Berita Metro

Senin, 11 Maret 2019  19:42

BPN Prabowo Laporkan Temuan 17,5 Juta DPT Tak Wajar

BPN Prabowo Laporkan Temuan 17,5 Juta DPT Tak Wajar
Hashim Djojohadikusumo memberi keterangan kepada wartawan seusai melapor ke KPU

Ada 6.169.895 Pemilih Ganda, Terbanyak Di Jawa Timur

Jakarta (BM) - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengadukan temuan 17,5 juta data pemilih tak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut temuan itu didapat berdasarkan penyisiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHB2).

"Menurut kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17 juta 500 ribu nama ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid," ujar Hashim saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (11/3).

BPN mencatat ada 17.553.708 data pemilih mencurigakan. Adapun rinciannya, sebanyak 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 lahir di 1 Januari.

"Kami sampaikan beberapa keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT. Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI," kata Hashim.

Hashim menyampaikan berdasarkan analisis tim IT dan statistik BPN, data itu tidak wajar. "Pada hari-hari lain, rata-rata yang lahir 520 ribu orang ya. Terus tiba-tiba 1 juli 9,8 juta, 2 Juli 520 ribu lagi. Ini kan kita anggap tidak wajar," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Jurkam BPN Prabowo-Sandi, Riza Patria menyebut pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri.

Mereka juga akan turun ke lapangan untuk membuktikan data temuan mereka dan akan melaporkan hasilnya ke KPU. "Hari ini kami akan menetapkan sampling titik-titik, daerah-daerah, nama-nama yang akan di telusuri di bawah. Nanti seminggu ke depan kita akan sama-sama turun ke bawah," ucapnya.

Selain itu, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan 6.169.895 pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019. Temuan itu merupakan hasil analisis Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan tahap II (DPTHP) yang ditetapkan 15 Desember 2018.

"Itu temuan tim IT kami," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3).

Hashim menyambangi kantor KPU untuk melaporkan temuan tersebut. Temuan 6.169.895 pemilih ganda tersebut merupakan total DPT ganda di lima provinsi. DPT ganda terbanyak ditemukan di Jawa Timur yakni sebanyak 2.271.844, Jawa Tengah 1.904.310, Jawa Barat 1.863.304, kemudian Banten 388.330 dan Jakarta 130.437.

Dalam laporannya, Tim BPN menyimpulkan KPU hanya melakukan perbaikan terhadap sebagian data pemilihan ganda temuan BPN pada DPTHP 2 yang dirilis November 2018, terjadi pembiaran oleh KPU karena DPT ganda tetap tak diperbaiki sama sekali dan DPT mengalami penggandaan baru. Hasyim menyatakan total 6.169.895 pemilih ganda di lima provinsi tersebut merupakan bagian dari 17,5 juta nama di DPT yang menurut mereka tidak wajar.

"Ini yang kami sampaikan dan kami berbahagia dari KPU ada tanggapan cukup positif ya," tukas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo itu.

 

Tanggapan KPU

KPU menjelaskan maksud kedatangan Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut ada 17,5 juta nama di daftar pemilih tetap (DPT) ganda di Pemilu 2019. KPU menyatakan data tersebut bukan data yang valid dan perlu dikonfirmasi.

"Dari 17,5 juta, ini bukan data invalid, tapi yang menurut pandangan BPN 02 perlu dikonfirmasi. Jadi hasil konfirmasinya adalah 17,5 juta itu pemilih yang terkonsentrasi tanggal bulan lahirnya kepada tiga kelompok, yaitu yang tanggal dan bulan lahirnya, tanggal 1 bulan 7, yang kedua tanggal 31 bulan 12, yang ketiga tanggal 1 bulan 1," kata komisioner KPU Viryan Aziz, di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Viryan mengatakan KPU sudah sudah mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ia menambahkan, data tanggal lahir yang diduga tidak wajar oleh BPN itu juga ditemukan Kemendagri. Berdasarkan data Kemendagri, Viryan mengatakan munculnya data ganda tanggal lahir disebabkan ada warga yang lupa tanggal lahirnya sehingga di sama kan dengan tanggal yang ada, praktik seperti itu sudah ada sejak Pemilu 2014 lalu.

"Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah. Misalnya ada pemilih yang pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal yang sifatnya data seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 31 bulan 12 dan tanggal 1 bulan 1," ujar Viryan.

Selain itu, Viryan juga meluruskan terkait data ganda. Menurut Viryan KPU sudah mengecek DPT sejak September 2018 hingga Februari 2019 dengan berkoordinasi dengan parpol peserta pemilu.

KPU juga sudah menyerahkan 775 ribu data potensi ganda ke partai politik salah satunya Gerindra. Data tersebut juga sudah diminta klarifikasi kembali.

"Terakhir KPU menyerahkan data potensi ganda ke DPP partai Gerindra di bulan Februari sebanyak 775 ribu dari 190 juta (DPT). Itu data pontensi ganda, bukan data ganda. Dan data tersebut sudah kami sampaikan kepada jajaran kami di bawah untuk diklarifikasi kembali," kata Viryan.

Viryan mengatakan KPU akan melakukan pengecekan terhadap data yang diduga ganda yang dilaporkan BPN. Selain itu KPU juga akan mengecek potensi data ganda 775 ribu.

"Iya sedang berjalan, namun kita sedang memang sudah menjelang Pemilu ya, kita sih berharap ini bisa diserahkan datanya sejak Desember lalu sehingga bisa dilakukan pengecekan, namun demikian tetap kita kerjakan" kata Viryan. (det/cnn/rmo/tit)




Berita Terkait