Berita Metro

Senin, 12 Maret 2018  17:48

Warga Pinggir Hutan Laren dan Solokuro Tolak Kebun Tebu

Warga Pinggir Hutan Laren dan Solokuro Tolak Kebun Tebu
Alat yang dilibatkan dalam penggarapan Program Kebun Tebu di hutan Wilayah Kecamatan Solokuro dan Laren Kabupaten Lamongan

Repoter: Komari

LAMONGAN (BM) Warga pinggir hutan di Kecamatan Laren dan Solokuro Kabupaten Lamongan memprotes lahan pinggir hutan dijadikan kebun tebu, karena  dianggap dapat mengurangi atau menghabiskan lahan persil warga yang biasanya ditanami padi dan jagung.

 

“Artinya ke depan kita tidak bisa lagi menanam padi yang selama ini menjadi sumber bahan pangan kami. Maka kami menolak kebijakan tersebut” kata salah seorang warga Solokuro, Haimim, Senin (12/3)

 

Menurutnya,  hasil tanam padi selama  selain untuk memenuhi kebutuhaan pangan, juga digunakan untuk biaya anak-anak penggarap persil untuk bersekolah agar tidak mengalami kebodohan.

 

“Kalau lahan dipinggir hutan tersebut digunakan untuk kebun tebu, terus  dari hasil apa lagi yang dapat membiayai anak-anak menuntut ilmu” keluhnya.

 

Di sisi lain, Direktur Lamongan Watch, Shobikin Amin, menjelaskan, area  hutan yang akan dijadikan kebun tebu tersebut, diantaranya di Desa Gampang Kecamatan   Laren, Desa Solukuro, Desa Dadapan, Dagan, Payaman, Keranji.

 

“Maka bisa dipastikan jika kebun tebu ini tetap berlanjut, banyak sekali warga penggarap persil kehilangan pendapatnya mengingat sebelumnya mereka menanami padi dan jagung” terang Shobikin Amin.

 

Shobikin, panggilan Shobikin Amin, menegaskan sebenarnya kebijakan Presiden  Widodo untuk mewujudkan program sosial bagi masyarakat pinggir hutan baik. Karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih giat dalam bertani dan beternak.

 

“Maka adanya kebijakan kebun tebu di kawasan hutan dibawah kewenangaan ADM Perhutani Tuban tersebut harus dibatalkan” ungkapnya serius.

 

Sementra itu ADM Perhutani  Tuban, Agus Santoso, menjelaskan program kebun tebu tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat agar Indonesia tidak bergantung terkait gula dari  negara lain.

 

“Kita Perhutani hanya melaksanakan tugas karena wilayahnya menjadi kewenangan pemerintah pusat” tegas  Agus Santoso.  ()

 




Berita Terkait