Berita Metro

Senin, 07 Mei 2018  15:49

Komisi B: Tingkatkan PAD Tapi Tak Bebani Masyarakat

Komisi B: Tingkatkan PAD Tapi Tak Bebani Masyarakat
Komisi B DPRD Lamongan saat undang pengusaha rumah makan beberapa waktu lalu

Repoter:Komari

LAMONGAN (BM)- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan terus berupaya mencari formasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lamongan tetapi tidak membebani masyarakat.

 

“Makanya kami melakukan kunjungan ke kota lain untuk mencari referensi, terutama terkait peningkatan PAD dari sektor pajak. Intinya kita beharap PAD meningkat tetapi tidak membebani masyakarat, terutama para wajib pajak” kata Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saefudin Zuhri, Senin (7/5) siang.

 

Menurutnya,  Semarang  Jawa Tengah dapat menjadi contoh yang baik bagi Kabupaten Lamongan terkait peningkatan PAD, teruma dari  sektor pajak.

 

“Secara keseluruhan PAD Semarang mencapai RP 1, 8 trilyun. Dan setelah kami berkunjung dan belajar, di Lamongan memiliki potensi untuk meniru atau menerapkan upaya peningkatan PAD seperti yang diterapkan di Semarang” jelas Politisi asal PKB Lamongan itu.

 

Dalam waktu dekat, lanjutnya, Komisi B DPRD Lamongan berencana memanggil atau mendatangi Kantor Pendapatan Daeraah Lamongan. “Tujuanya adalah  agar apa yang dilaksanakan di Semarang bisa diterapkan di Lamongan untuk meningkat PAD” ungkap Zuhri, panggilan Saefuddin Zuhri.

 

Di sisi lain, Zuhri menegaskan pihaknya ke Semarang Jawa Tengah untuk belajar penangganan gejolak di masyarakat terkait adanya kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

 

“Kita bersama rombongan ingin belajar dari semarang terkait cara penanganan gejolak di masyarakat terkait PBB dimana kenaikan PBB yg pada mulanya 70% dan sudah terbit SPT ternyata walikota Semarang bisa menurunkan tinggal 30% bahkan membebaskan PBB yg NJOP nya dibawah Rp 130 juta” tegasnya.

 

Dan, tambanya,  yang dipelajari  adalah  menurunkan besaran kenaikan PBB serta adanya pembebaskan PBB terhadap NJOP dibawah Rp  130 juta.

 

“Semuanya akan kita pelajari , tapi yang paling  utama adalah kita akan belajar terkait penurunan kenaikan PBB dan pembebaskan  PBB terhadap NJOP dibawah Rp  130 juta mengingat validasi ulang  tidak menurunkan besaran pungutan PBB dari NJOP” tambahnya memaparkan. ()

 




Berita Terkait