Berita Metro

Senin, 09 April 2018  19:12

IDI Lacak Otak Pembocor Surat Keputusan

IDI Lacak Otak Pembocor Surat Keputusan
Ketua Umum PB IDI, Ilham Oetama Marsis

Jakarta (BM) – Kasus pemecatan dr Terawan Agus Putranto berbuntut panjang. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akan melacak otak pelaku pembocor surat keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

"PB IDI menyesalkan tersebarnya surat keputusan MKEK yang bersifat internal dan rahasia," ujar Ketua Umum PB IDI, Ilham Oetama Marsis, di Sekretariat PB IDI, Jl Sam Ratulangi, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Marsis menduga terdapat unsur kesengajaan bocornya surat keputusan MKEK. Nantinya IDI akan melacak siapa yang membocorkan surat keputusan tersebut.

"Ini adalah unsur kesengajaan kalau kita simak dengan baik kenapa bisa bocor. Saya mengatakan bahwa kita akan melacak untuk mengetahui siapa yang membocorkan," kata Marsis.

Menurutnya, bocornya surat keputusan pemberhentian dr Terawan didasari adanya kepentingan tertentu.

"Kita akan bergerak siapa yang akan menjadi otak, ini menjadi kaitan kalau menurut saya terhadap kepentingan tertentu untuk masuk dalam ranah-ranah perdagangan," tuturnya.

Dalam surat keputusan yang beredar, disebutkan dr Terawan mendapat sanksi berupa pemecatan sementara selama 12 bulan. Sanksi tersebut berlaku sejak 26 Februari 2018 sampai 25 Februari 2019.

Dokter Terawan diberi sanksi karena adanya pelanggaran etik yang dilakukan terhadap tindakan terapi dengan metode digital subtraction angiography (DSA).

 

Tunda Pemecatan

PB IDI menunda pemecatan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad yang terkenal dengan terapi 'cuci otak'. IDI akan memeriksa dr Terawan terlebih dahulu.

"Rapat Majelis Pimpinan Pusat (MPP) memutuskan bahwa PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK karena keadaan tertentu," ujar Prof dr Ilham Oetama Marsis SpOG.

Dengan penundaan ini, Marsis mengatakan dr Terawan masih berstatus anggota IDI. "Oleh karenanya ditegaskan bahwa hingga saat ini dr TAP masih berstatus sebagai anggota IDI," ujarnya.

Ia mengatakan selama penundaan ini IDI akan memeriksa dr Terawan. Salah satunya yaitu mengumpulkan bukti pengaduan dan penilaian terhadap terapi berbasis Digital Subtraction Angiography (DSA).

"Keputusan dari MKEK merupakan rekomendasi bagi IDI dan kita sudah mempersiapkan tahapan untuk melakukan putusan MKEK," kata Marsis.

"PB IDI kita harus kumpulkan bukti pengaduan yang ada, kita nilai suatu proses berjalan dengan baik atau tidak yang," sambungnya.

Nantinya, MPP akan merekomendasikan hasil penilaian terhadap Dr Terawan kepada Kementrian Kesehatan RI.

"Selain itu, MPP merekomendasikan penilaian terhadap tindakan terapi dengan metode BSA/Brain Wash dilakukan oleh Tim Health Technology Assessment (HTA) Kementerian Kesehatan RI," tuturnya. (det/tit)




Berita Terkait