Berita Metro

Senin, 06 Februari 2017  19:00

Proteksi Sebuah Antitesis Rasional

Proteksi Sebuah Antitesis Rasional
Fauzi Aziz
Pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri.

Globalisasi dan demokratisasi semakin menyadarkan nalar dan intuisi bahwa perputaran roda ekonomi dengan idiologi apapun ada keterbatasan. Paling tidak secara alamiah, maupun secara politik maupun secara ekonomi bisa mengalami gangguan dalam perputarannya.
 
Setiap ada gangguan atau terjadi kerusakan dalam satu atau beberapa sistem penggeraknya, maka sudah pasti akan diperbaiki karena nalar sehat mengatakan bahwa jika tidak ada upaya perbaikan, maka kerusakan tersebut akan makin parah dan akhirnya terjadi stagnasi.
 
Semua sistem yang bekerja di dunia mana pun sekarang ini ketika ada yang mengalami gangguan pasti mempunyai pemulihan sebagai instrumen yang difungsikan sebagai alat untuk pemulihan dan alat tersebut selalu dalam posisi siaga, siap digunakan sewaktu-waktu diperlukan.
 
Dalam ekonomi, semua negara memiliki instrumen, ada yang disiapkan atas dasar kesepakatan internasional dan ada yang secara khusus dirancang sesuai kebutuhan negara yang bersangkutan.
 
Pemulihan dalam rangka perjanjian internasional, misalnya "antidumping, countervailing duty, dan safeguard mechanism". Sementara itu untuk mencukupi kebutuhan domestik, pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi "counter cyclical", akibat kondisi siklus ekonomi atau bisnis mempunyai sejumlah alat, seperti misalnya dengan membentuk cadangan devisa, cadangan fiskal, cadangan pangan dan energi, stimulus fiskal, dan proteksi yang semuanya disiapkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan melindungi ekonomi nasional dari gangguan yang bersifat eksternal.
 
Pemulihan semacam itu merupakan suatu mekanisme yang didisain untuk melakukan tindakan korektif, utamanya "antidumping, countervilling duty dan safeguard mechanism" dalam praktik perdagangan internasional yang diterapkan saat terjadi persaingan tidak sehat terhadap produk dalam negeri.
 
Hanya penerapannya memerlukan pembuktian melalui proses investigasi yang prosedurnya cukup rumit dan memerlukan waktu lama.
 
Praktek ini sangat teknis seperti layaknya dalam proses peradilan. Sehingga banyak pihak enggan melakukan petisi kepada pemerintah untuk mengajukan tindakan anti dumping dan sebagainya karena prosesnya memakan waktu sampai ada keputusan dari pihak otoritas yang berwenang menyatakan terbukti ada praktek dumping atau subsisi ekspor dalam transaksi perdagangan internasional.
 
Bagaimana dengan kebijakan larangan impor, pembatasan impor, atau pembatasan dengan menetapkan kuota impor, apakah hal yang demikian juga dibenarkan? Diperkenankan Pada dasarnya, tindakan proteksi semacam itu diperkenankan. Misal larangan impor diperbolehkan dalam kaitan melindungi manusia karena alasan keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan seperti impor hewan ternak dari negara tertentu yang membawa bibit penyakit dan limbah bahan berbahaya beracun (B3).
 
Pembatasan impor melalui sistem kuota juga dibenarkan sepanjang negara yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa bisa menimbulkan ancaman bagi neraca pembayaran nasionalnya.
 
Hal yang disampaikan itu sepanjang yang terkait langsung dengan praktik perdagangan internasional diatur melalui mekanisme GATT dan WTO. Proteksi dengan menaikkan tarif bea masuk impor seperti dalam "safeguard mechanism" dapat dibenarkan.
Hanya saja semua tindakan tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak (secara unilateral) karena tata cara dan mekanismenya sudah diatur dalam GATT/WTO.
 
Jika dilakukan sepihak maka ancamannya dapat dilakukan tindakan retaliasi atau pembalasan yang bersifat sepihak oleh negara mitra dagang dan ini bila tidak dicegah bisa berpotensi menjadi ancaman perang dagang.
 
Agenda tersembunyi Tindakan ini yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) atas kebijakan proteksi yang diputuskan oleh Presiden Donald Trump yang antara lain akan menaikkan bea impor produk Tiongkok menjadi 45 persen secara sepihak.
 
Upaya ini kalau jadi diterapkan menjadi kekhawatiran hampir semua negara anggota WTO kalau sampai terjadi perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia saat ini, yaitu AS-Tiongkok. Kalau AS nekad boleh jadi Tiongkok akan melakukan tindakan pembalasan atau retaliasi terhadap AS, misal dengan menaikkan tarif impornya atau perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok dikenakan pajak tambahan (surchage).
 
Hal yang disampaikan ini adalah merupakan berbagai pilihan instrumen kebijakan yang pada dasarnya dapat diberlakukan oleh semua negara di dunia untuk melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya.
 
Sistemnya sebenarnya sudah cukup memadai. Tapi semuanya tidak bisa dilakukan secara sepihak karena seluruh konsensus yang dibangun dimaksudkan untuk mendorong perdagangan bersifat multilateral dapat berlangsung secara maksimal.
 
