Berita Metro

Kamis, 12 April 2018  22:11

Walikota Siap Beri Sanksi ASN

Walikota Siap Beri Sanksi ASN
Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus

Mojokerto(BM)-Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus menyatakan segera memberi sanksi tegas bagi ASN yang terlibat kampanye paslon Pilwali 2018 sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kota Mojokerto. Hal ini disampaikan walikota dihadapan puluhan insan pers saat dialog yang membahas independensi ASN dalam Pilkada Serentak 2018, Kamis (12/4).

Menurut Walikota, himbauan kepada ASN agar netral dalam pilkada dan tidak terlibat aktif dalam kampanye paslon sudah berkali-kali disosialisasikan, kalau tidak diindahkan resikonya ditanggung sendiri.“Kita sudah sampaikan berkali-kali dalam berbagai kesempatan terkait netralitas ASN, kalau ada yang melanggar saya akan berikan sanksi sesuai apa yang direkomendasikan oleh panwaslu,” tegas Walikota.

Penyataan walikota ini menjawab pertanyaan soal keseriusan Pemkot Mojokerto terkait netralitas ASN dalam Pilkada. “Aturan tentang netralitas ASN sudah jelas, mereka boleh mendukung secara pribadi, tapi tidak boleh hadir dalam kampanye,” tambahnya. Selain memberi sanksi tegas bagi ASN yang terlibat kampanye politik, Pemkot Mojokerto juga membentuk satgas anti money politik yang tujuannya untuk menjaga pilkada agar berlangsung jujur, aman dan kondusif. “Kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian juga Bakesbangpol, juga majelis ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa money politik itu haram,” terangnya.

Panwaslu Kota Mojokerto telah mengeluarkan rekomendasi bagi Soemarjono, pejabat Pemkot yang terlibat aktif dalam kampanye paslon. Rekomendasi pemberian sanksi ASN dikirimkan ke Walikota hari kamis dan rekomendasi adanya unsur pidana diserahkan ke pihak kepolisian, hari berikutnya.

Elsa Fifajanti, Ketua Panwaslu Kota Mojokerto mengatakan, rekomendasi untuk walikota sudah dikirimkan, Kamis hari ini (12/04) sedangkan rekomendasi untuk ke kepolisian akan dikirimkan Jum’at besok. Masih kata Elsa, dalam rekomendasi itu Panwaslu menyebutkan Soemarjono yang berstatus ASN terlibat dalam kampanye aktif Paslon dan dianggap melanggar UU ASN, tidak menghiraukan himbauan Kemendagri dan Kemenpan soal netralitas PNS.“Ada dua rekomendasi yang kita keluarkan, soal sanksinya sebagai ASN akan diserahkan ke Walikota sesuai UU ASN yang ada, sedangkan untuk tindak pidananya diserahkan ke kepolisian, dan polisi punya waktu 14 hari untuk memutuskan,” ungkapnya.

Elsa juga menjelaskan, keterlibatan Soemarjono dalam kampanye ini bukan berdasarkan laporan, melainkan temuan dari anggota Panwascam Magersari saat yang bersangkutan mengakhiri kampanye paslon AKRAB di Balai RT 3 Perumnas Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.“Yang bersangkutan sudah diklarifikasi dan mengaku hadir atas undangan ketua RW, namun temuan panwascam tidak sekedar hadir, tapi juga memberi sambutan dan memberi dukungan,” tambahnya.Sementara sanksi bagi PNS yang terlibat politik praktis, sudah diatur dalam pasal 188 UU 1/2015 Junto UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Jika terbukti ke arah pidana, PNS terancam kurungan penjara selama 1 hingga 6 bulan serta denda maksimal Rp 600 ribu hingga Rp 6 juta.(nan/dra)




Berita Terkait