Berita Metro

Selasa, 23 Juli 2019  17:32

Dewan Pakar: Golkar Siapkan Kandidat Capres 2024

Dewan Pakar: Golkar Siapkan Kandidat Capres 2024
Agung Laksono

Jakarta (BM) – Persaingan antara kader Golkar untuk memperebutkan posisi Ketua Umum sudah menghangat. Sejumlah nama juga sudah muncul ke permukaan. Tak hanya Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, tetapi juga muncul nama-sama yang lain.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono punya pandangan agak jauh ke depan soal kaderisasi ataupun suksesi di tubuh Golkar. Ia mengatakan, Golkar tak hanya mencari sosok ketua umum, tapi juga mencari sosok yang siap menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024.

"Saya sering mengatakan, saya berpikir gini, banyak teman-teman di DPP Golkar berpikir, bukan hanya sekadar mencari ketua umum, tapi calon ketua umum Partai Golkar yang nanti pada waktunya di tahun 2024 siap untuk calon presiden atau wakil presiden," ujar Agung di kampus IPDN, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Sebelumnya ada sejumlah nama yang telah mendeklarasikan diri menjadi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Dua nama yang terkuat adalah petahana Airlangga Hartarto dan Wakorbid Pratama Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Lantas, adakah nama yang menurut Agung siap menjadi capres di 2024? "Ada. Pak Airlangga," tegasnya.

Agung juga berbicara soal dinamika yang terjadi di lingkup internal partainya saat ini. Menurutnya, dinamika perbedaan pilihan yang terjadi sekarang adalah hal biasa.

"Saya kira itu biasa. Dan Pak Airlangga juga sebagai ketum yang sekarang tidak pernah memberlakukan harus diberhentikan karena berbeda pilihan, demokratis aja silakan. Bahwasanya berusaha sebanyak-banyaknya, ini wajar, siapa pun setiap calon ketua umum pasti punya pandangan seperti itu," tutur Agung.

"Dan hasilnya, selama itu demokratis, bisa musyawarah mufakat lalu aklamasi atau bisa voting. Jadi saya kira semua itu saya ikuti sebagai Ketua Dewan Pakar terus dan itu berada pada koridor demokratis," pungkasnya.

 

Rumus 'ABG'

Terkait masa depan Golkar, Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) berujar ingin menjadikan partainya sebagai rumah bagi purnawirawan TNI/Polri. Bamsoet mengatakan untuk mewujudkan hal itu, dirinya akan menggunakan rumus 'ABG'.

Bamsoet mengungkapkan, rumus ABG (ABRI, birokrat, dan Golkar) pernah menjadi kekuatan Presiden ke-2 RI Soeharto dalam mempertahankan Orde Baru. Namun, kali ini calon Ketum Golkar itu ingin menghadirkan ABG yang baru.

"ABG sebagai 'ABRI' yang diharapkan akan terisi dari purnawirawan TNI/Polri, 'Birokrat' yang merupakan pensiunan pejabat, serta 'Golongan' yang memayungi agamawan," kata Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Bamsoet mengatakan keinginannya itu lantaran melihat banyaknya purnawirawan yang bergabung dengan partai lain selain Golkar. Dia berharap para purnawirawan TNI/Polri dapat kembali bernaung ke Golkar.

"Di puncak manajemen partai, sekjen partai mulai pusat hingga tingkat provinsi (DPD I) dan Kabupaten/Kota (DPD II) harus dipegang oleh purnawirawan TNI/Polri agar jalur komando dan garis komando partai terkendali dalam satu komando," ujarnya.

Sementara, terkait upayanya untuk merangkul berbagai golongan, Bamsoet berharap ormas-ormas yang berada di bawah naungan Golkar dapat mengambil peran itu. Ormas-ormas tersebut antara lain Majelis Dakwah Islamiyah, Alhidayah yang merupakan pengajian perempuan, serta Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

Dia berharap ormas-ormas tersebut dapat mendukung rumus ABG yang ingin diusungnya. Selain itu, Bamsoet juga berharap keterlibatan berbagai golongan itu dapat membuat Golkar menjadi partai nasionalis-religius.

"Kita bersyukur saat ini masih ada Partai Nasional Demokrat dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia yang nasionalisnya masih tinggi. Kita juga harus bergandengan tangan termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Pilar ini harus kita jaga betul," ujar Bambang.

 

Dilarang Rangkap Jabatan

Sementara itu. politikus Partai Golkar Lawrence Siburian mengatakan Airlangga Hartarto tidak boleh merangkap 2 jabatan sekaligus sebagai menteri dan ketua umum parpol. Menurutnya, Airlangga harus memilih salah satunya agar Golkar bisa menjadi partai yang besar.

"Kalau mau Partai Golkar itu besar, maka Pak Airlangga harus memilih, jadi menteri atau ketum. Nggak bisa rangkap dua. Kalau kemarin itu sangat pengecualianlah. Karena ke depan nggak bisa, nggak boleh," ujar Lawrence di d'Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Menurut Lawrence, jabatan menteri dan ketua umum parpol memiliki karakteristik yang berbeda. Sementara menteri dalam keseharian membantu presiden, ketua umum parpol harus mengurus rakyat dari Sabang sampai Merauke yang memilih parpol tersebut.

"Menteri itu punya karakteristik yang berbeda dengan ketua umum partai dalam menjalankan jabatannya. Kalau menteri itu sehari-hari adalah pembantu presiden, maka dia harus menjalankan program daripada pemerintah dan dia harus rapat rutin," katanya.

"Sementara, ketua umum itu harus mengurus partai dan harus mengurus rakyat yang memilih partainya. Yang kedua, dia harus mengelola partai ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan cabang-cabang di luar negeri, sehingga rakyat cinta dan memilih pada saatnya," imbuhnya.

Menurut Lawrence, karena rangkap jabatan itulah Airlangga jarang turun ke daerah-daerah dan bertemu dengan para kader Golkar. Bahkan, ia menyebut turunnya suara Golkar dalam Pileg 2019 ini juga disebabkan Airlangga jarang turun ke daerah.

"Ini juga gagal. Dari 91 (kursi) sekarang jadi 85 (kursi). Padahal, target 2019 itu 110. Jadi dari 110 ke 85 kan jauh sekali. Saya kira karena itu perlu kita evaluasi. Bukan persoalan Pak Airlangga-nya. Kenapa bisa seperti itu, mungkin salah memilih pemimpin, mungkin salah mengusung program, mungkin salah menyiapkan saksi. Banyak hal yang harus kita evaluasi untuk 2024, karena pertarungan sesungguhnya 2024," ungkapnya.

Lebih lanjut, Lawrence meminta Airlangga segera menggelar rapat pleno untuk persiapan munas mendatang. Ia juga menyinggung manuver DPP Golkar yang mengajukan penggantian pengurus ke Kemenkum HAM sebelum munas dilakukan yang menurutnya bisa menimbulkan perpecahan.

"Jadi dari segi hukum, perbuatan yang dilakukan Airlangga ini sangat berbahaya. Dia menimbulkan perpecahan. Saya kira kalau Golkar ada perpecahan, ini dia harus bertanggung jawab untuk itu," tegasnya.(det/tit)




Berita Terkait