Berita Metro

Selasa, 09 Mei 2017  19:42

Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejari Dipertanyakan

Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejari Dipertanyakan
Ilustrasi
NGANJUK(BM)– Kinerja Kejaksaan Negeri Nganjuk dipertanyakan terkait penanganan laporan dugaan penyelewengan Dana Desa yang dilakukan Kepala Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Afiffudin. Seperti disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Anti Korupsi Kabupaten Nganjuk (MAPAK) Supriyono 
 
Sudah ada laporan dari warga dan bukti-bukti penyelewengan DD sebesar Rp 500 juta. Kenapa sampai sekarang Kejari Nganjuk belum melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi. Ada apa.  
 
“Jangan main-main dengan kasus ini, ada apa ini semua kasus korupsi yang terjadi di Nganjuk gak pernah terselesaikan. Kalau tidak bisa maksimal menangani akan kita bongkar sendiri, lebih-lebih kasus ini jangan dipetieskan atau sengaja diulur-ulur. Kejaksaan harus transparan,Obyektif dan profesional, karena kasus ini jelas-jelas melawan hukum gak bisa dibuat remeh,” tegas Supriyono
 
Anggota BPD Ngepeh Sukarno, menuntut agar Kadesnya diadili. Karena menurutnya sudah jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyelewengkan anggaran DD tahun 2016. 
 
“Laporan saya sudah ada bukti, sejara jelas adanya penyimpangan DD dan dugaan memalsu tanda tangan benar adanya,” ujarnya
 
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Nganjuk, Wahyu menjelaskan, terkait laporan salah satu anggota BPD Desa Ngepeh masih dilakukan penyidikan. “Kita bekerja dulu untuk melakukan penyidikan terkait pelapor, tolong saya dikasih waktu untuk mendalami adanya kasus ini ya,” ujarnya.(juk/dra) 



Berita Terkait