Berita Metro

Senin, 07 Januari 2018  17:12

Komisi D Warning Sekolah Lakukan Pungli

Komisi D Warning Sekolah Lakukan Pungli
SIDOARJO (BM) - Masih banyaknya praktik pungutan liar (pungli) yang dibebankan oleh pihak sekolah melalui komite sekolah kepada para wali murid mendapatkan perhatian serius dari Komisi D DPRD Sidoarjo.
 
Beberapa kepala sekolah negeri dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dipanggil untuk didengarkan keterangannya menyusul banyaknya pengaduan yang masuk tentang beberapa sekolah yang sampai saat ini masih menjalankan praktik pungli kepada wali muridnya.
 
Hearing yang dipimpin Ketua komisi D Usman sempat memanas dan terjadi perdebatan saat Slamet Budiono, salah satu wali murid SMP 1 Taman mengungkapkan, saat anaknya kelas 8 pernah diminta pihak sekolah untuk pembelian laptop untuk kegiatan belajar mengajar.
 
Ironisnya, saat anaknya naik ke kelas 9 pihak sekolah kembali melakukan penarikan lagi untuk alasan keperluan yang sama yaitu pembelian laptop. "Saya merasa keberatan dengan penarikan yang dilakukan setiap tahun seperti itu,"ungkapnya.
 
Sementara itu pihak SMP Negeri 1 Taman menganggap wajar adanya pungutan sebesar Rp 250 ribu untuk pengadaan komputer. "Hal ini kan untuk kepentingan siswa juga, dan komputer ini kan juga untuk mendukung pelaksanaan Ujian Nasional berbasis Komputer (UNBK)," ungkap salah satu wakil dari SMP 1 Taman.
 
Dalam hearing juga dibahas adanya biaya bangku, biaya pelaksanaan UNBK, bimbingan belajar, bahkan sampai biaya pendirian gedung sekolah yang oleh pihak sekolah dibebankan kepada wali murid yang sebenarnya untuk sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo ditanggung oleh APBD. Hal ini sesuai dengan regulasi Perda nomer 7 tahun 2017 tentang pendidikan gratis.
 
Dengan memperhatikan berbagai masalah yang timbul di masyarakat tentang pungutan sekolah dan juga peraturan daerah nomer 7 tahun 2017 maka Komisi D merekomendasikan tiga hal yang harus dilaksanakan pihak sekolah. Ketiga rekomendasi itu yakni, melarang adanya pungutan untuk biaya bimbel, pengadaan komputer, serta study tour kepada siswa.  
 
Dijelaskan Ketua Komisi D Usman, sekolah tidak diperkenankan melakukan penarikan kepada wali murid untuk kegiatan bimbingan belajar atau les yang diadakan pihak sekolah. "Kalau pihak sekolah masih terus memaksakan maka sesuai regulasi akan ada tindakan hukum yang akan diterapkan," tegasnya.
 
Untuk biaya investasi seperti  pengadaan komputer dan pendirian bangunan sekolah, Usman menegaskan merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Sehingga tidak dibenarkan, ada urunan dari wali murid, untuk pengadaan laptop atau komputer itu apalagi pendirian bangunan sekolah. “Jangan sampai ada pungutan untuk beli laptop atau komputer dalam rangka UNBK, ini sudah melanggar aturan,” jelas Usman.
 
Sedangkan rekomendasi terakhir adalah larangan studi tour yang biayanya dibebankan kepada wali murid. “Jika study tour nya gratis, ya boleh boleh saja,” tutup Usman.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Mustain Baladan menegaskan, akan patuh dengan aturan yang ada. Jika memang dilarang ada urunan untuk laptop dan biaya Bimbel, maka akan dihentikan. “Kita patuhi aturan dan rekomendasinya,” tandas Mustain. (cls/udi)
 



Berita Terkait