Berita Metro

Senin, 08 Januari 2018  18:26

Pilkada Serentak, Presiden Jokowi: Hilangkan Kampanye Hitam

Pilkada Serentak, Presiden Jokowi: Hilangkan Kampanye Hitam
Presiden Jokowi memberikan kuliah umum, di Gedung B Aula Universitas Muhammadiyah Kupang, Senin (8/1) siang.

KUPANG (BM) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 171 daerah di seluruh Indonesia pada 2018 tengah memasuki tahap pendaftaran pasangan calon. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, jangan sampai karena perbedaan pilihan politik antar teman menjadi pecah.

“Enggak boleh. Antar tetangga menjadi tidak berbicara, tidak boleh. Antar kampung menjadi terbelah, juga tidak boleh,” kata Presiden Jokowi saat memberikan kuliah umum, di Gedung B Aula Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1) siang.

Kepala Negara menegaskan, inilah demokrasi yang telah kita sepakati. Ia mempersilakan memilih pemimpin, memilih politik yang paling baik yang ada di kabupaten, kota, provinsi, atau yang lebih tinggi lagi juga pilihlah presiden yang paling baik. Namun ia mengingatkan, setelah ‘nyoblos’ ya saudara lagi.

“Jangan sampai kita memelihara kebencian atau mencela satu dengan yang lain, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kita tidak menyadari bahwa kita semuanya adalah saudara setanah air. Hanya gara-gara pilihan politik menjadi terpecah, terbelah, tidak boleh,” tegas Presiden Jokowi.

 

Bangsa Besar

Pada awal kuliah umumnya, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa Indonesia adalah Negara besar, yang memiliki 17 ribu pulau, 714 suku, dan 110 lebih bahasa daerah yang berbeda-beda. Ia meminta semua elemen bangsa menyadari betapa sangat besarnya Indonesia itu.

“Itulah kebhinekaan yang dianugerahkan Allah pada kita yang patut dan perlu kita syukuri atas kodrat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multi kultural, berbeda-beda budayanya, berbeda adat istiadat berbeda-beda tradisi-tradisi,”ujar Presiden.

Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan, sekali lagi kita harus mampu mengelola kebhinekaan, menjadikan perbedaan-perbedaan menjadi sebuah kekuatan.

Kalau kita bisa mengelola perbedaan-perbedaan, Kepala Negara meyakini, Indonesia akan menjadi kekuatan besar. “Dengan apa kita mengelola ini? Dengan apa kita mengikatnya? Dengan politik kebangsaan,” terangnya.

Presiden Jokowi meminta semua pihak harus menyadari bahwa semua yang ada di Republik ini adalah saudara, saudara sebangsa dan setanah air. Walaupun berbeda-beda kita masih saudara, bersaudara sebangsa dan setanah air.

“Walaupun berbeda-beda kita tetap bersatu untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita. Walaupun berbeda-beda kita mempunyai tekad yang sama, memiliki tekad yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang berkemajuan,” tegas Presiden Jokowi.

Saat menyampaikan kuliah umum yang dihadiri oleh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kupang itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Di sela-sela kunjungan kerja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi menegaskan, demokrasi di Indonesia harus mencerminkan karakteristik Indonesia sendiri.

"Karakter yang penuh kesantunan, karakter yang tidak saling mencela. Karakter itu yang perlu terus kita tumbuhkan," ujar Jokowi seusai memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kupang.

Karakter demokrasi Indonesia itu, lanjut Jokowi, harus dimulai dari para kontestan pilkada. Para calon kepala daerah jangan menunjukkan aksi saling mencela atau menjelek-jelekkan antarsesama kontestan pilkada.

"Apalagi, memakai black campign. Kampanye hitam itu harus betul-betul kita hilangkan dari proses-proses di demokrasi kita," ujar Jokowi.

Daripada menggunakan kampanye hitam, Jokowi lebih memilih agar para kontestan pilkada adu ide, adu gagasan, dan adu program satu sama lain.

