Berita Metro

Rabu, 20 Desember 2017  17:17

Panglima TNI Anulir Mutasi 16 Pati

Panglima TNI Anulir Mutasi 16 Pati
Letjen TNI Edy Rahmayadi

Letjen TNI Edy Rahmayadi Tetap Ingin Pensiun Dini

Jakarta (BM) –   Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir mutasi 16 perwira tinggi TNI yang dilakukan di era kepemimpinan Jenderal TNI Gatot Nurmatyo. Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi. Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Fahdhilah membenarkan adanya surat baru yang diteken Hadi. "Benar, itu suratnya benar," kata Fadhilah di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Fadhilah beralasan bahwa keputusan Hadi tersebut diambil atas kebutuhan organisasi. Fadhilah menegaskan bahwa Hadi mempunyai wewenang menganulir keputusan Gatot.

"Kan, Pak Gatot sendiri sudah sampaikan akan diserahkan ke Pak Hadi untuk dilakukan evaluasi," ucap Fadhilah.

Berikut 16 mutasi yang dianulir Hadi: 1. Letjen TNI Edy Rahmayadi NRP 30442, Pangkostrad jabatan baru sebagai Perwira Tinggi Mabes TNI AD

2. Mayjen TNI Sudirman NRP 30786, Asops Kasad jabatan baru sebagai Pangkostrad

3. Mayjen TNI AM Putranto, S.Sos. NRP 31102, Pangdam II/Swj jabatan baru sebagai Asops Kasad

4. Mayjen TNI Subiyanto NRP 32290, Aspers Kasad jabatan baru sebagai Pangdam II/Swj

5. Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M. Tr (han) NRP 32589, Waaspers Panglima TNI jabatan barus sebagai Aspers Kasad

6. Brigjen TNI Gunung Iskandar NRP 32736, Waaspers Kasad jabatan baru sebagai Waaspers Panglima TNI

7. Kolonel Inf Agus Setiawan, S.E. NRP 1900010990668, Pamen Denma Mabesad jabatan baru sebagai Waaspers Kasad

8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, M.B.A. NRP 30404, Dankodiklat TNI jabatan baru sebagai Staf Khusus Kasad

9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr (Han) NRP 8971/P, Dankormar jabatan baru sebagai Dankodiklat TNI

10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin NRP 9320/P, Kas Kormar jabatan baru sebagai Dankormar

11. Brigjen TNI (Mar) Nur Almsyah, M.Tr.(Han) NRP 9645/P, Danpasmar II Kormar jabatan baru sebagai Kas Kormar

12. Kolonel (Mar) Edi Juardi NRP 9646/P, Asops Kormar jabatan baru sebagai Danpasmar II Kormar

13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak, S.I.P NRP 30431, Pa Sahli Tk. II Ekku Sajli Bid. Ekkudag Panglima TNI jabatan baru sebagai Staf Khusus Panglima TNI

14. Brigjen TNI Herawan Adji, M. Si (han) NRP 30465, Dir F BAis TNI jabatan baru sebagai Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI

15. Kolonel Kav Steverly Christmas P. NRP 1900016361267, Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI jabatan baru sebagai Dir F Bais TNI

16. Kolonel Inf Syafruddin NRP 32602, Paban IV/Ops Sops TNI jabatan baru sebagai Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI

 

Penjelasan Panglima TNI

Terkait keputusan tersebut, Marsekal Hadi menjelaskan, sejak resmi menjabat sebagai panglima TNI, ia telah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap sumber daya manusia. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas.

"Kedua, dasar untuk penilaian sumber daya manusia adalah profesionalitas dan merit system," kata Hadi.

Ketiga, lanjut Hadi, petunjuk administrasi terkait pembinaan karier prajurit TNI sudah baku. Semuanya berdasarkan profesionalitas merit sistem yang selalu dilakukan di tubuh TNI.

"Tidak ada istilah di dalam pembinaan karier adalah like and dislike," kata Hadi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Tak ada sesi tanya jawab dengan wartawan. Setelah menyampaikan pernyataannya, Hadi langsung meninggalkan ruangan meskipun sejumlah wartawan masih berupaya mengajukan pertanyaan.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan alasannya membatalkan rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati) karena amanah sebagai panglima TNI. Karena amanah itu lah Hadi harus mengevaluasi secara terus menerus sumber daya manusia di TNI.

"Pertama adalah saya harus mengamanahkan tugas sebagai Panglima TNI. Untuk itu saya selalu mengevaluasi secara terus menerus berkesinambungan terhadap sumber daya manusia TNI. Untuk memenuhi organisasi di TNI ini dan menghadapi tugas-tugas kedepan yang semakin kompleks," ujar Hadi di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12/2017).

Selain itu, menurut Hadi, pengisian jabatan di TNI harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan profesionalitas.

"Kedua adalah bagaimana kita bisa melaksanakan itu kita memiliki satu dasar bahwa pengisian jabatan-jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, didasarkan pada profesionalitas dan manned system," katanya.

Alasan lainnya, TNI memiliki petunjuk administrasi baku yang dilaksanakan secara bertahap. Pembinaan prajurit dilakukan mulai dari satuan bawah hingga masuk ke Mabes TNI.

