Berita Metro

Senin, 09 Januari 2017  19:40

Tak Prosedur, Ratusan PJTKI Kena Skorsing

Tak Prosedur, Ratusan PJTKI Kena Skorsing
Para calon TKI saat mendapat penjelasan terkait keberangkatan melalui jalan yang legal.
Malang(BM)-Sebanyak 199 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) secara nasional terkena kena skorsing dari pemerintah. Para PJTKI yang terkena sangsi tidak boleh melakukan proses penempatan sampai pemberangkatan karena melakukan aktifitas tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Hal ini diketahui karena operator dari pemerintah telah menerapakan sisten komputerisasi yang terkoneksi, sehinga data yang ada selalau terupdate
 
"Terutama untuk penempatan tujuan Hongkong yang disinyalir PJTKI tersebut melakukan tindakan ilegal," kata Muhammad Iqbal, Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) Senin (9/1).
 
Total PJTKI itu merupakan jumlah secara nasional yang masih dalam proses identifikasi, klarifikasi dan pemanggilan sesuai wilayahnya. 
 
"Masih terus kita pantau, kemungkinan masih banyak. Jumlah tersebut hanya yang memberangkatkan TKI ke tujuan Hongkong saja," ujar Iqbal.
 
Melalui sistem komputer tenaga kerja luar negeri, didapatkan bahwa ada ribuan TKI ke Hongkong tidak terdaftar dalam sistem BNP2TKI. Bahkan dalam satu PJTKI ada yang mengirim 3000 TKI melalui cara ilegal.
 
"Tidak menutup kemungkinan PJTKI di Kabupaten Malang juga akan kena skorsing dan ini telah terjadi," ungkap Iqbal kepada peserta perwakilan PJTKI yang dikumpulkan dalam sosialisasi di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
 
Dari wawancara langsung dengan P4TKI BNP2TKI wilayah Malang dan Kadisnaker, Yoyok Wardoyo, PJTKI di Kabupaten Malang yang mendapat skorsing sebanyak 70 perusahaan. Sedangkan mengenai nama-nama PJTKI narasumber tidak bersedia menyebutkannya.
 
"Belum, nanti kalau sudah valid dan ada instruksi kementerian terkait kita umumkan," ujar Iqbal yang juga mengatakan wilayah Kabupaten Malang adalah area terbanyak yang menyalurkan TKI ke luar negeri selain Blitar dan Banyuwangi.
 
Kadisnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo, menyampaikan bahwa permasalahan TKI Ilegal ini memang masih menjadi pekerjaan rumah. "Kita belum mendapatkan formulasi tepat untuk pencegahan TKI Ilegal. Upaya yang coba kita maksimalkan adalah dengan sosialisasi kepada perusahaan dan mengetuk pintu moralnya," katanya.
 
Pihaknya mengimbau calon TKI ke luar negeri untuk mengurus administrasi dan kelengkapannya secara prosedural. "Urus sesuai Undang-Undang yang berlaku kalau masih tidak mengetahuinya silahkan hubungi kami di kantor," pungkas Yoyok Wardoyo.(mal/dra)



Berita Terkait