Berita Metro

Kamis, 03 September 2017  18:13

PBB Bentuk TPF HAM Rohingya

PBB Bentuk TPF HAM Rohingya
Sejumlah pengungsi Rohingya melintasi persawahan, menyeberang ke Bangladesh.

Jakarta (BM) – Kekerasan yang melanda etnis Rohingya di Myanmar mendapat sorotan berbagai kalangan, dari berbagai belahan dunia. Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengusut pelanggaran HAM atas krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Ketua TPF PBB untuk Myanmar Marzuki Darusman menyebut TPF ini akan turun langsung untuk mencari fakta terkait pelanggaran HAM ke warga Rohingya. "TPF dibentuk Maret 2017, ditugaskan untuk melakukan mencari fakta terhadap kejadian yang tengah terjadi mengenai pelanggaran HAM," kata Marzuki dalam konferensi per di Kantor Amnesty International Indonesia di Jalan Probolinggo, Jakarta Pusat, Minggu, (3/9/2017).

Marzuki memastikan TPF akan mengumpulkan fakta-fakta yang menguatkan dugaan pelanggaran HAM ke etnis Rohingya. TPF akan menyoroti akuntabilitas lembaga yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut.

Marzuki mengatakan TPF akan mulai bekerja dengan memetakan ruang lingkup wilayah yang akan diteliti, yakni Myanmar dan Rakhine. Tak hanya itu, TPF juga akan melihat pola kejadian kejahatan HAM tersebut berdasarkan fakta di lapangan.

"Fakta yang dikumpulkan dari lapangan dan kebijakan pemerintah. Tim wajib melaporkan tidak saja fakta per kejadian peristiwa. Tetapi juga pola kejadian dan pola pemikiran. oleh karena itu, dibutuhkan jangka waktu 5 tahun belakang dimulai sejak 2010," terang Marzuki.

Marzuki mengatakan TPF sudah mulai bekerja sejak pekan lalu. TPF mengumpulkan berbagai sumber informasi mengenai gambaran Rakhine mulai dari laporan Mantan Sekjen PBB, lembaga PBB yang berlokasi langsung di Myammar hingga laporan sejumlah lembaga HAM internasional. Pihaknya juga akan mengirimkan peneliti dalam dua minggu ini.

"Tim ini bekerja mulai bekerja dari mantan sekjen PBB, yang diminta oleh pemerintah Myanmar untuk melakukan penilaian umum mengenai keadaan dan nasehat. Laporan ini telah keluar bulan Agustus dan September, menjabarkan saat ini Myanmar mengalami krisis pembangunan, krisis HAM, dan krisis keamanan," Kata Marzuki.

TPF ini ditargetkan rampung pada Maret 2018 mendatang. Marzuki mengakui Pemerintah Myanmar cukup kooperatif selama proses pemeriksaan TPF.

"Tentu kita mengerti TPF ini bahwa Myanmar merasa pertimbangan memberi peluang masih harus diberikan. Karena itu kita harapkan dan tunggu TPF Myanmar untuk mengeluarkan hasilnya agar dipergunakan sebagai sumber informasi," tutup Marzuki.

 

Hentikan Kejahatan

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk aktif ikut ambil bagian dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Pasalnya kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar sudah semakin memprihatinkan.

"Pemerintah Indonesia selayaknya melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya. Selain itu, pemerintah Indonesia seharusnya mendesak pemerintah Myanmar untuk mengizinkan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017 untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggungjawab para pelaku kejahatan HAM dan menjamin keadilan bagi para korban," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam jumpa pers di HDI Hive Menteng, Jl. Probolinggo, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).

Menurut catatan Amnesty International, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah dialami penduduk di negara bagian Rakhine, terutama komunitas Rohingnya selama puluhan tahun karena tindakan sewenang-wenang pemerintah Myanmar. Pasalnya pemerintah Myanmar memandang komunitas Rohingnya dan milisi bersenjata di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka.

"Pada 2016 misalnya aparat bersenjata Myanmar telah dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada warga sipil, menembak secara serampangan di desa-desa, menangkap pemuda Rohingnya tanpa alasan jelas, memperkosa perempuan Rohingnya, dan merusak tempat tinggal serta harta benda mereka," ujar Usman.

Amnesty International juga mencatat pelanggaran HAM serius pada 2017 ini. Ratusan warga telah menjadi korban dalam bentrokan dengan aparat bersenjata pemerintah dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari aparat bersenjata Myanmar.

"Pada gelombang serangan tahun 2017 ini, pelanggaran HAM di Rakhine bahkan memaksa penduduk untuk meninggalkan tempat tinggal karena ancaman serius terhadap nyawa mereka serta melarikan diri ke arah Bangladesh sebagai negara tetangga. Sudah selayaknya pemerintah Bangladesh membuka pintunya bagi mereka yang mencari perlindungan dan menjamin kelangsungan penghidupan mereka selama di dalam pengungsian," kata Usman.

Amnesty International juga meminta Bangladesh membuka pintu bagi para pengungsi Rohingya. Usman berharap pemerintah Indonesia dan ASEAN mau menerima pengungsi Rohingya dan menyediakan tempat tinggal yang layak.

"Amnesty international juga menyerukan pemerintah lndonesia serta negara ASEAN lainnya agar mau menerima para pengungsi komunitas Rohingnya dan menyediakan perlindungan serta tempat tinggal yang layak untuk mereka," harapnya.

 

Kedubes Myanmar Didemo

Sebelumnya, sejumlah orang melakukan aksi demo di depan kantor Kedubes Myanmar, Jl Agus Salim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9). Mereka yang mengatasnamakan diri Kaum Profesional Indonesia untuk Solidaritas Muslim Rohingya itu memprotes pembantaian yang terjadi terhadap kaum Rohingya di Myanmar. Mereka membawa sejumlah atribut, seperti poster dan ikat kepala.

Sesampai di depan Kedubes Myanmar, pendemo menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Mereka meminta pemerintah Myanmar bertindak atas kejadian ini.

"Kami mendesak Aung San Suu Kyi tidak hanya diam untuk menghentikan kekerasan dan pembantaian terhadap kaum Rohingya. Jika tidak, Aung San Suu Kyi tidak pantas mendapatkan Nobel Perdamaian," kata koordinator aksi Ichsan Loulembah.

Massa juga meminta pemerintah Indonesia menerima pengungsi Rohingya dan melakukan langkah diplomatik.

"Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk menerima para pengungsi Rohingya untuk sementara waktu sambil mengambil langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Myanmar," ujarnya.

Sejumlah aparat kepolisian berjaga di lokasi. Selain mengamankan jalannya aksi, polisi mengatur lalu lintas di Jalan Agus Salim.

Hingga pukul 10.27 WIB, massa masih berkumpul di depan Kedubes Myanmar. Orasi juga masih dilakukan menggunakan pengeras suara di atas mobil. (det/kom/tit)




Berita Terkait