Berita Metro

Jumat, 25 Maret 2018  19:23

PPP Tak Hadiri Pelantikan 3 Pimpinan MPR

PPP Tak Hadiri Pelantikan 3 Pimpinan MPR
Suasana gladi resik di Gedung MPR

Jakarta (BM) - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PPP M Iqbal memastikan fraksinya tak akan menghadiri pelantikan pimpinan tambahan MPR. Sesuai rencana, pelantikan pimpinan tambahan MPR tersebut digelar pada Senin 26 Maret 2018.

"Besok pelantikan Pimpinan MPR kami (PPP) tidak akan hadir," tutur Iqbal dalam diskusi 'Implikasi Pemberlakuan UU MD3, Pasal Anti Kritik Hingga Beban Keuangan Negara', di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

Absennya PPP dalam pelantikan itu terkait ketidaksepakatan partainya akan penambahan kursi untuk pimpinan MPR dan DPR. Penambahan kursi tersebut tercantum dalam Pasal 84 dan 15 UU No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

"Kami PPP sebenarnya tidak melihat adanya urgensi. Satu pimpinan bisa menambah beban anggaran negara, apalagi tiga. Seandainya kita sepakat ada penambahan, maka ya satu lah (maksimal), jangan sampai tiga," jelas dia.

Selain itu, PPP juga mengkritisi Pasal 427a dan huruf c terkait penambahan kursi wakil ketua MPR yang diberikan kepada partai politik (parpol) yang memperoleh suara terbanyak di Pemilu 2014, yaitu nomor urut 1, 3 dan 6.

"Kalau pun ada penambahan dan kita sepakat ada penambahan maka satu seperti penambahan pimpinan DPR, jadi jangan sampai 3. Itu yang kita kritisi bagaimana pasal yang ada di UU MD3 jadi kontroversi di masyarakat," ungkapnya.

PPP masih terus berupaya melakukan judicial review agar UU MD3 dapat direvisi. Pihaknya berharap UU ini akan dikaji ulang.

 

Anti Kritik

Iqbal menyebut pasal 122 yang dinilainya sebagai pasal antikritik. Kata 'merendahkan' dalam pasal tersebut dinilai masih sumir. "Ini kan bahasa-bahasa 'merendahkan' sumir sebenernya. Apakah merendahkan itu termasuk kritikan, itu kita sampaikan di balai. Kalau kritikan apakah kritikan itu sesuatu yang melemahkan DPR?" tutur M Iqbal.

Menurut Iqbal, kritik dapat memajukan DPR. Jangan sampai lantaran pasal tersebut, DPR dianggap sebagai lembaga yang antikritik.

"Dengan adanya kritik kita mengetahui apa kekurangan kita. Apa yang belum kita buat ke depannya kita harus lebih baik lagi. Lalu juga saya berpendapat kritik ini kan bagian dari demokrasi. Kita tahu sejak zaman Orde Baru kita tidak bebas berpendapat. Kita tidak boleh mengkritik, kita tidak boleh mengkritik pemerintah kita tidak boleh mengkritik DPR," tuturnya.

"Jangan sampai dengan adanya pasal ini DPR ini kemudian kembali ke zaman orde baru," lanjut Iqbal.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 03 tahun 2016 telah mencabut pasal kritikan terhadap Presiden. Artinya, pasal 122 huruf I UU MD3 berpotensi mencederai semangat demokrasi saat ini.

"Artinya ini tidak lagi sesuai dengan semangat demokrasi saat ini. Itu yang kita utarakan kepada teman-teman di Baleg," Iqbal menandaskan.

 

Beban Negara

Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menyebut penambahan Pimpinan DPR/MPR berimbas pada keuangan negara. Penambahan tersebut hanya akan menjadi beban negara.

"Kalau ada penambahan anggota pimpinan itu menambah beban negara," ujar Uchok, dalam diskusi 'Implikasi Pemberlakuan UU MD3, Pasal Anti Kritik Hingga Beban Keuangan Negara', di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

Dia pun menuding para anggota dewan tidak peka terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Saat ini banyak harga kebutuhan pokok naik dan utang negara yang masih menumpuk.

"Mereka harus melihat kondisi masyarakat saat ini, semua naik, bawang naik, apa-apa naik, ini harga diri aja yang enggak naik nih. BBM naik, semua naik, utang numpuk," ungkapnya.

"Hal-hal kayak gini yang harus jadi perhatian legislasi kita apa DPR kita bukan perebutan kekuasaan kursi pimpinan DPR atau MPR. Itu sangat sensitif sekali. Sangat menyakitkan rakyat," lanjut Uchok.

Padahal, tanpa adanya penambahan jumlah pimpinan saja anggaran untuk gaji anggota DPR dan MPR selalu naik setiap tahunnya. Uchok memaparkan, pada tahun 2016 gaji untuk anggota DPR dan pegawai di DPR sebesar Rp 1 triliun.

"Itu Rp 1 triliun hanya untuk menggaji orang-orang di DPR sana yang tidak mau dikritik, yang tidak mau diapa-apain, disentuh enggak mau. Ingin jadi Dewata," paparnya.

Pada tahun 2017, anggaran untuk gaji di DPR kemudian naik menjadi Rp 1,32 triliun. Sementara pada tahun 2018, lanjutnya, anggaran naik menjadi Rp 1,36 triliun.

"Jadi naik 41 miliar," katanya.

Hal yang sama juga terjadi di MPR. Ia pun mempertanyakan hasil kinerja MPR yang selama ini belum dilihatnya.

"Tugasnya MPR apa sih? Sosialisasi 4 pilar. Tapi gagal semua. Gagal lihat darimana radikal-radikal islam itu di mana-mana, gagal itu pancasila. Masak tiap tahun ada sosialisasi 4 pilar tapi radikalisme Islam ada di mana-mana untuk membantai negara. Itu tuntut itu yang bikin program. Rp 437,5 m untuk tahun 2018 anggaran sosialisasi," tambahnya.

