Berita Metro

Rabu, 04 April 2018  18:25

Pembuatan e-KTP Maksimal 1 Jam!

Pembuatan e-KTP Maksimal 1 Jam!
Tjahjo Kumolo

JAKARTA (BM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menyiapkan aturan yang diyakini bisa mempercepat proses pembuatan berbagai dokumen. Dalam peraturan menteri (permen) itu, akan diatur batas waktu pembuatan E-KTP, kartu keluarga, akta kematian, dan akta lahir. Harus bisa dilakukan dalam satu jam saja.

Permen ini akan dibuat berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2018).

"Pak Presiden berikan arahan buat Permendagri supaya tegas di daerah, orang buat E-KTP, KK, akta kematian, akta lahir, satu jam selesai," kata Tjahjo kepada wartawan usai rapat terbatas.

Tjahjo mengatakan, jika tidak ada masalah teknis seperti mati listrik atau gangguan internet, maka idealnya proses pembuatan dokumen bisa selesai dalam waktu satu jam. Namun, Tjahjo mengakui, selama ini berbagai dokumen tersebut di daerah kerap memakan waktu yang lama.

Menurut dia, hal ini disebabkan karena tak ada aturan spesifik yang mengatur batas waktu pembuatan dokumen. Dengan peraturan yang akan dibuat ini, Thahjo optimistis proses pembuatan dokumen di daerah bisa berubah menjadi lebih cepat.

Kemendagri juga bisa menjatuhkan sanksi apabila batas waktu pembuatan dokumen yang diatur di dalam Kemendagri tidak bisa dipenuhi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah.

"Maaf, ya Kepala Dinas Dukcapil se-Indonesia itu SK saya lho. Yang teken Mendagri. Kalau dia enggak bener, lalai, bisa setiap saat kita ganti orangnya walaupun itu yang milih bupati, tapi saya berhak," ancam Tjahjo.

Terkait masalah kelangkaan blanko e-KTP, Tjahjo menegaskan bahwa di kantor pusat Kemendagri saat ini ada 1,5 juta blanko E-KTP. Oleh karena itu, ia meminta setiap Dinas Dukcapil untuk langsung mengontak kantor pusat apabila stok blanko sudah menipis. Politisi PDI-P ini menargetkan permen bisa selesai pada Kamis (5/4/2018). "Saya teken besok selesai," ujarnya.

 

Arahan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menggelar rapat terbatas membahas penataan administrasi kependudukan. Dia meminta kepada Mendagri Tjahjo Kumolo agar pembuatan KTP elektronik atau e-KTP tidak lebih dari 1 jam.

"Arahan Bapak Presiden, Mendagri segera membuat permendagri yang intinya menegaskan memberi batas waktu dalam hitungan jam bagi masyarakat yang akan mengurus e-KTP di seluruh wilayah NKRI," kata Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (4/4/2018).

"Mendagri dalam minggu ini akan segera mengeluarkan permendagri bahwa pembuatan KTP, baik di dukcapil pusat maupun di dukcapil kabupaten/kota di seluruh Indonesia pembuatannya maksimum 1 jam," sambungnya.

Namun, lanjut Tjahjo, aturan ini bersifat situasional. Jika di daerah mengalami gangguan pada komputer atau masalah listrik padam, bisa menjadi pertimbangan untuk lebih waktunya.

Dalam rapat kabinet terbatas tadi, Tjahjo juga melaporkan bahwa perekaman e-KTP per hari ini sudah mencapai 97,4 persen.

"Sisanya terkait belum adanya kesadaran masyarakat yang proaktif merekam e-KTP atau ada hambatan administrasi di dukcapil," terangnya.

Dia juga melaporkan terkait penduduk yang pada hari-H pemungutan suara pilkada menginjak usia 17 tahun namun belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 2,2 juta orang.

Kemendagri saat ini terus melakukan koordinasi dengan KPU terkait hak pilih dan diharapkan warga masyarakat yang baru menginjak usia dewasa mendatangi kecamatan setempat untuk melaporkan dan mendapatkan e-KTP agar terdaftar di DPT TPS setempat.

 

Penghayat di KTP

Dalam rapat terbatas, Jokowi menegaskan putusan MK soal pengisian kolom kepercayaan di e-KTP bersifat final dan harus dijalankan pemerintah.

"Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencantuman status penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada KTP dan KK dan menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah bersifat final dan mengikat sehingga pemerintah berkewajiban untuk menjalankan keputusan itu," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2018).

Untuk pelaksanaan teknisnya, kata Jokowi, dia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. "Saya minta Menteri Dalam Negeri mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dari organisasi-organisasi keagamaan yang ada," katanya.

Sebelumnya, MK telah memutuskan mengenai kolom kepercayaan di KTP. Para Penghayat Kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang terdapat di KTP.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," putus Ketua MK saat itu, Arief Hidayat, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11).

Arief berpendapat pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan'," ucap Arief.

Dalam perkara KTP bagi Penghayat Kepercayaan, Anwar mengabulkan permohonan. Putusan MK itu dibuat bulat yaitu Penghayat Kepercayaan berhak dimasukkan dalam kolom agama di KTP.

"Pada saat yang sama, hal demikian merupakan sebuah kerugian hak konstitusional warga negara yang seharusnya tidak boleh terjadi. Peristiwa yang dialami oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV di mana mereka mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik, bahkan hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan," ujarnya. (det/kom/tit)




Berita Terkait