Berita Metro

Senin, 17 Juli 2017  20:30

Parkir Berlangganan di Sidoarjo Kembali Dikeluhkan

Parkir Berlangganan di Sidoarjo Kembali Dikeluhkan
SIDOARJO (BM) - Program parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, terus mendapat sorotan. Di sejumlah lokasi parkir berlangganan, masih banyak terjadi pungutan liar (pungli). Selain itu, lanyanannya  juga kurang maksimal.

Beberapa pengguna jasa parkir berlangganan ditemui terpisha mengungkapkan kekesalannya lantaran tetap diminta uang saat memarkir kendaraannya di areal parkir berlangganan. Padahal, mereka sudah membayar biaya parkir berlangganan saat mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

“Saya sudah bilang kalau telah bayar biaya parkir berlangganan, tapi tetap saja diminta dengan setengah memaksa. Yang saya juga tidak habis pikir, tidak jauh dari lokasi juga kebetulan ada petugas dishub (dinas perhubungan) tapi cuek dan pura-pura tidak tahu,” ujar Faizal, salah salah satu pengguna jasa parkir berlangganan yang tinggal di  Sidokerto, Kecamatan Buduran, Senin (17/7). 

Warga lainnya mengaku sempat cekcok dengan seorang juru parkir (jukir) di areal parkir berlangganan. “Kendaraan saya bernopol Sidoarjo (W), tapi tetap diminta uang parkir. Ketika saya menolak, dia tetap ngotot sampai akhirnya kami sempat cekcok,” katanya.

Masalah amburadulnya parkir berlangganan ini sebenarnya juga beberapa kali mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD setempat. Mereka menilai, selama ini belum ada perubahan signifikan dari layanan program dishub tersebut. Masih banyak ditemui adanya beberapa penyimpangan seperti pungli dan lainnya.

Terakhir kali, saat digelar rapat paripurna pandangan umum (PU) atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016, permasalahan ini juga kembali diangkat ke permukaan. Dalam PU itu, Fraksi PAN dan Fraksi Golkar Bintang Persatuan meminta layanan program tersebut ditingkatkan. Terutama pengawasan terhadap jukir.

Menurut Mahmud Untung, juru bicara Fraksi PAN, program parkir berlangganan belum berjalan optimal. Banyak pelanggaran yang ditemukan. Misalnya, tarikan uang dobel yang dilakukan jukir. Padahal, sesuai aturan, jukir dilarang melakukan penarikan. “Namun, kami masih menemukan pelanggaran,” katanya.

Menurut dia, masih terjadinya pungli dikarenakan lemahnya pengawasan. Pengawas jukir belum menjalankan tugas dengan baik. Karena itu, dalam rekomendasinya, PAN menyuarakan agar sistem pengawasan jukir harus lebih baik lagi. ’’Kami minta kompetensi aparatur ditingkatkan,’’ katanya.

Pernyataan serupa disampaikan Ali Sutjipto, juru bicara Fraksi Golkar Bintang Persatuan. Dia menyatakan, sejauh ini layanan parkir berlangganan terus dikeluhkan masyarakat. Sebab, warga masih diharuskan membayar retribusi parkir. ’’Jukir masih menarik uang parkir,’’ jelasnya.

Pemkab sebenarnya sudah seharusnya meningkatkan layanan parkir berlangganan. Sebab, program itu memberikan retribusi ke pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, pemasukan setiap tahun meningkat. Pada 2016 pemkab menerima pemasukan Rp 28 miliar. Pada tahun sebelumnya Rp 27 miliar. (med/udi)



Berita Terkait