Berita Metro

Senin, 11 Desember 2017  21:00

Keluarga Cendana Restui Titiek Soeharto Maju Ketum Golkar

Keluarga Cendana Restui Titiek Soeharto Maju Ketum Golkar
Titiek Soeharto

JAKARTA (BM) – Tinggal menghitung hari Munaslub Partai Golkar akan digelar. Mengerucut dua nama calon Ketua Umum yang bersaing ketat yakni, Airlangga Hartarto dan Titiek Soeharto. Selain gesit menggalang dukungan DPD I dan DPD II, juga dikabarkan kedua calon Ketum Golkar tersebut giat melobi Istana untuk mendapatkan restu.

Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto sudah menyatakan, akan ikut meramaikan perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan, putri dari Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto itu sudah direstui pihak keluarga, atau yang dikenal dengan 'Keluarga Cendana'.

Hal tersebut dikabarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2017).

Menurut Akbar, restu kepada Titiek disampaikan Siti Hardijanti Rukmana, anak pertama Soeharto atau kakak dari Titiek Soeharto ketika mengundang para sesepuh Golkar ke kediaman Soeharto di Cendana, Menteng, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, para sesepuh Golkar juga dimintai saran terkait pencalonan Titiek oleh perempuan yang disapa Mbak Tutut itu atas pencalonannya sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin.

"Itulah pertemuan di Cendana itu memang kami diundang oleh Mbak Tutut. Mbak Tutut kan bisa dikatakan kepala keluarga dari keluarga Pak Harto, menyampaikan bahwa mereka juga terpanggil untuk memperkuat Partai Golkar dan menghadapi agenda politik ke depan," katanya.

Akbar pun turut menyampaikan bagaimana dinamika yang terjadi di internal Golkar. Termasuk, adanya 31 DPD I Golkar mendukung Airlangga Hartarto menjadi ketua umum menggantikan Setya Novanto.

"Saya jelaskan bahwa memang hari-hari ini, Partai Golkar sudah sebagian besar yang disebut-sebut menjadi ketum Golkar memang Airlangga," ujarnya.

Bahkan, sampai hari ini dukungan bertambah menjadi 34 DPD. "Nah, ini kan kenyataan, dengan demikian kalau ini tidak ada perubahan sampai Munaslub tentu Airlangga lah yang akan menjadi ketua umum," ungkapnya.

Meski sudah banyak yang mendukung Airlangga, Akbar menjelaskan bahwa dalam politik tidak bisa dilihat secara matematis. Menurutnya, segala kemungkinan bisa terjadi dalam satu atau dua hari kedepan.

"Politik ini kan tidak bisa kita lihat secara matematik, bisa saja satu dua hari ini ada perkembangan baru. Dengan adanya perkembangan baru bisa saja munculnya wakil baru," pungkasnya.

Ketua Progres 98, Faizal Assegaf menyindir lobi para kandidat Ketua Umum Golkar, sebagai perilaku membongkok ke Jokowi yang justru mengesankan Munaslub Golkar tidak independen, sangat norak dan memalukan.

"Intinya makin memperjelas Munaslub tetap dalam kontrol penguasa, siapa yang dekat dengan Istana sudah pasti dipaksakan jadi ketum Golkar," kata Faizal kepada redaksi , Senin (11/12).

Akrobat politik itu telah dilakukan kasat mata di Munaslub Bali dan kini skenario serupa akan dimainkan kembali secara vulgar. Jadi, menurut dia, sangat mustahil bila Titiek Soeharto yang begitu kental hubungannya dengan Prabowo Subianto serta oposisi meminta dukungan Jokowi.

"Hasilnya akan sia-sia," tegasnya.

Lebih lanjut Faizal mengatakan, sebenarnya peta pertarungan di internal Golkar terlihat sangat jelas antara kubu Jusuf Kalla-ARB, Luhut-Jokowi dan kubu Akbar Tanjung.

Dengan gambaran ini, menurut Faizal, idealnya Titiek Soeharto menggalang konsolidasi untuk menyatukan kubu JK, ARB dan Akbar Tanjung. Tapi nampaknya Titiek telah terjebak 'lempar handuk' pada Jokowi.

Titiek Soeharto lupa bahwa Airlangga sejak awal telah disiapkan untuk melayani kepentingan Jokowi terkait Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Bahkan Faizal menganalisa, Airlangga tidak sebatas dijadikan ketum untuk memastikan Golkar mengusung Jokowi di Pilpres 2019. Tapi juga memberi peluang baginya jadi cawapres Jokowi.

"Pemufakatan politik tersebut telah dibaca oleh kubu Jusuf Kalla, ARB dan Akbar Tanjung. Sehingga JK sejak awal bersikap hati-hati sebab sudah tahu Luhut dan Jokowi akan khianati Titiek Soeharto," terangnya.

Faizal mengingatkan, kalau Titiek Soeharto dan para pendukungnya tidak segera menyatukan potensi dengan JK, ARB dan Akbar Tanjung, maka agenda Luhut dan Jokowi berjalan mulus.

"Singkatnya, jangan bermimpi Jokowi dan PDIP akan membiarkan Titiek Soeharto dan Cendana menguasai Golkar. Kalau hal itu terjadi maka menjadi bencana bagi Jokowi di Pilpres 2019," demikian Faizal.

 

Gali Kuburan

Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkapkan, harapan Titiek itu bisa jadi kontraproduktif bagi Golkar sendiri. Sebab, keberadaan Titiek tak bisa dilepaskan dari citra Orde Baru dan Keluarga Cendana. Sementara, Orde Baru kadung lekat dengan persoalan korupsi. Dan itu tak beda dengan Novanto.

