Berita Metro

Selasa, 30 Juli 2019  18:35

Meski Sempat Diprotes, Akhirnya Raperda Miras Ditetapkan

Meski Sempat Diprotes, Akhirnya Raperda Miras Ditetapkan
Ketua Pansus, Mahfud Shodiq, saat bersama sejumlah awak media

Reporter: Komari S Praja

LAMONGAN (BM)- Meski sempat mendapat penolakan dari sejumlah pihak, akhir Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol atau miras akhir ditetapkan.

“Ya sudah diputus (menjadi Perda). Dan di dalam perda itu minuman yang diperboleh yang golongan A. Artinya yang kadar etanolnya maksimal 5 persen. Lebih dari itu tidak boleh beredar di Lamongan” kata Ketua Pansus, Mahfud Shodiq, Selasa (30/7) siang.

 Pada sejumlah awak media, Mahfud, panggilan Mahfud Shodiq juga menjelaskan tujuan Perda itu adalah untuk mengendalikan dan pengawasan minuman beralkohol atau miras, dimaksudkan membatasi minuman beralkohol untuk produksi, perdagangan, dan atau diperdagangkan di Lamongan.

Di sisi lain, Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangan, Moh Zamroni, perda tersebut akan dilakukan pengesahan melalui Rapat Paripurana DPRD Lamongan.

“Ya selanjutnya Perda akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat pengeshan” terang Moh Zamroni singkat.

Seperdi diketahui, sebelumnya saat masih Raperda, aturan ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk saat dilakukan hearing dengan elemen masyarakat.

Bahkan  Pemuda Muhammadiyah dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lamongan,  juga menolak saat masih  Raperda Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol atau miras tersebut

“Berdasarkan rancangan Raperda itu setelah kami pelajari, di dalam salah satu pasal sangat dimungkinkan akan beredarnya miras secara legal. Dan ini bahaya kalau sampai Raperda tersebut  disahkan menjadi Perda. Makanya kami menolaknya” kata Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Publik  Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lamongan, Zainal Abidin.

Menurutnya, alasan PDPM Lamongan menolak Raperda tersebut, karena atas dasar aturan Islam dan Undang-Undang  pasal 300 dan pasal 536 KUHP yang mengatur atas larangan memperjual belikan miras.

Selain itu  PMII meminta anggota dewan untuk segera membatalkan Raperda yang saat ini tengah digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPRD itu.

 "DPRD yang sebagian wakil kami, jangan semena-mena membuat perda, ini sama saja melegalkan miras tumbuh subur di Lamongan, padahal Lamongan adalah mayoritas penduduknya adalah muslim," kata korlap aksi, Ahmad Nasir Salahudin dalam orasinya, beberapa hari lalu saat demo di DPRD Lamongan. ()




Berita Terkait