Berita Metro

Kamis, 21 Desember 2017  23:10

Gandeng Kejari, Pemkot Bentuk Tim Verifikator Buku

Gandeng Kejari, Pemkot Bentuk Tim Verifikator Buku
Walikota dan Kajari kukuhkan tim verifikator buku

Mojokerto(BM)-Akhir-akhir ini marak beredar buku yang berkonten porno yang terdapat di masyarakat maupu pelajar. Guna mengantisipasi hal ini agar tidak terulang kembali, Pemkot Mojokerto memberi atensi terhadap penerbitan buku eksak. Menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari)  Kota Mojokerto, Pemkot membentuk tim Pengawasan Substansi Buku (TSB) di Lingkungan Pemkot Mojokerto.  Tim yang dikukuhkan Walikota Mojokerto Masud Yunus tersebut bertugas memfilter masuknya materi anti-Pancasila,  pornografi, radikalisme,  kekerasan,  SARA,  LGBT dan ujaran kebencian. 

"Tim TSB ini berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap substansi buku. Jangan sampai mata pelajaran sekolah kemasukan faham radikal, anti-Pancasila dan pornografi," tegas Walikota Masud usai mengukuhkan tim yang diinisiasi Dinas Pendidikan, (21/12) kemarin.
Orang nomer satu dijajaran Pemkot Mojokerto itu mengaku tengah mewaspadai konten yang dinilai memicu merusak moral masyarakat.
"Kita menyelamatkan anak kita agar terhindar dari pelanggaran ini. Melalui tim, kami menjaga agar substansi perbukuan sesuai norma dan etika masyarakat,"tandasnya. Hal yang sama ditegaskan Kajari Kota Mojokerto Halila Rama Purnama. "Melalui tim kecil ini kita buat instrumen bagaimana melakukan pengawasan terhadap bahaya masuknya substansi buku yang bertentangan dengan norma masyarakat. Kita akan lakukan sosialisasi untuk ini,"  bebernya.
Halila mengatakan unsur pengawasan ini juga merupakan mandat dari lembaga Yudikatif. "Ini adalah perintah Jaksa Agung sebagaimana tertera dalam UU Nomor 3 tahun 2013 yang menginstruksikan adanya pengawasan substansi buku bebas dari unsur-unsur yang membahayakan,"  imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Kadispendik Kota Mojokerto Novi Rahardjo mengatakan tim ini nantinya akan bertugas memeriksa ada tidaknya ujaran kebencian dalam buku.  Maka itu pihaknya akan mensosialisasikannya ke penerbit. "Kita akan berkirim surat kepada penerbit agar menghindari pelajaran bermuatan sebagaimana dilarang,  namun ini bukan soal pengadaannya," ujarnya.
Pihaknya akan membentuk Standar Operasional Pelayanan (SOP)  untuk mempertegas koridor yang diperkenankan atau dilarang. "Dan targetnya di lingkungan pendidikan,  namun juga secara umum karena buku sebarluaskan lewat perpustakaan," pungkasnya. (nan/dra)




Berita Terkait