Menurut Adi, citra tersebut akan membuat Titiek sulit mendapat banyak dukungan di internal partai. Terlebih, saat ini suara di internal partai yang menginginkan peningkatan elektabilitas Partai Golkar melalui pemilihan ketua umum yang miskin adalah masalah sedang nyaring digaungkan. Peluang keterpilihannya di musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar pun disebut terbilang kecil.

"Kecuali kalau Golkar mau menggali kuburannya sendiri dengan berspekulasi memilih Titiek sebagai ketua umum," cetus Adi, Minggu (10/12) malam.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menambahkan, dinamika di internal Golkar cenderung dinamis, termasuk dalam pemilihan ketua umum. Menurutnya, ketua umum berikutnya adalah orang yang selama ini tidak dekat dengan Novanto. Dan nama Titiek termasuk dalam kategori itu.

"Artinya Titiek punya kans dan bisa jadi kuda hitam atau figur alternatif," ucapnya.

Meski demikian, Titiek, yang juga wakil ketua Dewan Pakar Partai Golkar, akan berhadapan dengan kelompok yang tidak akan mendukungnya. Mereka adalah loyalis Golkar yang ingin posisi Ketua Umum diisi tokoh yang selama ini berperan penting dalam memajukan partai. Sementara, sebagian pihak masih mempertanyakan peran Titiek bagi kemajuan partai.

"Karena apa kontribusinya terhadap Golkar selama ini? Pasti suara grassroot dan pengurus DPD Golkar mempertanyakannya," cetus Pangi.

Pangi melihat, ada dua kandidat kuat calon Ketua Umum Partai Golkar. Yakni, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyebut, ada enam nama yang diprediksi bakal mencalonkan diri sebagai pengganti Setnov di kursi Ketua Umum. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Azis Syamsuddin, Idrus Marham, Priyo Budi Santoso, Wisnu Suwardhono, dan Titiek Soeharto.

Jika Titiek yang terpilih, lanjut Pangi, pencalonan Jokowi di Pemilu Presiden 2019 kemungkinan akan dievaluasi. Walaupun Golkar masih ingin tetap di dalam pemerintahan, perubahan dukungan itu dimungkinkan akibat dinamika di internal partai yang tinggi. Terlebih, sebagian kader juga ada yang mendukung evaluasi dukungan di Pilpres itu.

"Kalau Titiek menjadi ketua umum Golkar, bukan tidak mungkin peta dukungan Golkar akan berubah," tutur Pangi. "Itu artinya Jokowi belum aman," imbuh dia.

Adi menimpali, potensi perubahan dukungan itu terkait Titiek yang pernah menjadi istri pesaing Jokowi di Pilpres 2014, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Apalagi Titiek memiliki hubungan yang tak biasa dengan Prabowo," tambahnya.

 

Desakan Munaslub

Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono berharap usulan menggelar Munaslub Golkar agar tidak jalan di tempat atau segera direalisasikan. Dari Munaslub, Partai Golkar bisa kembali berkonsentrasi untuk menghadapi tahun politik.

Agung menyebutkan, DPP juga tidak punya alasan untuk menunda gelaran Munaslub Golkar. Apalagi, kata Agung, pihaknya mendengar Setya Novanto sudah ikhlas menyerahkan jabatannya. Begitu juga bila Airlangga Hartanto yang menjadi Ketua Umum partai beringin itu.

"Kita tanya ke daerah dan welcome untuk Pak Airlangga dan saya dengar Setya ikhlas bila ada Munaslub. Ibarat pepatah berpucuk ke atas berakar ke bawah. Ya semoga usulan Munaslub tidak jalan di tempat," kata Agung di kediamannya, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (10/12/2017).

Agung menegaskan, gelaran Munaslub tidak bisa lagi ditunda lantaran agenda politik nasional sudah di depan mata.

"Gokar ke depan penuh dengan agenda maka dari itu usai Munaslub agar segera melakukan konsolidasi semua sebesar-besarnya. Ya pilihan kita Pak Airlangga," ujar dia.

Desakan agar Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) terus didengungkan oleh kader Golkar dari berbagai daerah. Mereka sepakat agar DPP Golkar hanya harus segera menggelarnya tanpa harus mencari-cari alasan.

Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandung Pardiman, dalam pernyataannya menyebutkan, dirinya mendesak keras agar DPP Golkar dapat memprioritaskan aspirasi kader terlebih dulu dibanding kepentingan lain.

Alasannya, menurutnya, hal itu bukan hanya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Golkar secara definitif, melainkan menyangkut nasib kader dalam menghadapi pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak tahun 2018 mendatang.

"DPP harus melakukan upaya progresif. Jangan membuat masalah baru. Kami minta (DPP) memprioritaskan desakan aspirasi dari daerah. Jangan sampai daerah timbul kemarahan," ucap Gandung dalam siaran tertulis, Senin (11/12/2017).

Pernyataan kerasnya muncul usai DPP Golkar berinisiatif membahas jabatan Ketua DPR RI yang ditinggalkan Setya Novanto pascapenahanan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi KTP-Elektronik beberapa waktu lalu. Padahal, sebanyak 31 dari 34 Ketua DPD I Golkar telah menyerahkan berkas usulan munaslub yang diterima langsung oleh Plt Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu.

"Pengganti (Setya Novanto) di DPR kita serahkan kepada (hasil) munaslub," tutupnya menegaskan.

Secara terpisah, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan munaslub sebagai upaya merespon usulan masyarakat yang menginginkan partai berlambang pohon beringin itu menjadi lebih baik.

"Ini kan kita merespon keinginan masyarakat. Ini momentum yang harus dimanfaatkan, kalau tidak bisa lewat begitu saja," ujar Dedi. (rmo/det/rep/tit)




Berita Terkait