Berita Metro

Rabu, 07 Maret 2018  21:52

Wali Kota Mojokerto Tandatangani Komitmen Pemberantasan Koru

Wali Kota Mojokerto Tandatangani Komitmen Pemberantasan Koru
Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus menandatangai komitmen pemberantasan korupsi

Mojokerto(BM)-Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus menghadiri Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi  yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (7/3).

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus mengatakan, akan melaksanakan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi. "Pemkot akan melaksanakan sistem penganggaran melalui e-budgeting. Sedangkan terkait pembinaan personil dengan menumbuhkan dan menerapkan budaya integritas yang dilakukan mulai dari  pimpinan, hingga staf yang ada di bawahnya", ungkapnya.

Kegiatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pimpinan KPK Laode M Syarief, Sekretaris Irjen Kemendagri Ir. Sutejo, MM, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Gusmelinda Rahmi, Koordinator Korsupgah Asep Rahmat Suwandi, Sekdaprov Jatim, serta 38 kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan sejumlah kepala daerah di Jawa Timur menandatangani sembilan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yaitu: 1. Melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-pIaning dan e-budgeting; 2. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik secara mandiri dan penggunaan e-procurement; 3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses penerbitan perizinan pengelolaan sumber daya alam yang terbuka; 4. Melaksanakan tata kelola Dana Desa yang efektif dan akuntabel; 5. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan internal Pemerintah sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pengendalian gratifikasi dan LHKPN; 7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan; 8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai; dan 9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.

Pimpinan KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, apa yang tertuang di dalam pernyataan komitmen bersama itu adalah hal-hal yang menurut KPK rawan terjadi korupsi. "Area yang ingin kami hilangkan itu terdiri dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan anggaran keuangan, dan peningkatan kualitas pengawas internal pemerintah," ujarnya.

Dia mengatakan, capaian Jawa Timur lebih bagus dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. "Walaupun, kemarin ada beberapa yang tersangkut (kasus korupsi), diharapkan itu tidak terjadi lagi," katanyaGubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan secara sistem yaitu melalui E-Budgeting pencegahan tersebut sudah luar biasa. (hms/adv)



Berita Terkait