Berita Metro

Rabu, 11 Maret 2018  20:17

Dewan Segera Gulirkan Hak Interpelasi Parkir Berlangganan

Dewan Segera Gulirkan Hak Interpelasi Parkir Berlangganan
Taufik Hidayat wakil ketua DPRD Sidoarjo

SIDOARJO(BM)-Desakan terkait pencabutan aturan parkir berlangganan terus didengungkan. Setelah Komisi B meminta Dinas Perhubungan melakukan kajian ulang soal parkir berlangganan, kini dua pimpinan dewan yakni Emir Firdaus dan M.Taufik Hidayat angkat bicara. Bahkan untuk membuktikan dukungannya, kedu pimpinan dewan siap menggulirkan hak interpelasi (hak bertanya) kepada Pemerintah daerah, terkait Mou penarikan retribusi parkir berlangganan saat pengurusan STNK.

“Kita akan ajukan hak interpelasi, untuk mendapatkan jawaban yang gamblang kenapa ada Mou, dan apa dasar hukumnya,” ujar Emir Firdaus. Menurut Emir, Perda Parkir berlangganan, jelas disebutkan sifat dari parkir berlangganan ini adalah retribusi yang tidak wajib. Masyarakat diberikan pilihan bisa membayar langsung saat parkir atau mengikuti pembayaran dengam sistem parkir berlangganan.“Jadi sifatnya bukan wajib, karena ada pilihan,” ujar Emir.Hal senada juga disampaikan Taufik Hidayat wakil ketua DPRD Sidoarjo dari FPDIP.

Menurut Taufik, setiap pelaksanaan reses dewan, pasti ada keluhan soal parkir berlangganan ini. Warga merasa seperti dikenakan kewajiban untuk ikut program parkir berlangganan, tapi saat parkir tetap saja dipungut oleh Jukir. “Pelayanan yang belum memuaskan ini, kita sepakat akan mengajukan interpelasi,” ungkap Taufik.

Sebenarnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah mencabut peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang retribusi parkir, termasuk parkir berlangganan. Pencabutan perda ini dilakukan pada Juni 2016 lalu bersamaan dengan pencabutan 3.143 perda se-Indonesia.Pada laman http://www.kemendagri.go.id, perda-perda seperti Perda Perparkiran, Perda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Perda Retribusi Jasa Umum, yang didalamnya juga mengatur cara pemungutan parkir berlangganan ini, dinyatakan dibatalkan dan direvisi.

Tak hanya Perda 2/2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Sidoarjo, tetapi juga di kota dan kabupaten lain, seperti Mojokerto, Kediri, Lamongan dan lainnya juga dibatalkan, berdasarkan keputusan Mendagri, Tjahjo Kumolo 13 Juni 2016. Meski dibatalkan, pungutan parkir berlangganan di Sidoarjo, masih tetap berlangsung. Hal ini wajar, mengingat realisasi retribusi parkir berlangganan mencapai Rp 29,73 miliar. Penerimaan bersih Pemkab Sidoarjo mencapai Rp 24,38 miliar.Kemudian uang penerimaan bersih itu,digunakan Operasional UPT Parkir Dishub Tahun 2018 sebesar Rp 8,38 miliar dan sisanya Rp 15,99 miliar masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Sidoarjo.(sad/dra)



Berita Terkait