Berita Metro

Kamis, 11 Januari 2018  07:46

Hari Ini, Airlangga Pimpin Rapat Tentukan Nama Ketua DPR

Hari Ini, Airlangga Pimpin Rapat Tentukan Nama Ketua DPR
Airlangga Hartarto

Jakarta (BM) - Ketum Golkar Airlangga Hartarto bergerak cepat mengurus masalah parlemen setelah merampungkan urusan Pilkada 2018. Partai Golkar memastikan tidak akan menunggu revisi UU MD3 untuk menunjuk kadernya sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto.

Airlangga akan memimpin rapat Fraksi Golkar di DPR pada Kamis (11/1).  "(Untuk penentuan) Ketua DPR, kita akan rapat fraksi besok (hari ini, red). Jadi diumumkan sesudah rapat fraksi," ujar Airlangga di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Selain membahas Ketua DPR, Golkar akan membahas keberadaannya di Pansus Hak Angket KPK. Rapat Fraksi Golkar tak hanya itu.

"Artinya, besok (hari ini, red) kita akan bahas mengenai MD3, Pansus KPK, mengenai pilkada, salah satunya agenda terkait pimpinan DPR," tutur Airlangga.

Dia memastikan nama Ketua DPR yang dipilih menggantikan Setya Novanto tidak akan langsung disampaikan seusai rapat fraksi.  "Tidak, tidak, tidak, kita akan sampaikan minggu depan," jawab Menteri Perindustrian itu.

Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan, pengisian kursi Ketua DPR yang kosong bisa dilakukan kapan saja, namun Golkar masih menunggu momentum.

"Pak Airlangga (Ketum Golkar) sangat berkepentingan," ujarnya ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Menurut Idrus, Airlangga ingin agar pergantian Ketua DPR memberikan dampak signifikan kepada peningkatan kinerja lembaga legislatif tersebut yang kerap disorot tajam publik.

Termasuk, antara lain, meminta agar ada kepastian tugas Pansus KPK rampung sesegera mungkin.

Golkar mengancam akan menarik diri dari Pansus KPK bila tak ada kejelasan kapan kerja Pansus akan rampung. "Harus selesai pada masa persidangan ini dan apabila tak diselesaikan tidak diakhiri, Golkar berdasarkan arahan Pak Airlangga harus ditarik dari Pansus," kata Idrus.

Airlangga Hartarto, kata Idrus, tak ingin Pansus nantinya memperlemah KPK, termasuk merekomendasikan revisi UU KPK lebih jauh, apalagi sampai membuat rekomendasi pembubaran KPK.

Hal itu dianggap tidak sesuai dengan era baru kepemimpinan Golkar di bawah komando Airlangga yang ingin mengembalikan citra Golkar sebagai partai yang bersih.

"Kami ingin itu cepat selesai. Kenapa? Karena ini Pansus sudah lama berjalan dan belum menunjukkam tanda akan berakhir. Partai Golkar tak ingin ini dipolitisir dan berorientasi akan memperlemah KPK," ucap Idrus.

Sekjen Golkar Idrus Marham menyebut pleno tersebut belum akan membahas nama Ketua DPR pengganti Setya Novanto.

"Belum (membahas nama Ketua DPR). Jadi besok itu belum (membahas nama Ketua DPR). Tapi besok itu akan memberikan arahan secara umum," kata Idrus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Menurut Idrus, Airlangga akan memberi arahan mengenai kebijakannya sebagai ketua umum baru Golkar kepada para anggota Fraksi Golkar di DPR. Harapannya adala agar kinerja Fraksi Golkar akan semakin meningkat.

"Kalau bicara tentang peningkatan kinerja DPR RI berarti ujung-ujungnya nanti akan bicara tentang bagaimana Pak Airlangga selaku ketua umum menentukan salah satu dari 91 anggota fraksi ini yang ditugaskan untuk menjadi ketua DPR," terang Idrus.

Meski disebut-sebut telah mengantongi nama yang akan diajukan sebagai ketua DPR, dia belum akan mensosialisasikan nama tersebut pada rapat pleno Fraksi Golkar yang akan digelar besok, Kamis (11/1) siang di ruang Fraksi Golkar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Sosialisasi tersebut, dikatakan Idrus, akan dilakukan sekitar pekan depan.

Sejauh ini memang sudah ada muncul nama-nama anggota Fraksi Golkar yang disebut-sebut akan menjadi ketua DPR pengganti Novanto. Namun Golkar secara resmi akan melakukan sosialisasi terhadap para kandidat.

"Saya kira belum besok (mensosialisasikan nama Ketua DPR), belum. Itu saya kira akan dilaksanakan pada pertengahan (bulan) ini," ujarnya.

Ia pun menuturkan, usulan nama Ketua DPR RI tidak menunggu revisi UU MD3 selesai. Ia mengatakan, kewenangan menunjuk Ketua DPR baru adalah sepenuhnya hak Golkar sehingga bisa dilakukan kapan saja.

"Ya saya kira begini ya, itu kita tidak tergantung di situ karena pengisi Ketua DPR RI itu kan sudah menjadi hak dari pada Partai Golkar sesuai dengan MD3 yang ada sehingga pengisian Ketua DPR RI yang ditinggal oleh Bung Setya Novanto itu ya saya kira kapan saja," papar Idrus.

Setelah sosialisasi nama calon ketua DPR pekan depan, Golkar akan mulai membahas soal revitalisasi pengurus DPP sekitar tanggal 20 Januari mendatang. Saat itu juga diperkirakan Airlangga akan menentukan siapa kader Golkar yang dipilih sebagai ketua DPR.

"Saya kira sekitar tanggal 20-an (Januari 2018) revitalisasi kepengurusan dan juga tentu di sekitar itu juga sudah ada kebijakan tentang Ketua DPR RI pengganti Bung Setya Novanto," tutup Idrus.  (kom/det/tit)




Berita Terkait