Berita Metro

Selasa, 12 Desember 2017  18:19

Rahasiakan Strategi, Aziz Siap Rebut Kursi Ketum Golkar

Rahasiakan Strategi, Aziz Siap Rebut Kursi Ketum Golkar
Aziz Syamsuddin

Jakarta (BM) - Mayoritas anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR menolak Aziz Syamsuddin menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Setya Novanto. Anggota FPG yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Ace Hasan Sadzily, mengatakan penolakan ini bukan bersifat personal, melainkan karena penunjukan yang tak sesuai dengan prosedur.

Atas penolakan itu, Aziz Syamsuddin mengaku sudah legowo. Padahal, menurut dia, penunjukan DPP tersebut sah. "Kalau soal prosedur itu debatable karena bisa pakai pasal ini, pasal itu," kata Aziz, Selasa (12/12/2017).

"Ya namanya politik. Tapi saya legowo saja, karena saya tidak melakukan hal-hal yang ngotot," sambung dia.

Ditolak menjadi Ketua DPR, kini Aziz siap bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar di munaslub. "Bismillah. Karena ditolak (Ketua DPR) ya kita maju (caketum)," tegas Aziz.

Dia mengaku siap bertarung dengan Airlangga Hartarto dan Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto. Namun soal strategi, Aziz masih merahasiakannya. "Itu rahasia, jangan dibuka dulu," kata dia.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada dua politikus Golkar yang berniat memperebutkan kursi ketua umum. Selain Titiek, ada Airlangga Hartarto. Idrus Marham juga menyatakan siap maju ke gelanggang perebutan kursi Golkar-1.

Pada Sabtu akhir pekan lalu, Titiek Soeharto mengumpulkan sejumlah tokoh politik Orde Baru ke Jalan Cendana Nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat. Di kediaman mendiang mantan presiden Soeharto ini, Titiek, yang didampingi sang kakak, Siti Hardiyanto Rukmana (Mbak Tutut), mendapat banyak masukan dari tokoh Orde Baru.

Airlangga juga tak mau kalah. Pada Minggu, 10 Desember 2017, dia mengumpulkan pengurus DPP Partai Golkar di rumah dinas Menteri Perindustrian di Jalan Widya Chandra III Nomor 6, Jakarta Selatan. Sebelumnya dia juga hadir dalam sarasehan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), yang diketuai Ahmad Doli Kurnia.

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI, Mahyudin menyatakan mendukung langkah Aziz Syamsuddin untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang derencanakan Desember.

"Jika Munaslub jadi dilaksanakan dan Aziz maju mencalonkan diri sebagai salah satu caketum, maka saya akan jadi orang pertama yang mendukungnya. Tolong dicatat," kata Mahyudin di Jakarta, Selasa (12/12).

Mantan Bupati Kutai Timur ini mengatakan, sebagai sesama kader muda, sudah menjadi keharusan baginya untuk mendorong regenerasi dan kepemimpinan baru yang lebih segar.

"Usia saya dan Aziz sama-sama 47 tahun, sama-sama generasi muda Golkar. Wajar untuk saling dukung saling bantu. Apalagi partai ini butuh penyegaran kepemimpinan untuk dapat memahami pemilih pemula, anak-anak zaman now," kata legislator DPR asal dapil Kaltim-Kaltara ini.

Dia beralasan, Aziz dinilainya cukup matang dan kompeten untuk menduduki kursi ketua umum Partai Golkar.

"Sama seperti saya, Aziz itu bukan kader kemarin sore, bukan kader karbitan. Tapi sudah meniti karir politik dari bawah. Beberapa kali duduk di DPR, jadi ketua komisi, kini jadi ketua Badan Anggaran DPR. Kurang apalagi?" puji dia.

Mahyudin menyikapi peristiwa kemarin, Senin (11/12), mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar yang melakukan manuver menggalang tanda tangan penolakan kepada Aziz sebagai ketua DPR.

"Saya tak habis pikir, kenapa kawan-kawan di FPG justru menolak Aziz? Penunjukannya sebagai ketua DPR itu hak prerogatif Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Semua prosedur administrasi juga ditempuh, apa yang salah?" tanya Mahyudin.

Aziz tegasnya sudah dizalimi makanya sebagai bentuk empati dan solidaritas, Mahyudin berada di pihak Aziz.

 

Airlangga Hartarto

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Zainudin Amali menyatakan saat ini keinginan agar DPP Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru tak dapat dibendung lagi.

Karena itu ia memprediksi munaslub akan digelar pada pertengahan Desember 2017.

"34 DPD provinsi sudah meminta DPP untuk segera melaksanakan Munaslub. Tidak ada alasan bagi DPP untuk menghindar dari permintaan DPD provinsi. Ketentuan dalam AD/ART Partai Golkar sudah terpenuhi," kata Amali, Selasa (12/12/2017).

