Berita Metro

Rabu, 03 Januari 2018  18:25

Tekan Hoax, Presiden Lantik Kepala BSSN

Tekan Hoax, Presiden Lantik Kepala BSSN
Presiden Joko Widodo melantik Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rabu, 3 Januari 2018.

JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo melantik Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018). Hadir dalam pelantikan ini diantaranya Jusuf Kalla Wakil Presiden, Wiranto Menko Polhukam, Marsekal Hadi Tjahjanto Panglima TNI, Basaria Pandjaitan Wakil Ketua KPK, Agus Martowardoyo Gubernur BI, Komjen Pol. Suhardi Aliyus Kepala BNPT, Zulkifli Hasan Ketua MPR RI.

Proses pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden nomor 130/P/tahun 2017 tentang pemberhentian Kepala Lembaga Sandi Negara dan mengangkat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selanjutnya, Presiden membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Djoko Setiadi, dan diakhiri dengan penandatangan berita acara negara oleh Djoko Setiadi yang disaksikan Presiden Jokowi.

"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Jokowi saat membacakan sumpah jabatan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Usai pelantikan, Jokowi dan ibu negara memberikan ucapan selamat kepada Djoko Setiadi beserta istri yang diikuti oleh Jusuf Kalla Wapres dan pejabat serta pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir.

 

Netral

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menegaskan, ‎BSSN akan netral dan tidak memihak partai manapun jelang tahun politik 2018 ini. Djoko mengaku, tidak ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo  soal badan yang dipimpinnya.

"Arahan khusus nggak ada. Kami berangkat dari Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara), sejak didirikan tahun 1946. Hingga saat ini, kami tidak pernah berpihak pada satu partai manapun. Kami netral, betul-betul tidak diatur oleh siapapun," ujar Djoko usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018)

Menurut dia, kerja BSSN adalah mengamankan dan membantu pemerintah menangani dunia siber

Fokus kerjanya, kata dia, memastikan dunia siber aman dan tenang, sehingga demokrasi berjalan sehat.

"Ya terutama kami akan melakukan sesuatu supaya suasana di area siber betul-betul tenang, aman, sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan sehat dan baik, sehingga menghasilkan pilihan yang terbaik, putra bangsa," jelasnya.

Djoko menegaskan, dengan teknologi yang dimiliki BSSN, diharapkan akan bisa mengendalikan dan mengontrol dunia siber.

"Ya kami menggunakan teknologi, mengontrol kegiatan di dunia siber. Ini kan sangat luas. Tapi Insya Allah badan siber akan mampu mengendalikan dan mengontrolnya," kata dia.

Djoko menegaskan, sebelum BSSN dibentuk, sudah ada kemampuan-kemampuan siber dimana-mana. Untuk itu, semuanya akan dirangkul dan menjadi kekuatan yang hebat.

"Ini semuanya akan kita gandeng, jadi sinergitas kalau maksimal. Saya yakin kemampuan kita akan hebat. Tentu BSSN akan rangkul semua, kita berdayakan sehingga benar-benar ibarat sapu lidi, kalau kita gabung jadi satu kan kuat sekali," tegasnya.(faz/iss)

Djoko Setiadi memastikan, lembaga yang dipimpinnya siap memberangus informasi hoax (bohong) di media sosial.  "Tentu hoax ini kita lihat, ada yang positif dan negatif. Saya imbau kepada kawan-kawan, putra putri Indonesia ini mari kalau itu hoax membangun, ya silakan saja," ucapnya.

Khusus untuk hoax negatif, Djoko meminta agar tidak terlalu diprotes atau dihina. Hal-hal yang tidak layak disampaikan ke publik, kata dia, sebaiknya tidak dipublikasi.

"Jangan terlalu protes lah, menjelek-jelekkan lah. Yang tidak pantas disampaikan sebaiknya dikurangi," ucapnya.

Memasuki tahun politik 2018, BSSN turut berperan dalam menekan penyebaran hoax. Djoko memastikan, pihaknya akan memberikan suasana tenang dan nyaman dalam pesta demokrasi sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik.

"Kami akan melakukan sesuatu supaya mengondisikan suasana di area siber betul-betul tenang, aman, sehingga pesta demokrasi bisa betul-betul berjalan dengan sehat, dengan baik," ucap dia.

Salah satu langkah strategis untuk menekan penyebaran hoax adalah menggunakan teknologi. Teknologi ini nantinya mengontrol seluruh kegiatan positif dan negatif di dunia siber.

"Insya Allah badan siber akan mampu mengendalikan dan mengontrolnya," pungkasnya.

 

Bahaya!

