media agar tetap netral, saat ini ada regulasi mengatur pasangan calon tidak diperkenankan iklan sendiri di media. Kecuali iklan itu difasilitasi.

Meski nanti sudah difasilitasi, namun Bawaslu mengenaskan akan tetap mengawasi media mana yang tidak berimbang dalam memberitakan. "Kalau tidak diawasi dapat dimungkinkan konten pemberitaan akan tidak berimbang dan berbeda angle yang ingin disampaikan kepada pembaca," ujar Aang.

Dia mengungkapkan, Bawaslu sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Dewan Pers serta KPU berkaitan dengan kenetralan media saat Pilkada. (sdp/udi)




Berita Terkait