Berita Metro

Rabu, 11 Maret 2018  21:24

Panwas Rekom Pelanggaran ke KPU Kota Mojokerto

Panwas Rekom Pelanggaran ke KPU Kota Mojokerto
Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin Sholikin

Mojokerto(BM)–Memasuki dua Minggu masa kampanye yang telah ditetapkan, bebepara pelanggaran oleh paslon mulai direkomendasikan oleh Panwaslu. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang telah memasuki tahapan kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto memperingatkan tim kampanye pasangan calon (paslon) untuk menaati Peraturan KPU maupun kesepakatan bersama selama masa kampanye. Peringatan ini disampaikan menyusul rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas) Pilwali Kota Mojokerto pada KPU setempat. "Kami mendapat surat rekomendasi dari Panwas terkait pelanggaran yang dilakukan tim kampanye," ungkap Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin Sholikin, Minggu

Panwas merekomendasi adanya pelanggaran terutama dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampaye (APK) di luar lokasi pemasangan APK yang sudah ditetapkan KPU. Yakni dalam Poin 2 Rekomendasi Panwas Kota Mojokerto No. 173/BawasluProv.Jl-35/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018 itu."Ada tiga paslon yang direkom Panwas melanggar lokasi pemasangan APK. Yakni paslon nomor urut 1 (Akmal-Rambo), 2 (Andy-Ria) dan 4 (Ita-Rizal). Selain itu, ada APK milik paslon Pilgub Jawa Timur nomor urut 2, Gus Ipul-Mbak Puti," ujarnya.
Pihaknya tidak serta merta menindaklanjuti rekomendasi Panwas tersebut. Amin menjelaskan, KPU akan melihat langsung jenis pelanggaran yang direkomendasi Panwas tersebut. Menurutnya memang ada pelanggaran pemasangan APK. "Hasil identifikasi dan kajian KPU Kota Mojokerto, terjadi pelanggaran pemasangan APK bergambar beberapa pasangan calon walikota dan wakil walikota. Diantara jenis pelanggaran, APK dipaku menempel di pepohonan serta dipasang di luar lokasi yang telah ditetapkan KPU Kota Mojokerto," ujarnya.
Menurutnya, pemasangan APK dengan cara memaku di pohon, jelas tidak boleh. Termasuk pula yang dipasang serampangan tanpa memedulikan estetika kota. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017."Pemasangan APK di luar lokasi yang ditentukan, boleh dilakukan bila di tempat milik perseorangan atau pihak swasta. Syarat pemasangan APK tadi mendapat izin pemilik tempat tersebut. Seperti di depan rumah di dalam pagar atau di warung atau di papan iklan berbayar, ya harus ada izin," jelasnya.
Selain pemasangan APK, KPU Kota Mojokerto berharap tim kampanye harus bepedoman zonasi yang telah disepakati semua paslon. Pembagian zonasi sendiri, tambah Amin, agar tertib, sekaligus menghindari potensi gesekan, karena eskalasi politik pasti meningkat seiring mendekati hari pemilihan nanti.(nan/dra)




Berita Terkait