Berita Metro

Senin, 25 September 2017  17:34

Aksi 299 Digelar di DPR, TNI-Polri Siapkan 18 Ribu Personel

Aksi 299 Digelar di DPR, TNI-Polri Siapkan 18 Ribu Personel
Alumni ‘Aksi 212’ diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (15/9)
Alumni ‘Aksi 212’ akan kembali menggelar unjuk rasa pada 29 September 2017. Aksi 299 tersebut akan dilakukan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan aspirasi menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebanyak 18 ribu personel gabungan akan mengamankan aksi itu.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Argo Prabowo menegaskan, pihaknya siap mengamankan aksi unjuk rasa bertajuk ‘Perppu Ormas: Anti Islam & Lindungi PKI’ tersebut dengan menerjunkan 18 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan hingga Pemadam Kebakaran (Damkar).

"Semuanya kita libatkan, kita bersama-bersama mengawal membuat Jakarta ini tetap aman dan kondusif sehingga tidak terjadi apa-apa, tidak mempengaruhi kegiatan perekonomian di Jakarta," ungkap Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Argo menyebutkan, berdasarkan surat pemberitahuan, unjuk rasa yang digagas oleh Presedium Alumni Aksi Bela Islam 212 itu akan digelar pada 29 September 2017 sekira pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Rencananya diikuti 15 ribu orang yang berasal berasal dari berbagai ormas Islam.

"Yang tanggal 29 September antara 15 ribu yang akan dikerahkan," tutur mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu.

Argo berharap, massa aksi mematuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menjelang aksi tersebut, Senin (25/9) kemarin, sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), Presidium Alumni 212, hingga Front Pembela Islam (FPI) menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi menjelang aksi pada 29 September di gedung DPR.

Pertemuan ini dihadiri Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath, Wasekjen FPI Ja'far Sodhiq, dan Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif. Mereka meminta dua hal kepada DPR.

"Kita minta DPR mengawal konstitusi undang-undang tentang larangan PKI itu dengan betul-betul. Ada beberapa tuntutan juga kepada DPR untuk MKD memberhentikan anggota yang sudah terang-terangan anti-Pancasila," ujar Ja'far di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Sementara itu, Slamet Maarif menyampaikan perihal pengepungan gedung LBH Jakarta. Ia meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan hal tersebut.

"Kita melihat ada kejanggalan dan keanehan. Acara tidak ada izin tapi kenapa nggak ada pencegahan, seperti garis polisi ke LBH dan panitia diciduk, maka nggak akan terjadi bentrok pada Senin dini hari," jelasnya.

Slamet juga menyampaikan perihal aksi pada 29 September atau aksi 299 di depan gedung DPR. Ia meminta perwakilan massa aksi dapat diterima pimpinan parlemen.

"Nanti hari Jumat (29/9) akan turun 50.000 massa setelah salat zuhur. Mohon dikondisikan pimpinan DPR dan MPR," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Fadli menampung aspirasi dari perwakilan yang datang. Fadli akan meneruskan aspirasi ini kepada pimpinan DPR lainnya.

"Ya ini untuk aksi saya baru tahu. Nanti saya beri tahu yang lainnya supaya nanti kalau jadi delegasi bisa bertemu dengan pimpinan DPR," tutur Fadli.

Soal pengepungan di gedung LBH Jakarta, Fadli meminta perwakilan melengkapi bukti bahwa LBH memang mengadakan seminar terkait PKI. Sebab, pihak LBH Jakarta membantah menggelar seminar bertemakan PKI.

"Ya bisa saja sebenarnya kawan-kawan LBH kalau misalnya punya informasi tersebut bisa menyampaikan. Tetapi sejauh yang saya lihat, informasi dari kawan-kawan FUI ini nanti bisa menjadi dasar dulu bisa disampaikan teruskan dari beberapa pihak terkait agar duduk persoalan ini jelas ada atau tidak kegiatan tersebut di LBH ini," terangnya.

 

Tolak PKI dan Perppu Ormas

Aksi turun ke jalan akan dilakukan pada Jumat (29/9) nanti. Aksi ini akan mengangkat dua isu, yakni tolak Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan penolakan terhadap kebangkitan PKI.

"Ada dua isu. Pertama tolak Perppu 2/2017 tentang pembubaran ormas. Yang kedua tolak dan lawan kebangkitan PKI," kata Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, ketika dimintai konfirmasi, Senin (25/9/2017).

Dia mengatakan aksi akan digelar pada siang hari seusai salat Jumat. Nantinya massa akan langsung berkumpul di kawasan kompleks MPR/DPR.

"Oh, nggak (kumpul di Masjid Istiqlal dulu). Kali ini kita nanti biarkan massa salat Jumat di masjid sekitar MPR/DPR dan langsung ikut aksi," tuturnya.

Slamet mengatakan, selain Presidium Alumni 212, aksi ini akan diikuti oleh elemen organisasi lainnya. Selain itu, aksi akan diikuti oleh Pembina Presidium Alumni 212 Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra.

"Nanti kerja sama dengan beberapa elemen yang ada, seperti FBR, Bang Japar, FPI," tuturnya.

"Pak Amien dan Pak Yusril insyaallah hadir," tambah dia. (rep/det/kom/akt/tit)




Berita Terkait