Berita Metro

Senin, 09 April 2018  14:32

Dugaan Pungli Prona Sukolilo, Pelapor Dipanggil Kejaksaan

Dugaan Pungli Prona Sukolilo, Pelapor Dipanggil Kejaksaan
Sejumlah warga Desa Sukolilo saat di Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan beberapa waktu lalu, melaporkan dugaan pungli PRONA

Repoter:Komari

LAMONGAN (BM)-Dugaan pungli dalam Program Agraria Nasional (PRONA) di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri setempat, menunjukan perkembangan. Salah seorang pelapor, Iin Darwati, dipanggil oleh institusi penegak hukum tersebut untuk dimintai klarifikasi.

“Diantara klarifikasi tersebut adalah seputar dugaan pungli saat pelaksanaan program sertifikasi tanah melalui PRONA” kata Iin Darwati, Senin (9/4), sesaat setelah keluar dari salah satu ruang di Kejaksaan Negeri Lamongan.

Menurutnya, langka pihak Kejaksaan  tersebut merupakan berkembangan yang sangat bagus untuk mengungkap atau memproses dugaan pungli tersebut hingga tuntas.

“Selain itu, kami juga membawa sejumlah pernyataan warga diatas materai yang menyebutkan mereka  dalam mengurus sertifikat melalui PRONA tersebut membayar Rp 2 juta untuk sertifikat satu bidang” ungkap ungkap Iin, panggilan  Iin Darwati.

Harapan kami, jelas Iin,  adalah Kejaksaan mengungkap tuntas  dugaan pungli tersebut. “Kami berkeinginan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan pro pada warga benar-benar terjadi, mesti hal itu di pedesaan atau pemerintah desa” tegas Iin, berharap.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, sejumlah warga Desa Sukolilo mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan untuk melaporkan dugaan pungli Program Agraria Nasional (PRONA).

 “Pemohon PRONA di Desa Sukolilo diduga  ditarik biaya sebesar Rp 1 juta, setiap bidangnya. Bagi warga kurang mampu Rp 1 juta tersebut sangat besar, padahal sepengatahuan saya, mengurus sertifikat tanah melalui PRONA adalah gratis karena dibiayai oleh negara” jelas Masduki, salah seorang warga.

 

 Sedangkan  Kepala Desa Sukolilo, M. Lasmiran pada sejumlah awak media menjelaskan sertifikat yang diurus melalui PRONA tersebut sudah selesai dan diberikan pada masing-masing pemohonya.


“Tapi yang jelas sertifikatnya sudah selesai dan diberikan pada pemohonya. Ini sebagai tanda sudah tidak ada persoalan” tegas M Lasmiran yang mengaku baru
  mengetahui laporkan ke Kejaksaan tersebut setelah dihubungi awak media melalui telpon selulernya.()




Berita Terkait