Berita Metro

Rabu, 31 Juli 2019  19:19

Perda Disahkan, Minuman Beralkohol Golongan B danC dilarang

Perda Disahkan, Minuman Beralkohol Golongan B danC dilarang
Anggota Pansus, Saim. SPd,

Reporter: Komari S Praja
LAMONGAN (BM)-Akhirnya Peraturan Daerah (Perda) Tentang  Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Lamongan disahkan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan. Dan atas pengesahan tersebut maka minuman keras jenis B dan golongan C resmi tidak boleh beredar di Lamongan.

“Minuman golongan B  dan C secara resmi tidak boleh beredar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan setelah Perda disahkan.” kata anggota Pansus, Saim. SPd, Rabu (31/7) petang.

Menurut Perda tersebut minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH)) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus).

Sedangkan minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

“Atas mengesahan Perda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol tersebut diharap semua harus menghormati dan mematuhinya” ungkap Saim menegaskan.

Dalam  Perda ini juga menyebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan perdagangan dan/atau pengedaran minuman  beralkohol antara lain fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, pasar tradisional dan bumi perkemahan.

Selain larang tersebut juga berlaku di tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Seperdi diketahui, sebelumnya saat masih Raperda, aturan ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk saat dilakukan hearing dengan elemen masyarakat.

Bahkan  Pemuda Muhammadiyah dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lamongan,  juga menolak saat masih  Raperda Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol atau miras tersebut.

“Berdasarkan rancangan Raperda itu setelah kami pelajari, di dalam salah satu pasal sangat dimungkinkan akan beredarnya miras secara legal. Dan ini bahaya kalau sampai Raperda tersebut  disahkan menjadi Perda. Makanya kami menolaknya” kata Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Publik  Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lamongan, Zainal Abidin. (kom)




Berita Terkait