Berita Metro

Kamis, 18 Juli 2019  13:12

DKPP SebutTeradu KetuaBawaslu Lamongan Tak Langgar KodeEtik

DKPP SebutTeradu KetuaBawaslu Lamongan Tak Langgar KodeEtik
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslukan) Lamongan, Miftakhul Badar

Reporter: Komari S Praja

LAMONGAN (BM)-Setelah menunggu beberapa waktu, nasib Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan, Miftakhul Badar dan Amin Wahyudin kini tersingkap sudah. Mereka dinyatakan DKPP RI  tak melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

 

“Hasil putusan DKPP menyebutkan menolak pengaduan pengadu untuk semuanya. Para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu” kata  Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, Miftahul Badar, Kamis (18/7) siang.

 

Selain itu, lanjutnya, dalam Keputusan DKPP tersebut juga memutusakan untuk merehabilitasi nama baik para teradu. “Yaitu saya dan teradu Amin Wahyudin selaku anggota Bawaslu Lamongan sejak dibacakan keputusan” ungkap Badar, panggilan Miftahul Badar.

 

Menurut Badar DKPP juga memutuskan Bawaslu Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan tersebut paling mala tujuh hari sejak dibacakan putusan. “Bawaslu RI juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksaan putusan DKPP itu” paparnya Badar.

 

Seperti diketahui, DKPP telah memeriksa Miftahul Badar dan Amin Wahyudin. Karena keduanya diadukan dalam perkara 73-PKE-DKPP/IV/2019. Pengaduan tersebut dilakukan oleh  Syamsul Arief, salah seorang warga Lamongan.

 

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut di kantor KPU Jawa Timur pada awal Bulan Mei lalu.

 

Dalam kesempatan tersebut, Syamsul sebagai Pengadu, menyebutkan bahwa teradu dianggap tidak memproses laporan sebagaimana terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu.

 

Sebelumnya, Syamsul Arif telah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Calon Legislatof (Caleg) DPRD Provinsi dan Kabupaten dengan membawa alat bukti berupa stiker dan specimen kertas suara juga saksi-saksi.

 

Namun setelah dilakukan penanganan, teradu menyatakan bahwa laporan tersebut dinyatakan dihentikan dengan alasan tidak terpenuhinya alat bukti. Dan atas dihentikan penanganan tersebut akhirnya Syamsul Arif kemudian melaporkan  Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan, Miftahul Badar dan Amin Wahyudin ke DKPP. ()




Berita Terkait