"Ini benar-benar pesta buat mereka. Uang rakyat dihabisin melalui APBN. Rakyat nya sengsara, mau makan kek mau apa, mau naik masa bodoh. Itu yang terjadi," lanjut Uchok.

 

Gladi Resik

Seperti diketahui, MPR RI akan menggelar sidang paripurna pelantikan penambahan pimpinan yang baru, Senin (26/3). Ada 3 pimpinan yang akan dilantik yaitu Ahmad Basarah dari Fraksi PDIP, Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB.

Untuk mempersiapkan pelantikan itu, 3 calon pimpinan MPR melakukan gladi resik. Mereka juga ditemani oleh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang.

Tampak di acara gladi resik, Ahmad Basarah mengenakan batik lengan pendek berwarna merah. Sementara untuk Ahmad Muzani memakai kemeja garis-garis berwarna putih.

Sementara itu, Cak Imin, sapaan Muhaimin, memakai batik lengan pendek bercorak yang berwana coklat. Ia didampingi oleh Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid. Basarah sendiri membenarkan hal itu.

"Iya tadi sore kami gladi resik," kata Basarah, Minggu (25/3).

Rencananya, pelantikan akan diikuti dengan pengucapan sumpah atau wakil ketua MPR RI yang baru pukul 13.00 WIB.

 

Persiapan

Pihak MPR senidri, telah menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan Sidang Paripurna Penetapan dan Pengucapan sumpah Pimpinan MPR tambahan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, besok (Senin, 26/3). Sidang paripurna diharapkan berjalan lancar, sukses serta tidak ada halangan dan hambatan.

"Karena semua sudah selesai dibahas dan disepakati serta diputuskan dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD baik mengenai tata cara pelantikan maupun tiga pimpinan MPR tambahan yang akan dilantik," kata Sekretaris Jenderal MPR, Ma’ruf Cahyono di Jakarta.

Menurut Ma’ruf, MPR mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan kehendak dari UU 2/2018 tentang perubahan atas UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Sesuai amanat pasal 427a dalam UU itu ada penambahan tiga pimpinan MPR untuk posisi wakil ketua. Maka sesuai ketentuan, penambahan pimpinan MPR diatur dalam peraturan Tata Tertib (Tatib) MPR yang mengacu pada UU itu. Karena itu perlu dilakukan perubahan Tatib MPR yang harus dibahas dan disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Untuk itu pada Rabu (21/3) lalu, telah dilaksanakan rapat gabungan antara pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Hasil rapat gabungan itu adalah, pertama, memutuskan perubahan Tatib MPR untuk menyesuaikan dengan substansi yang diatur dan diamanatkan oleh UU MD3 hasil perubahan (UU 2/2018). Secara legal formal, mandat UU itu sudah tertuang dalam Tatib MPR.

Kedua, rapat gabungan juga menyepakati dan memutuskan bahwa tiga pimpinan MPR tambahan adalah untuk wakil dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PKB. "Ini juga sudah diatur dalam UU. Tatib MPR tinggal menyesuaikan. Tatib MPR inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan pelantikan pimpinan MPR tambahan," jelas Ma’ruf.

Rapat gabungan juga memutuskan pelantikan dan pengucapan sumpah pimpinan MPR tambahan dilakukan dihadapan sidang paripurna.

"Sidang paripurna ini hanya untuk pelantikan dan pengucapan sumpah pimpinan MPR tambahan saja. Perubahan Tatib sudah diputuskan dan tiga pimpinan yang dilantik juga sudah diputuskan, nama-namanya juga sudah diusulkan oleh partai politik. Jadi, kita sudah melakukan secara runtut dari UU mengalir ke Tatib MPR termasuk usulan-usulan resmi dari partai politik yang ditunjuk UU MD3 hasil perubahan," ujar Ma’ruf.

Sidang paripurna MPR akan dijadwalkan besok pada pukul 13.00 WIB. Agendanya tunggal, yaitu pelantikan dan pengucapan sumpah pimpinan MPR tambahan.

Dalam sidang paripurna MPR itu diharapkan seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD bisa menghadiri sidang itu. Sidang paripurna ini juga akan dihadiri pimpinan lembaga-lembaga negara yang lain.

"Ini ada relevansinya karena pimpinan MPR adalah pimpinan lembaga negara. Pimpinan lembaga negara diundang untuk menyaksikan pimpinan MPR tambahan yang dilantik untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lembaga negara lain," kata Ma’ruf.

Dengan penambahan tiga pimpinan MPR ini, Ma’ruf berharap bisa meningkatkan kinerja lembaga MPR. Sebagaimana amanat UU MD3, MPR mempunyai kewenangan dan tugas.

Pertama, melakukan sosialisasi ideologi, konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, melakukan kajian tata negara untuk mengakomodir perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, tugas sebagai lembaga demokrasi untuk bisa menyerap asirasi masyarakat.

"Dengan delapan orang pimpinan MPR ini maka akan semakin meningkatkan kinerja MPR.  Dengan representasi di pimpinan MPR yang lebih banyak, yaitu delapan dari 10 fraksi dan satu kelompok DPD, tentu posisi kelembagaan MPR akan semakin kuat. Ini akan semakin berwarna dan mewarnai penguatan kinerja lembaga MPR. Semakin banyak wakil dari berbagai macam fraksi politik tentu semakin bagus. Artinya, kontribusi terhadap lembaga MPR semakin kuat dan akan lebih bermanfaat bagi masyarakat," pintanya.(det/kum/rmo/tit)




Berita Terkait