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi pernyataan 'hoax membangun' yang dilontarkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi. Menurut Fahri, pernyataan itu merupakan preseden yang buruk. "Itu preseden buruk," ujar Fahri kepada wartawan lewat WhatsApp, Rabu (3/1/2018).

Fahri sendiri menyimpan khawatir atas pembentukan BSSN. Fahri menduga sesuatu terkait pembentukan BSSN, salah satunya BSNN dianggapnya bisa jadi 'alat' pemerintah.

"Saya khawatir BSSN mau dipakai sebagai alat penggalangan," ucapnya.

"Ya itu saya dengar dia pengin dibolehkan bikin hoaks dan boleh nangkap. Itu bahaya," imbuh Fahri merinci soal kata 'penggalangan'.

Sebelumnya, Djoko Setiadi menyebut ada hoaks yang negatif, ada pula yang positif. Djoko-pun mengatakan, apabila hoaks tersebut bersifat membangun, itu tak jadi masalah.

"Kalau hoaks itu membangun ya kita silakan saja, tapi jangan terlalu memproteslah, menjelek-jelekkanlah, ujaran-ujaran yang tidak pantas, saya rasa bisa dikurangi," ujar Djoko di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

 

Pelanggaran UU ITE

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga menanggapi pernyataan 'hoax membangun' yang dilontarkan Kepala BSSN Djoko Setiadi. Menurutnya, apa pun bentuknya, hoax merupakan pelanggaran UU ITE. "Hoax apa pun bentuknya, artinya berita bohong dan jelas pelanggaran terhadap UU ITE, jadi jelas tidak boleh," ujar Meutya kepada wartawan, Rabu (3/1/2018).

Meutya berpendapat tak ada istilah 'hoax membangun'. Ia menilai pendapat Djoko bisa saja keliru.

"Tidak ada istilah hoax yang membangun. Mungkin maksud Ketua BSSN itu kritik yang membangun, untuk itu perlu diluruskan. Karena jangan sampai ucapan Ketua BSSN bertentangan dengan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat 1 UU ITE," terang politikus asal Golkar itu.

 

Profil

Djoko Setiadi sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), sejak 2011. Ia kembali menjabat Kepala Lemsaneg untuk periode kedua dan dilantik Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2016 lalu.

Namun, untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini, Lemsaneg kemudian direvitalisasi menjadi BSSN. Djoko pun tetap dipercaya memimpin BSSN dan dilantik Jokowi pada hari ini.

Dikutip dari akun Twitter resmi BSSN (@bssn_ri), Djoko lahir di Surakarta dari keluarga sederhana. Ia memiliki delapan saudara.

Djoko menempuh pendidikan SMA di Jakarta dan tinggal bersama kakak kandungnya. Selepas SMA, ia terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hingga pada 1977, Djoko mendapat informasi tentang Akademi Sandi Negara (Aksara) di surat kabar. Ia merupakan salah satu yang berhasil lolos dari ratusan pendaftar.

Djoko lulus dari Aksara pada 1980. Saat itu ia sudah mengagumi sosok Roebiono Kertopati, Kepala Lemsaneg kala itu.

Sosok Roebiono pula lah yang menginspirasinya untuk masuk TNI. Setelah lulus dari Aksara, Djoko akhirnya meniti karier di TNI.

Ia lulus dari pendidikan TNI pada 1981. Saat berpangkat letnan dua, Djoko pernah ditugaskan ke Kalimantan Barat selama 8 tahun.

Di Kalimantan, ia bertemu dengan istrinya, Kyatti Imani, dan dikaruniai dua putri kembar.

Kariernya mulai meningkat saat Djoko berpangkat kapten.

Djoko ditugaskan di Kementerian Luar Negeri. Kemudian pada 1990, Djoko lulus dan ditempatkan di Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri.

Saat itulah muncul tawaran untuk penempatan di Turki, yang saat itu sedang mengalami Perang Teluk di daerah Irak. Djoko bertugas di Turki selama 4,5 tahun.

Sekembali dari Turki, ia ditugaskan di Pusintelad, dan kemudian Kodam I/BB di Medan.

Dalam perjalanan kariernya, ia bersekolah di Seskoad selama 11 bulan dan ditempatkan di Paspampres selama 4 tahun.

Berdasarkan perintah dari Kepala Lemsaneg kala itu, Djoko kemudian pindah tugas ke Lemsaneg. Mulanya ia bertugas di Direktorat Pengamanan Sinyal di Ciseeng.

Djoko kemudian menjabat Deputi Pengaman Persandian (Deputi III). Kariernya terus meningkat hingga akhirnya Djoko dilantik sebagai Kepala Lemsaneg melalui keputusan presiden (keppres) yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (mer/det/kom/tit)




Berita Terkait