Selain itu, lanjut Ketua Komisi II DPR itu, telah muncul pula dukungan terhadap Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Golkar.

Ia menilai saat ini mayoritas elemen di Golkar menghendaki Airlangga menjadi Ketum Golkar yang baru.

Amali menambahkan, Airlangga dianggap mampu menakhodai Golkar yang sedang dirundung masalah internal.

Ia pun mengatakan, berdasarkan pengalaman politik dan kepartaian, Airlangga dianggap sudah cukup matang untuk membawa Golkar keluar dari turbulensi yang sedang dihadapi saat ini.

"Bahkan Airlangga diharapkan bisa memimpin konsolidasi Golkar untuk menaikkan kembali elektabilitasnya menghadapi pilkada serentak 2018 serta pileg dan pilpres 2019," lanjut dia.

 

Doa Bersama

Menjelang Munaslub, Kader Golkar se-Indonesia menggelar doa bersama. Kader Golkar dari berbagai daerah berkumpul di DPP Golkar untuk mendoakan partai dari berbagai permasalahan yang ada.

Doa bersama digelar di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Selasa (12/12/2017). Doa bersama ini juga diharapkan agar perubahan kepemimpinan di Golkar setelah terlaksana.

"Pada hari ini kader Golkar seluruh Indonesia melakukan zikir bersama demi keselamatan Partai Golkar dari terpaan berbagai macam isu," ujar Wakil Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat Sukmin Nur Arief di DPP Golkar.

Menurut Sukmin, kader Golkar seluruh Indonesia menginginkan pergantian kepemimpinan. Kader Golkar merasa prihatin melihat keadaan Golkar yang elektabilitasnya kian hari kian turun.

"Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan pun sangat diharapkan demi kemajuan Partai Golkar, itu harus dilakukan secepatnya," kata dia.

Ia berharap DPP Partai Golkar dapat segera menggelar munaslub. Menurutnya, itu adalah harapan dari kader Partai Golkar seluruh Indonesia.

"Mudah-mudahan dengan acara ini semua pihak, termasuk DPP Partai Golkar, terenyuh hatinya, termotivasi untuk segera melaksanakan perubahan yang diharapkan oleh seluruh kader Golkar seluruh Indonesia" tutur dia.

"Jika memang elite sayang dengan Golkar, jika tidak sayang pada Golkar ya bisa bubar juga masyarakat Golkar-nya," imbuhnya.

 

Nasib Munaslub

Seperti diketahui, Munaslub adalah forum tertinggi Partai Golkar untuk memilih ketua umum untuk menggantikan Setya Novanto yang saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, rapat pleno Rabu besok baru digelar apabila dakwaan terhadap Novanto sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP dibacakan di sidang Tipikor pada siang harinya.

"Maka keputusan kita kemarin bahwa rapat pleno dilaksanakan Rabu besok jam 19.00, apabila dakwaan terhadap SN dibacakan," kata Idrus di Hotel Peninsula, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Apabila dakwaan dibacakan, maka langkah praperadilan yang diajukan Novanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan otomatis gugur. Oleh karena itu, tak ada alasan lagi untuk menunggu proses praperadilan Novanto.

Namun, apabila dakwaan tak dibacakan karena suatu hal, maka Golkar akan menunggu sampai putusan praperadilan Novanto yang kemungkinan akan digelar pada hari Kamis atau Jumat ini.

"Apabila tidak dibacakan, maka kita akan tentukan rapat pleno hari Kamis atau Jumat," kata Idrus.

Agenda rapat pleno besok, kata Idrus, menyesuaikan keputusan rapat pleno sebelumnya pada 21 November lalu. Saat itu, Golkar memutuskan mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

Namun, karena Novanto ditahan KPK, rapat pleno memutuskan Sekjen Idrus Marham menjadi pelaksana tugas ketua umum. Idrus bakal mengemban tugas sebagai Plt ketua umum hingga sidang praperadilan yang diajukan Novanto diputus oleh majelis hakim.

Apabila Novanto memenangkan sidang praperadilan, maka jabatan pelaksana tugas ketua umum dinyatakan berakhir. Dengan kata lain, Novanto akan kembali bertugas sebagai ketua umum dan Idrus kembali bertugas menjadi sekjen.

Namun, apabila praperadilan Novanto ditolak majelis hakim, maka yang bersangkutan diminta mundur dari jabatan ketua umum. Apabila Novanto tidak bersedia menanggalkan jabatannya sebagai ketua umum, Golkar akan menggelar Munaslub untuk memilih ketum baru. (rmo/det/tit)




Berita Terkait