Berita Metro

Sabtu, 06 Mei 2018  20:21

Misbakhun: Dana Desa Untuk Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Misbakhun: Dana Desa Untuk Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
Misbakhun Saat memberikan pemaparan manfaat dana desa.
PASURUAN (BM) - Legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan, Probolinggo) Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses DPR untuk bersilaturahmi dengan konstituennya. Hari ini Minggu (06/05), Misbakhun berdialog dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Pasuruan di aula balai desa Rowogempol, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan.
 
Dialog bertajuk “Dana Desa dan Implementasi Aturan Pencairan dan Pengawasan Dana Desa”, dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Kab. Pasuruan beserta anggota fraksi Golkar DPRD Kab. Pasuruan, 24 ketua kecamatan, pengurus AKD Kabupaten, pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), serta 30 kepala desa beserta aparat desa lain.
 
Dalam sambutannya, Misbakhun mengaku gembira dengan langkah sigap pak Agus selaku ketua PPDI yang bisa mengumpulkan bapak-bapak pada kesempatan ini. Pasalnya, pak Agus langsung menindaklanjuti hasil pertemuan di pendopo Bupati pertama dengan Dirjen Perimbangan, dan dengan BPKP. 
 
“Saya berkomitmen akan terus memperjuangkan dana desa dan mengawal dengan baik realisasi dana desa.  Hal ini sejalan dengan cita-cita Nawacita Presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran, yaitu pembangunan dari desa. Dan, hari ini dana desa juga menjadi rujukan Bank Dunia (World Bank),” kata politisi yang getol membela kebijakan Presiden jokowi itu.
 
Menurut anggota komisi XI DPR ini, dana desa ini sangat strategis untuk pembangunan desa. Kita tahu bahwa pada tahun 2019 dana desa akan naik lagi. Bahwa dana desa itu menjadi prioritas pembangunan.
 
“Peran yang makin sentral daerah itu mana ujungnya, yaitu desa,” tegasnya.
 
Misbakhun pun mewanti-wanti agar para kepala desa mampu mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel mengingat itu dana rakyat yang harus  kepada rakyat. Oleh karena itu, mekanisme dana desa dan laporan pertanggungjawaban semua harus dilaksanakan dengan baik.
 
“Saya ingin membangun sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan ini, bagaimana komunikasi dengan baik. Dan terkait laporan ya dibuat laporan dengan baik sesuai aturan,” ujarnya.
 
Diketahui, Presiden Jokowi menggenjot alokasi dana desa demi mempercepat kualitas pembangunan di perdesaan. Dana desa yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun pada 2015, meningkat menjadi sekitar Rp 47 triliun pada tahun berikutnya. Alokasi dana desa pada APBN 2017 naik menjadi Rp 60 triliun. Sedangkan dalam APBN 2018, alokasi dana desa menjadi Rp 61 triliun.
 
Mantan pegawai Ditjen Pajak itu menegaskan, dana desa harus dikelola secara benar. Ia juga mengingatkan soal peran kepala desa yang begitu penting dalam penggunaan dana desa. 
 
“Kepala desa akan menjadi aktor utama dalam proses pembangunan desa dan pengelolaan dana desa,” tukas dia. (sip)



Berita Terkait