Berita Metro

Senin, 12 Agustus 2019  17:44

Kaji Amandemen, Try Sutrisno: Perkuat UUD 1945

Kaji Amandemen, Try Sutrisno: Perkuat UUD 1945
Try Sutrisno Memberi Keterangan Kepada Wartawan

Jakarta (BM) – Lembaga Tinggi Negara MPR kini tengah diperbicangkan sejumlah elit politik dan tokoh bangsa. Selain bakal memilih Ketua MPR yang baru, pembahasan juga terkait amandemen UUD 1945, serta peluang dihidupkannya kembali GBHN.

Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno menanggapi wacana amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, sebaiknya empat kali amandemen sebelumnya dikaji kembali dan dijadikan lampiran untuk memperkuat UUD 1945. Try Sutrisno juga mengutarakan sebaiknya MPR kembali jadi lembaga tertinggi. 

"Harus dikaji ulang, karena keliru itu amandemen, banyak melenceng, harus kita koreksi. Tidak ada amandemen, kaji ulang," kata Try di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Try menjelaskan kaji ulang yang dimaksud adalah mengembalikan UUD 1945 yang asli. Namun hasil dari empat kali amandemen bisa dijadikan lampiran UUD 1945 dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. 

"Berarti yang empat kali itu teliti lagi. Kaji ulang itu apa? Yang asli dikembalikan, materi yang empat kali itu yang cocok untuk memperkuat UUD 45 karena kebutuhan zaman, karena tantangan zaman, dijadikan adendum, lampiran pada UUD '45 yang asli," kata dia. 

Lebih lanjut, Try mengatakan MPR terdiri dari DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Sehingga ia mengusulkan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. 

"Harus dong (lembaga paling tinggi), itu kan aslinya begitu, itu sistem Indonesia itu. Isinya DPR, utusan daerah, utusan golongan, bukan DPD. DPD tidak ada kesatuan itu, itu negara serikat, Amerika ada, karena negaranya serikat, ada negara-negara bagian," kata Try. 

"Artinya Dewan Perwakilan Daerah, kalau kita nggak ada itu, yang benar utusan daerah. Kembalikan MPR ke lembaga tertinggi yang isinya DPR, utusan daerah, utusan golongan," ucapnya.

 

Kembalikan UUD 1945

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Seokarnoputri mempertanyakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) MPR. Menurutnya, tujuan utama ketua MPR periode 2019-2024 adalah mengembalikan tugas MPR seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.

"Nggak jelas tupoksi dan kedudukannya MPR nih apa. Nah, menurut saya goal besar yang dilakukan ketua MPR nantipun adalah kembali ke UUD 1945. Jadi fungsi dari MPR ini akan kembali seperti dulu. Nggak sekarang, kita bingung ya. MPR ini sekarang bukan pengabdi negara lo," kata Rachmawati di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Rachmawati mengibaratkan MPR saat ini seperti macan ompong. Ia juga menyoal perubahan tupoksi MPR setelah amandemen UUD 1945 tahun 2002. Sehingga MPR tidak bisa berfungsi untuk membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Ini dari awak media kan tahu bahwa MPR kita ini kalau saya umpamakan ibarat macan ompong, karena setelah diamandemen 4 kali pada zamannya Megawati itu, itu fungsi dari MPR itu sudah berubah total, dia bukan lembaga tertinggi negara lagi dan bahkan dalam tupoksinya dari MPR itu sendiri sudah nggak ada," kata dia.

"Dia nggak bisa buat GBHN, ketetapan sendiri. Bahkan terakhir saya melihat ada distorsi, cacat hukum, MPR tahun dua ribu berapa itu, membuat ketetapan itu sudah nggak boleh karena sudah diamandemen. Tidak bisa berfungsi untuk membuat ketetapan," kata dia.

Rachmawati mengatakan sebelum amandemen keempat UUD 1945, MPR bisa membuat GBHN. Dia juga mempertanyakan posisi MPR dalam bentuk ketatanegaraan.

"Misalnya MPR dulu bisa buat ketetapan, GBHN terutama, tapi ini sudah nggak ada. Ini sekarang nggak jelas apakah kriteria dari MPR di dalam bentuk ketatanegaraan ini, dwi kameral, apa sistemnya tri kameral atau mono kameral," ucapnya.

Menurut Rachmawati, mengaktifkan kembali GBHN tidak bisa dilakukan sebagian saja. Menurutnya kembalinya GBHN tidak membantu masalah ketatanegaraan.