"Silakan adu prestasi, adu rekam jejak, adu track record, adu ide, adu gagasan, adu program, adu rencana-rencana. Saya kira yang dimunculkan harus itu," ujar Jokowi.

 

Netralitas TNI-Polri

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya netralitas birokrasi dan TNI-Polri di dalam masa Pilkada 2018. Hal itu agar tercipta persaingan yang sehat.

"Saya percaya birokrasi, TNI dan Polri serta penegak hukum akan berupaya menjaga netralitas dalam pilkada. Kita jadikan pilkada sebagai kompetisi bermartabat sesama anak bangsa,” kata Zulkifli.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, Pilkada adalah kompetisi para calon kepala daerah yang melibatkan sesama anak bangsa dalam kompetisi tersebut, sehingga netralitas dan integritas birokrasi serta TNI-Polri harus tetap terjaga.

“Jangan hanya karena untuk meraih kemenangan kita mengorbankan netralitas, independensi dan integritas aparat sipil negara dan penegak hukum. Mari kita jaga bersama,” ujarnya.

Imbauan senada sebelumnya sudah disampaikan oleh sejumlah pihak. Salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengimbau, para jenderal aktif, baik di TNI maupun Polri, yang akan berkontestasi di Pilkada 2018 untuk tak mencuri start dalam menyosialisasikan diri.

"Agar para pihak yang potensial menjadi calon ini tidak melakukan curi start, termasuk melakukan pencitraan diri," ujar Afifuddin.

Ia mencontohkan, orientasi pencegahan tersebut juga masuk hingga kegiatan-kegiatan umum, misalnya jalan sehat, yang mengakuisisi massa dan diduga ada kehadiran bakal calon kepala daerah tersebut.

 

Jangan Seret Anggota

Seperti diketahui, tiga jenderal Polri akan meramaikan Pilkada serentak 2018. Menanggapi hal tersebut Wakil Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Syafruddin berpesan agar anggota Polri non-aktif yang akan bertarung dalam pilkada 2018 tidak menyeret anggota aktif lainnya untuk terjun dalam politik praktis. Syafruddin mengingatkan agar anggota Polri yang masih aktif bertugas, harus bersikap netral dalam pilkada 2018.

"Ya kita ucapkan selamat, kemudian jangan menyeret-nyeret anggota Polri untuk berpolitik praktis, itu pesan saya, Polri harus netral, institusi (Polri) tidak boleh diseret dalam berpolitik praktis," ujar Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Senin (8/1).

Adapun, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnvian telah mengumpulkan seluruh Kepolisian Derah dan memberikan arahan agar Polri harus bersikap sikap netral dalam Pilkada serentak 2018. Menurut Syafruddin, Pilkada 2018 ini menjadi tanggung jawab Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Sementara, pemilihan umum secara nasional menjadi tanggung jawab Kapolri.

"Oleh karena itu, tanggung jawabnya ada di Kapolda, yang harus melakukan Kapolda, Kapolres karena ini pilkada, bukan nasional. Kalau pemilu nasional itu tanggung jawab ada di Kapolri," katanya.

Terdapat tiga jenderal yang dinonaktifkan karena hendak ikut dalam pilkada serentak 2018. Ketiga jenderal itu adalah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin kini dimutasi sebagai perwira tinggi di Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka pensiun. Posisi Safaruddin akan digantikan Brigjen Priyo Widyanto yang sebelumnya Kapolda Jambi.

Kemudian Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Indonesia Irjen Anton Charliyan dimutasi sebagai Anjak Utama Bidang Sekolah Pimpinan Tinggi Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. Dia digantikan Irjen Sigit Sudarmanto.

Terakhir, Komandan Korps Brigade Mobil Polri Irjen Murad Ismail dimutasi sebagai analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korps Brimob Polri. Murad digantikan Brigjen Rudy Sufahriadi yang sebelumnya Kapolda Sulawesi Tengah. (kom/rep/set/tit)




Berita Terkait