Berita Metro

Selasa, 19 Desember 2017  18:56

PPATK Siap Usut Dugaan Aliran Dana ke Paspampres

PPATK Siap Usut Dugaan Aliran Dana ke Paspampres
Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae
Jakarta  (BM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan kesiapannya untuk menelusuri pengakuan mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono soal aliran dana ke Paspampres. Namun, hal itu tergantung dari permintaan KPK.

"Iya siap, jadi nanti kalau misalnya ada urgensi dari aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian itu tentu kita akan telusuri," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di kantor PPATK, Jalan Ir Djuanda, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Menurut Rae, tim analisis PPATK perlu menyelidiki sumber aliran dana milik Tonny. Sejauh ini, KPK baru mengungkap seorang pemberi suap yaitu Direktur PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adi Putra Kurniawan.

"Kita lihat bagaimana yang bersangkutan itu menumpuk uang cash misalnya kan di satu tempat kemudian dibagi-bagi kan susah. Kemudian benar atau tidak siapa yang dikasih tanda terima perlu ditelusuri," ucap Rae.

Pengakuan Tonny itu disampaikan ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Adi Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (18/12) kemarin. Awalnya, Tonny menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki dana operasional untuk Paspampres bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan atau peresmian terkait Kemenhub.

Akhirnya, Tonny mengeluarkan uangnya untuk urusan itu. Uang itu disebut Tonny dititipkan lewat Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Dirjen Hubla Mauritz HM Sibarani untuk diteruskan ke Paspampres.

Uang itu berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta dan berasal dari setoran kontraktor yang disimpan di ransel di rumahnya. Uang-uang itu sudah disita KPK.

"Iya, itu tadi saya katakan itu tidak ada dana operasionalnya (dari Kementerian Perhubungan), termasuk untuk Paspampres setiap peresmian oleh Presiden wajib dikawal dan kita wajib menyediakan dana operasional Paspampres," kata Tonny dalam persidangan saat itu.

Namun, hal itu dibantah Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara.

"Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, bapak ATB yang sedang menjalani pemeriksaan. Pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres. Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara," tegas Fadhilah.

Sedangkan, aturan tentang pendanaan Paspampres dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2013 tentang pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintah. Pendanaan tersebut terdapat dalam Pasal 29.

Berikut bunyi aturan itu:  (1) Segala pendanaan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (18/12), menyatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memerintahkan Pusat Polisi Militer (Puspom) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI untuk segera menindaklanjuti dan menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam pemberian uang kepada pasukan pengamanan presiden (Paspampres) oleh mantan direktur jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB).

"Pengakuan Pak ATB perlu ditindak lanjuti lebih jauh dalam penyelidikan untuk mendapatkan penguatan dengan bukti-bukti. Panglima TNI memerintahkan Puspom dan Irjen TNI berkoordinasi dengan pihak terkait. Tentu, bila ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku," tegas Fadhilah. (det/rmo/tit)




Berita Terkait