"Tidak bisa parsial, karena kalau kita hanya mengaktifkan GBHN sekarangpun sama saja dengan amandemen keempat, sekarang nanti ada amandemen kelima. Tidak akan membantu masalah ketatanegaraan kita ke depan," kata dia.

 

Harus Cermat

Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju terhadap wacana MPR melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Namun dia menyampaikan sejumlah catatan agar amendemen UUD 1945 tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Menurut saya kajian terhadap amendemen harus didalami, sampai sejauh mana mau melakukan amendemen terhadap UUD 45. Di masa lalu, amendemen ini menurut saya ada sedikit masalah, terutama dari sisi substansi dan prosedur," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menurut Fadli, amendemen pertama hingga keempat telah menghilangkan substansi naskah asli UUD 1945. Ia mengatakan naskah UUD yang saat ini berlaku sudah jauh berbeda dengan naskah asli.

"Secara substansi itu naskah aslinya memang dihilangkan. Ini jadi masalah dan penjelasan dihilangkan atau naskah aslinya dirombak, sehingga kita hampir memiliki naskah UUD yang baru," ucapnya.

Karena itu, dia mendorong agar pembahasan soal wacana amendemen terbatas UUD 1945 dikaji secara saksama. Fadli tidak ingin hasil amendemen justru merugikan masyarakat hanya demi mengakomodasi kepentingan sesaat kelompok tertentu. 

Dia bahkan menyarankan agar MPR mengembalikan UUD 1945 sesuai naskah semula beserta hasil amendemen I-IV untuk selanjutnya dilakukan adendum.

"Kalau mau amendemen harus dikaji dengan cermat, jangan hanya untuk kepentingan sesaat. Kalau untuk kepentingan sesaat atau kelompok, ini akan merugikan rakyat," ujar Fadli.

"Sampai sejauh mana kita mau lakukan amendemen tersebut, kalau bisa sekaligus aja, kita kembalikan dulu (ke UUD 1945), lalu kita adendum dari hal-hal yang sudah diputuskan di amendemen pertama hingga keempat, lalu hal apa yang akan dilakukan dengan amendemen berikutnya dengan bentuk adendum," sambungnya.

Terpisah, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno berharap pimpinan MPR mendatang harus bisa menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Selain itu, dia berharap dapat mengembalikan kewenangan MPR untuk menyusun haluan negara.

"Tugas kita sampai tahun 2024 adalah mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara minus kewenangan untuk memilih presiden sebagai mandataris," kata Hendrawan dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2019). 

Dia, yang hadir dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR?' di media center gedung Nusantara III, kompleks parlemen, juga mengatakan PDI Perjuangan bertekad menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 

"Dalam Rakernas PDI Perjuangan tanggal 19 Juni yang lalu, yang tertutup, kembali Ketum kami menegaskan MPR harus menjadi lembaga tertinggi negara supaya dalam Undang-Undang Dasar negara kita ada struktur ketatanegaraan kita," ujarnya.

Selain itu, Hendrawan mengungkapkan pentingnya haluan negara. MPR sudah melakukan kajian soal haluan negara. Ketua MPR juga sudah mengumumkan pembentukan dua panitia ad hoc, yaitu PAH I mengenai haluan negara yang dipimpin oleh Ahmad Basarah dan PAH II tentang rekomendasi MPR yang dipimpin Rambe Kamarulzaman

"Oleh sebab itu, kita cari paket pimpinan MPR yang bertekad melakukan amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945," tuturnya. 

Salah satu rekomendasi MPR periode lalu (2009-2014) adalah mengkaji sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus melakukan langkah-langkah amendemen UUD.

"Untuk jumlah pimpinan MPR, Hendrawan mengatakan sebaiknya mengikuti UU yang sudah ada, yaitu UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3. Dalam UU itu disebutkan pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dalam satu paket. "Kita jalankan saja UU ini karena sudah jelas," katanya.

Diketahui, MPR saat ini tengah menggodok penghidupan kembali pembangunan model GBHN lewat amendemen terbatas UUD 1945. Badan Pengkajian MPR sudah melakukan kajian dan diskusi panjang dengan berbagai pihak. Hasilnya, banyak masyarakat yang ingin GBHN dihidupkan kembali.

"Di sinilah perlu GBHN yang bisa menjadi pedoman semua. Kajian dan rekomendasi di MPR sudah kuat tinggal kemauan politik saja. Pola pembangunan model GBHN merupakan representasi dan implementasi Pancasila yang ingin perencanaan dan pelaksanaan terarah dan legitimasinya kuat," kata anggota MPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin, dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR' di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (26/7). (det/mer/tit)




Berita Terkait