Berita Metro

Senin, 08 Januari 2018  18:35

Kapolri: Polkam Tidak Stabil, Ekonomi Goyang

Kapolri: Polkam Tidak Stabil, Ekonomi Goyang
Kapolri Jenderal dalam acara penandatanganan MoU dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Senin (8/1/2018).

JAKARTA (BM) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, ada korelasi timbal balik antara sektor politik dan keamanan (polkam) dengan ekonomi. Kedua sektor tersebut sangat memengaruhi kondisi perekonomian. Demikian pula sebaliknya.

"Politik dan keamanan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan membuat kondisi politik dan keamanan stabil. Kalau politik dan keamanan tidak stabil, maka ekonomi akan goyang," ujar Tito di Kantor Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

Oleh karena itu, Polri kerap diajak sejumlah kementerian maupun lembaga yang berkaitan dengan ekonomi demi menjaga stabilitas perekonomian.

Hal itu termasuk membuat nota kesepahaman antara Polri dengan Kementerian Perdagangan dalam sektor penegakan hukum.

Dengan terciptanya kondisi yang aman dan meredam gejolak politik, maka tingkat perekonomian akan naik.

Misalnya, kata Tito, aksi demo terhadap pemerintah dan konflik sosial di masyarakat yang tak kunjung usai bisa menyebabkan perpecahan bangsa.

Apalagi, terhadap faktor ekonomi. Gejolak yang terjdi akan berpengaruh pada inflasi dan harga menjadi tidak terkendali.

"Ini membuat masyarakat bawah marah dan menjadi isu politik dan keamanan. Yang tadinya mau damai, psikologi massa kalau sudah ngumpul belum tentu bisa dijamin damai dan aman sehingga muncul pihak ketiga. Ada pembakaran, penjarahan, dan lain-lain," kata dia.

Terlebih lagi, pertarungan di dunia internasional saat ini bukan lagi dengan senjata, melainkan sektor perekonomian.

Tito mengatakan, kompetisi antar-negara bukan lagi diwarnai siapa kuat senjatanya maka memenangkan persaingan. Saat ini, negara yang ekonomimya kuat maka akan menguasai. Oleh karena itu, sektor perdagangan menjadi kunci.

"Kita lihat perdagangan dalam negeri harus baik, perdagangan luar negeri denhan pihak eksternal juga harus baik di tengah ekonomi global," kata Tito.

 

Tito menambahkan, Polri tak lagi berkutat pada masalah kejahatan konvensional.

Kini, Polri turut mengawasi kerawanan tindak pidana di sektor ekonomi, perdagangan, dan bidang lain selama tidak menentang undang-undang.

Polri juga memperketat pengawasan di sektor perdagangan, khususnya bahan makanan, dengan membentuk Satuan Tugas Pangan.

Tito mencontohkan, kasus pengoplosan beras di Polda Kalimantan Selatan.

"Dari Polda Kalsel melakukan penegakan adanya dugaan beras yang dioplos dan dibuatkan label sebagai beras premium," ujar Tito, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Selain itu, Polri juga melakukan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah pangan.

Tito mengatakan, penindakan hukum tersebut dilakukan agar masyarakat merasa nyaman berbelanja tanpa perlu khawatir adanya kelonjakan harga.

Pelaku usaha juga sedianya merasa aman karena terhindar dari praktik kecurangan dan persaingan usaha akibat monopoli.

"Pelaku usaha silakan berusaha. Jangan karena ada polisi jadi takut," kata Tito.

Tito mengatakan, yang seharusnya takut adalah para pemain harga di pasar seperti tengkulak, kartel, dan penimbun bahan pangan.

"Yang lain, sepanjang sesuai aturan, dengan adanya kerjasama, harusnya merasa lebih nyaman," kata Tito.

Tito mengatakan, sejak dibentuknya satgas pangan dan kerja sama dengan lembaga terkait, gejolak harga di pasaran bisa lebih terkendali.

Selama lebaran, natal, dan tahun baru kemarin, tidak ada lonjakan harga yang berarti.

Jika ada kenaikan harga di beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, dan telur, angkanya masih bisa ditolerir.

"Inflasi bisa kita atasi sehingga masyarakat bawah tidak terkena imbas. Bahkan di Jawa Timur deflasi, ada penurunan harga," kata Tito.

 

Sita Beras

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggerebek gudang penyimpanan beras oplosan. Sebanyak 375 karung atau 18.750 kilogram beras kualitas medium Bulog asal Vietnam yang dioplos dengan beras lokal disita.

"Dioplos dari beras Vietnam dengan beras lain atau lokal. Setelah itu diberi kemasan baru seolah-olah bukan beras kualitas medium. Dikirim dan dijual ke Surabaya dengan harga lebih mahal," kata Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan AKBP M Rifai, Senin (8/1/2018).

Beras oplosan itu diamankan dari sebuah gudang di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Sabtu (6/1) kemarin. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang tersangka dengan inisial HB alias H Boy (35).

"Yang bersangkutan sudah kami tahan dan sekarang masih dalam pemeriksaan," ujar Rifai.

Tersangka diduga melanggar Pasal 143 juncto 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Pasal 9 h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Polisi masih mengembangkan kasus ini.

"Sesuai undang-undang bahwa setiap orang yang dengan sengaja, mencabut, menghapus, menutup, mengganti label, mencabut kembali dan/atau menukar tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar," terang Rifai.

Belakangan, Rifai meralat modus kejahatan tersangka bukan mengoplos beras. Beras yang disita murni kualitas Bulog. Hanya saja, tersangka mengemas ulang beras dengan kualitas medium agar bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. (det/kom/tit)




Berita Terkait