Berita Metro

Selasa, 09 Januari 2018  17:49

Kapolri: Satgas Anti-politik Uang Diupayakan Pekan Ini

Kapolri: Satgas Anti-politik Uang Diupayakan Pekan Ini
Tito Karnavian

Jakarta (BM) -  Polri sedang berupaya merealisasi ide pembentukan Satgas Anti-politik Uang atau Antimoney Politics pekan ini. Jika Satgas jadi dibentuk, pekan depan Polri akan mengundang pihak KPK, selaku institusi yang terlibat di satgas.

"Saya dengar Kabareskrim (Komjen Ari Dono) sedang mengupayakan minggu ini membentuk satgasnya. Anggarannya sudah ada. Kemudian mungkin minggu depan kita undang KPK," kata Tito setelah menghadiri acara perayaan Natal di Auditorium PTIK/STIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018).

"(Satgas) ini kan menindaklanjuti pembicaraan dengan pimpinan KPK sebelumnya. Kita undang untuk datang dan nanti kita bagi tugas," sambung Tito.

Tito menjelaskan satgas ini fokus pada penindakan di lapangan, yaitu berupa operasi tangkap tangan (OTT). Dia memberi contoh perbuatan yang dapat ditindak satgas, misalnya suap calon kepala daerah kepada KPU atau Bawaslu.

"Jadi Satgas Antimoney Politics ini ya lebih kepada OTT. Misalnya, mohon maaf, ada yang bayar ke KPU, bayar ke Bawaslu," ujar Tito.

Hal lainnya yang jadi objek penyelidikan satgas adalah kejanggalan-kejanggalan harta kepala daerah. "Kepala daerah yang dia masih menjabat, nggak jelas uangnya tapi dalam jumlah besar disawer-sawer," sambung Tito.

 

Larangan Foto

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan meniru kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) soal larangan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS berfoto bersama calon kepala daerah. Kapolri akan melarang anggotanya berfoto bersama calon kepala daerah.

"Itu bagus pendapat saya. Saya pikir Polri nanti akan membuat yang sama," kata Tito setelah menghadiri perayaan Natal Polri di PTIK/STIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018).

Tito memandang peraturan itu perlu diterapkan untuk menjaga netralitas anggotanya. "Supaya netralitasnya jelas," sambung dia.

Akun media sosial (medos) PNS akan dipantau pemerintah. Mereka dilarang ikut berfoto dengan peserta pemilihan umum (pemilu), seperti pasangan calon kepala daerah dan mengunggahnya di media sosial.

Selain itu, PNS dilarang menanggapi atau menyebarluaskan gambar foto calon peserta yang ikut dalam pemilu di media sosial (medsos).

Hal itu disampaikan dalam surat edaran Kementerian PAN-RB terkait netralitas ASN. (det/tit)




Berita Terkait