"Ketiga adalah TNI memiliki petunjuk administrasi yang baku dan di situ dilaksanakan mulai bertahap, mulai dari satuan bawah. Artinya mulai dari pembinaan kesatuan sampai dengan masuk kepada Mabes TNI. Jukmin (petunjuk pimpinan) yang baku itu tidak mengenal yang namanya like and dislike," ucapnya.

"Semuanya berlandaskan dengan profesionalitas dan manned system. Akan kita sampaikan bahwa sangat profesional apabila kita melaksanakan itu," imbuh Hadi.

Namun Hadi enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya penunjukan ulang Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi. Demikan juga dengan mutasi yang dilakukan terhadap jabatan Kepala BAIS TNI.

"Penjelasan saya sudah tahu kan? Profesionalitas dan manned system di jabatan TNI," tuturnya.

Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi  angkat bicara terkait persoalan mutasi tersebut. "TNI itu punya aturan baku, kalau saya sebagai perwira tinggi itu ada istilah wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi)," ujar Letjen Edy di Markas Divisi I/Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (20/12/2017).

Letjen Edy menjelaskan, tuntasnya seorang komandan memimpin pasukannya adalah ketika serah terima jabatan (sertijab) dengan penggantinya. Itu diawali dengan Surat Keputusan Panglima (Skep) dan Perintah Pelaksanaan (Prinlak).

"Tuntasnya menjabat seorang komandan itu adalah serah terima jabatan diawali dengan Skep, Prinlak, kalau di AD, (ada dari) KSAD," jelasnya.

Letjen Edy dimutasi dari jabatan Pangkostrad dari SK Panglima TNI yang pada tanggal 4 Desember lalu masih dijabat oleh Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun karena setelah itu ada pergantian Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto, maka Skep Prinlak itu belum diberikan oleh KSAD Jenderal Mulyono.

"Belum ada Prinlak dari KSAD dan sertijab yang sebagai irupnya adalah KSAD. Dengan itu terjadi berarti belum sah, dengan demikian siapa yang bisa mengesahkan? Adalah Panglima TNI yang saat ini menjabat," terang dia.

Letjen Edy menyebut masalah mutasi terhadap Pati merupakan wewenang Panglima TNI. Untuk saat ini, dia tetap melaksanakan perintah tersebut.

"Perkara ditunjuk dianulir ditunda. Itu wewenang beliau. Berarti saya nggak jadi dong? Nggak bisa nggak jadi kembali ke diri saya. Selama saya bertugas TNI itu adalah wewenang atasan saya," tegas Letjen Edy.

Meski begitu, jenderal bintang tiga ini mengaku tetap akan pensiun dari TNI. Niatnya untuk maju sebagai cagub Sumatera Utara tak terbendung lagi. Tapi apakah Panglima TNI sudah mengizinkan?

"Nggak bisa diizinkan. Persyaratannya adalah pensiun dini. Pensiun dini sudah dilakukan," jawab Letjen Edy.

Ketum PSSI ini mengatakan, apa yang dianulir Marsekal Hadi adalah mutasi Pati, bukan soal pensiun dininya. Sebab pengajuan pensiun dini adalah hak dari setiap prajurit yang sudah memiliki syarat.

"Yang dilakukan Panglima adalah jabatan Pangkostrad. Kalau jabatan politik beliau sudah mengizinkan. Perlu anda ketahui semua saya sudah final," ungkapnya.

"Pensiun dini adalah hak prerogratif saya. Sudah bulat hati saya untuk jadi gubernur Sumut 2018 apabila dipilih rakyat Sumut," imbuh Letjen Edy.

Menurut Pangkostrad, dia mengajukan pensin dini saat Panglima TNI masih Jenderal Gatot. Namun itu disebut dia tak ada hubungannya antara struktural dan pensiun dini.

"Wewenang Panglima TNI itu pada jabatan-jabatan struktural TNI. Makanya saat ini Skep 4 Desember dianulir karena perlu dievaluasi. Tapi kalau saya ngundurin diri, bukan itu urusannya," papar Letjen Edy.

 

Tentara Tahan Banting

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak mempersalahkan dengan keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati). Dia menganggap keputusan tersebut hal biasa.

"Nggak ada masalah. Tentara jangan ada masalah. Kalau ada masalah bukan tentara itu. Karena tentara tahan banting. Itu hal biasa," kata Ryamizard di Gedung Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Dia juga menyebut tidak ada pelanggaran dari keputusan Marsekal Hadi menganulir keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo yang dikeluarkan saat masih menjabat sebagai Panglima TNI. Ryamizard menjelaskan kewenangan rotasi jabatan menjadi kewenangan panglima baru.

"Kalau dia merasa mantep dengan yang baru nggak apa-apa. Demokrasi, biasa aja nggak ada masalah," ujarnya.

Menurut Ryamizard, tak ada pelanggaran atas anulir yang dilakukan Panglima Hadi. Sebab komando ada di tangan Panglima TNI saat ini.

"Nggak (melanggar) lah. Karena yang memakai orang-orangnya beliau," tegas Ryamizard. (det/kom/tit)




Berita Terkait