Dorongan itu kita perlu pahami bahwa selalu ada motif politik dan ekonomi dibalik semua isi dan substansi perjanjian yang dibuat dan disepakati sebagai aturan dan peraturan yang harus dijalankan oleh masing-masing negara yang ikut tanda tangan.
 
Di luar itu, sejatinya ada mekanisme lain yang biasa dikenal dengan tindakan proteksi juga, yaitu melalui mekanisme standar dengan alasan melindungi keamanan, kesehatan, keselamatan manusia dan lingkungan.
 
Langkah ini penting tapi bisa dijadikan agenda tersembunyi negara yang bersangkutan untuk melindungi ekonomi domestiknya. Paling getol melakukan cara ini adalah Uni Eropa.
 
Meskipun pasar mereka besar, untuk menembus pasar UE sangat susah, sehingga perdagangan intra Uni Eropa lebih banyak dinikmati oleh anggotanya sendiri sebanyak 27 negara.
 
Inilah gambaran dunia perdagangan internasional sekarang ini berjalan. Apakah inilah yang dikatakan perdagangan bebas? Penulis menjawabnya bukan perdagangan bebas karena banyak aturan diciptakan di WTO yang oleh banyak pihak dikatakan sebagai tindakan yang bersifat paradoks. Di satu sisi negara pihak diminta membuka pasar dalam negerinya sebebas-bebasnya dengan menghapus hambatan tarif dan non tarif.
 
Namun pada sisi yang lain, aturan yang dibuat oleh WTO dibuat sedemikian rupa yang dalam banyak hal menguntungkan kepentingan negara maju.
 
Sehingga kita dapat melihat sebuah realita bahwa perdagangan bebas justru telah menimbulkan ketidakadilan. Tidak sepenuhnya terbukti bahwa perdagangan bebas akan menciptakan kemakmuran bersama. Ketimpangan ini terjadi akibat dari peran WTO itu sendiri tidak bisa bersifat netral karena lembaga ini banyak memberikan manfaat bagi negara maju seperti halnya dengan IMF dan Bank Dunia, dan lembaga-lembaga internasionalnya lainnya yang terafiliasi dengan PBB.
 
Kita tahu bahwa selama ini dominasi Barat atas organisasi internasional sangat kuat seperti di IMF, WTO, dan Bank Dunia guna mengamankan kepentingan mereka.
 
Dunia semakin memerlukan tatanan baru untuk bisa menjamin roda perekonomian global tetap dapat berputar dan menumbuhkan ekonomidi tingkat nasional, regional,dan global.
 
Roda ekonomi global diupayakan tetap bulat, tidak bopeng-bopeng sehingga tetap berputar secara dinamis dan stabil. Tesis akan selalu direspon oleh antitesis. Pertumbuhan ekonomi sebagai satu tesis, jika memang dalam perjalanannya banyak kendala dan hambatan harus ada antitesisnya guna menciptakan keseimbangan baru.
 
Karena itu, proteksi harus dilihat secara obyektif dan proporsional karena bagaimanapun proteksi adalah sebuah antesis yang realistik dan memang diperlukan oleh negara yang ekonomi domestiknya sedang sakit. Perlu tata ulang agar lebih mampu bekerja lebih baik, efisien dan lebih produktif.
 
"Re-writing the rules" adalah hal yang perlu dirumuskan bersama oleh negara-negara maju dan berkembang agar sistem perdagangan dunia secara global, regional, dan bilateral dapat berjalan selaras karena skala ekonomi tidak pernah akan sama, selalu ada yang besar, menengah, dan kecil.
 
Ukuran ini secara alami tumbuh dan berkembang di semua negara, dimana mereka memerlukan dukungan pemerintahnya agar tetap bertahan termasuk memerlukan proteksi dari masing-masing.
 
Jangan pernah mencoba melawan arus dan menjadi tidak realistik bahwa proteksi tidak diperlukan. Ini omong kosong karena sepanjang roda perekonomian berputar pada porosnya, proteksi selalu ada dan hadir dalam sirkulasi ekonomi.
 
Percayalah dunia akan selalu dapat menikmati kemakmuran bersama tapi dalam siklus perputaran itu tiba-tiba ada sistemnya yang mengalami gangguan maka ini harus dibantu sebagai hal yang wajar.
 
Salah satunya dengan cara memberlakukan kebijakan proteksi sebagai antitesis yang sangat realistik dan masuk akal untuk diberlakukan oleh siapa saja karena proteksi secara alamiah dibutuhkan.
 
Jalan terus berdagang dengan siapa saja tanpa harus mengatakan ini adalah perdagangan bebas karena perdagangan bebas tidak pernah ada, yang ada justru perdagangan biasa dimana produsen dan konsumen bisa saling bertransaksi sesuai hukum permintaan dan penawaran.
 
Perdagangan bebas adalah tidak lebih sebagai proyek politik global yang oleh para liberalis dan kapitalis dititipkan di IMF, WTO dan lain-lain untuk mengatur agar kapitalisasi pasar lebih menguntungkan mereka.
 
Semoga kita makin cerdas melihat dinamika dan fenomena ekonomi global yang berkembang hingga kini. (*/ant)



Berita Terkait