Berita Metro

Senin, 06 November 2017  18:54

Kasus Novel, Kapolri Segera Menghadap Presiden

Kasus Novel, Kapolri Segera Menghadap Presiden
Novel Baswedan

JAKARTA (BM) - Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan segera menghadap Presiden Joko Widodo terkait kasus penyiraman air keras oleh orang tak kenal (OTK) terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Novel menjadi korban penyiraman air keras pada pada Selasa (11/4) lalu.

Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Rikwanto mengatakan, pertemuan itu akan digelar dalam waktu dekat. Pertemuan itu rencananya untuk membahas kasus penyiram Novel yang tak kunjung selesai.

"Bisa jadi dalam Minggu ini pak Kapolri akan menghadap pak Presiden. Karena pak Presiden beberapa waktu lalu kedatangan beberapa aktivis minta supaya polisi segera menyelesaikan kasusnya," kata Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Lebih lanjut, Rikwanto mengaku jika pihaknya masih terus mendalami kasus penyiraman terhadap Novel yang saat ini sedang didalami oleh Polda Metro Jaya dibantu Bareskrim Polri.

"Kita berpikir yang sedang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim itu adalah proses bagaimana mengungkap suatu perkara pidana. Jadi ini proses yang sedang berjalan. Ada kasus yang cepat terungkap, ada yang agak lama, ada yang sangat lama. Dan itu natural saja di lapangan. Jadi dalam kasus saudara Novel tidak ada sama sekali ingin memperlambat atau tidak sungguh-sungguh," ujarnya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini meminta kepada semua pihak dan masyarakat, jika ada yang mempunyai info terkait penyiraman air keras terhadap Novel, bisa segera melapor ke pihak kepolisian.

"Kalau memang ada mereka-mereka, siapapun, yang punya informasi bagus mengenai siapa pelakunya atau kuat pelakunya, infokan kepada penyidik supaya didalami dan diselidiki. Yakinlah kalau memang ke penyidik kurang pas atau kurang berkenan, ke KPK sendiri," ucapnya.

"Atau ke siapa yang dianggap cukup punya kompetensi dipercaya untuk itu ya nanti baru dikondisikan ke Polri. Kita terbuka dan kita harapkan jangan sampai masalah-masalah seperti ini banyak prasangka-prasangka, dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk proses penyidikan atau penyelidikan. Karena Polri pasti bergerak berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ditemukan," sambungnya.

Polri menilai TGPF itu tak perlu. "Jadi Polri sendiri beranggapan TGPF sendiri tidak diperlukan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto, kepasa wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2017).

Rikwanto juga menyebut TGPF malah bisa menimbulkan kebiasaan buruk dalam hal penanganan kasus di kepolisian. Menurutnya, nanti seluruh orang yang merasa kasusnya lama diselesaikan menuntut TGPF semua.

"TGPF ini jangan dibiasakan. Nanti siapapun yang merasa agak lama penanganan kasusnya (di kepolisian) menuntut (pembentukan) TGPF. Jadi (pembentukan TGPF) bukan hak spesial kasus Novel ini saja, semua orang punya hak yang sama, tapi itu (TGPF) tidak menyelesaikan masalah," kata Rikwanto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait rencana pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Namun dia belum memastikan kapan memanggil Tito.

"Nanti, nanti lah. Kapolri saya undang, saya panggil," ujarnya usai meresmikan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 1B dan 1C Cipinang-Jakasampurna di Sumber Artha, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11).

Jokowi menegaskan, dirinya akan meminta penjelasan Tito sejauh mana pengusutan kasus teror Novel. Jokowi ingin kasus tersebut dituntaskan.

"Dalam prosesnya sudah sejauh mana, yang jelas semua masalah harus gamblang, harus jelas, harus tuntas," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo didorong sejumlah pihak untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Jokowi mengaku masih menunggu penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelum memutuskan soal TGPF.

"Kapolri belum menghadap saya, saya ketemu Kapolri dulu," kata Jokowi saat ditemui di Madiun, Jawa Timur, Senin (6/11/2017).

 

Kompolnas Dukung TGPF

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mendukung pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Ia berharap TGPF tidak mengganggu proses hukum di kepolisian.

"Kalau pembentukan TPF, kalau kasusnya ini kasus yudisial dan nonyudisial boleh-boleh saja asal tidak mengganggu, sepanjang tidak saling mengganggu sepanjang ini mendukung," ujar Poengky di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2017).

Menurut dia, meski telah dibentuk TGPF, kasus ini nantinya akan dikembalikan ke kepolisian. "Karena intinya Indonesia ini kan negara hukum. Ujung-ujungnya nanti akan balik lagi ke polisi, seperti kasus Munir, sudah dibentuk TPF tapi dalam laporannya dan bekerja ada kesulitan atau kendala yang dihadapi," jelas dia.

"Misalnya pada waktu itu, kami tidak bisa memeriksa orang yang kami duga terlibat terkait dengan intelijen, jadi kami susah untuk masuk ke badan intelijen. Jadi hal ini yang memang menjadi kesulitan karena tim pencari fakta kan bukan hukum bukan formil hukum," ujar Poengky.

Poengky berharap kasus Novel tetap bisa diselesaikan pihak kepolisian. Dia meminta pihak mana pun yang mengetahui informasi terkait kasus Novel bisa melapor kepada penyidik. "Kalau saya, kami berharap kasus ini dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian." (det/mer/tit)




Berita Terkait