Berita Metro

Selasa, 10 April 2018  19:05

PD: Prabowo Batal Nyapres, Poros Ketiga Bakal Tertutup

PD: Prabowo Batal Nyapres, Poros Ketiga Bakal Tertutup
Amir Syamsudin

Jakarta (BM) – Santernya kabar Prabowo tidak maju sebagai capres dikomentari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Amir mengaku khawatir, kalau Prabowo tak nyapres, wacana poros ketiga bisa tinggal mimpi.

"Saya lebih prihatin kalau Prabowo tidak maju kemudian poros ketiga tertutup. Karena itu betul-betul hasil buah akal-akalan yang diciptakan presidential threshold, kemudian menyandera hak demokrasi rakyat," kata Amir kepada wartawan, Selasa (10/4/2018).

Amir menuturkan wacana poros ketiga tengah dijajaki serius. Salah satu tujuannya adalah membuat demokrasi semakin berwarna.

"Poros ketiga itu serius, karena kita sudah lihat hak demokrasi rakyat terbelenggu sehingga rakyat tidak punya pilihan lain," katanya.

Namun Amir tak mau berspekulasi lebih jauh soal pencapresan Prabowo. Menurutnya, maju-tidaknya Prabowo pada akhirnya tergantung pertimbangan Ketum Gerindra itu sendiri.

"Saya kira kalau sampai dia tidak maju itu sikap realistis dia sendiri dan kita sebagai partai luar tidak dalam posisi menilai," pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan hingga saat ini belum ada arahan dari pimpinan Partai Demokrat untuk merapat ke salah satu poros.

"Belum ada pembicaraan soal dukungan ke salah satu kandidat. Jangan-jangan pembicaraan ke partai sebelah tapi seolah-olah ke kami. Jadi konteksnya dari ketum dan sekjen belum ada arahan ke kami," ujar Dede Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/4) malam.

Ia mengakui memang ada permintaan dari pihak eksternal Partai Demokrat untuk mengumumkan pada April ini. "Demokrat dalam rapimnas kemarin selalu mengatakan tunggu bulan Juni. Jadi bukan tunggu bulan April. Memang ada yang meminta April memutuskan, tapi kami selalu mengatakan tunggu bulan Juni," ujar Dede.

Saat ditanyai lebih lanjut pihak luar yang dimaksud, Ketua Komisi IX DPR ini tak menjawab lugas. Namun demikian ia mengatakan, permintaan bagian dari komunikasi Partai Demokrat dengan partai partai lainnya seperti PDIP, Golkar dan lainnya.

"Pasti eksternal dong. Ya namanya lobi-lobi kan selalu terjadi. Seperti mau gerbong mana nih? Ini, ini atau ini. Kami belum memutuskan. Kami akan memutuskan di bulan Juni. Jadi kalau kawan-kawan menanyakan siapa yg mengajak, ya yang mengajak pasti yang menginginkan bulan April. Tinggal dicari saja," kata Dede.

 

Poros Ketiga

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan kunci terbentuknya poros ketiga di Pilpres 2019. Dia menilai, jika Prabowo tak maju, kemungkinan hanya ada dua pasangan calon di Pilpres 2019.

"Kemungkinan selalu ada dan ini juga faktor yang menentukan keputusan Pak Prabowo sendiri. Kalau Pak Prabowo nggak nyalon, nggak ada poros ketiga, tapi mungkin ada dua. Kalau Pak Prabowo maju, tetap mungkin ada poros ketiga," kata Yusril di kantor DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).

Yusril, yang merupakan Ketua Umum PBB, sempat menyampaikan pandangan soal kemungkinan koalisi yang ada, yang potensinya ada pada Partai Demokrat.

"Saya bukan tukang ramal. Tentu parpol akan mengkalkulasi apa yang terbaik. Kalau sekiranya Pak Prabowo maju, mungkin barangkali Pak SBY tidak akan bergerak ke arah sana, mungkin ke pihak sebelah ini. Kalau misalnya tidak ada Pak Prabowo maju, bisa jadi lain cerita. Saya kira siapa yang paling mungkin secara elektabilitas," ucap Yusril.

 

Ambil Gatot

Masih terkait Pilpres, pengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, setiap partai politik yang mendukung Jokowi diyakini pasti menyiapkan calon alternatif selain masing-masing ketua umumnya.

Ia mencontohkan, Partai Nasdem kemungkinan menyodorkan nama mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo untuk pendamping Jokowi.

Terlebih lagi Nasdem, lanjut Pangi, satu-satunya parpol pengusung yang tidak mendeklarasikan ketumnya sebagai cawapres, seperti dilakukan PKB, PPP dan Hanura.

"Parpol pengusung koalisi Jokowi juga pasti menyodorkan nama Gatot sebagai cawapres seperti dari Nasdem," tambah pengamat yang akrab disapa Ipang itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/4).

Menurut dia Gatot berpeluang disodorkan PKB dan Hanura meski masing-masing parpol sudah mendeklarasikan ketumnya. Sebab sejauh ini Jokowi tak memaksa pendampingnya harus dari parpol koalisi demi menjaga kesolidan.

Sementara Partai Golkar masuk barisan pendukung Jokowi tanpa tawar menawar.

Situasi ini justru dinilainya membuat Jokowi dilema.

"Lebih aman Jokowi mengambil Gatot. Pasangan kombinasi yang ideal. Kalau Gatot tidak diambil Jokowi dan parpol pengusung maka Gatot bisa menjadi ancaman nyata dan punya kans menyalip dan menenggelamkan elektabilitas Jokowi," pungkasnya.

Sementara itu, Partai Nasdem sebagai pendukung Jokowi tidak mengajukan nama-nama calon wakil presiden, sebagaimana partai pendukung Jokowi lain yang mewacanakan ketua umum masing-masing sebagai pendamping Jokowi.

Namun demikian, Anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi menjelaskan bahwa partainya turut aktif dalam mencarikan calon wakil presiden yang cocok untuk Jokowi.

Menurutnya, ada dua rumus yang diterapkan Nasdem. Pertama, pasangan itu harus berlatar belakang sipil-militer.  "Rumus kedua Jawa-luar Jawa," jelasnya.

Dia menjabarkan, jika Jokowi ingin mengambil seorang yang berlatar belakang militer, maka tidak perlu mempertimbangkan rumus Jawa-luar Jawa.

"Kalau kemudian mengambil sipil, maka harusnya luar Jawa, karena itu nanti aka membuat basis dukungan menjadi luas," urainya.

Itu artinya, peluang Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo untuk mendampingi Jokowi dari Nasdem terbuka lebar. Pasalnya, Gatot meskipun berasal dari Jawa, dia memiliki latar belakang militer. Artinya, penggabungan Jokowi-Gatot memenuhi rumus pertama Nasdem.

Taufiq mengakui bahwa Gatot memiliki peluang untuk bisa bersanding dengan Jokowi. Apalagi, jika mantan KSAD itu memenuhi kriteria yang diingin Jokowi dan partai pengusung lain.

"Kalau memang kami menganggap tepat, ya kita ambil. Tapi misalnya kalau Pak Gatot tidak ingin, ya kita tidak ada rasa kehilangan apapun," tukasnya. (rmo/rep/det/tit)




Berita Terkait