Berita Metro

Selasa, 10 April 2018  15:49

Demo Tolak Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan

Demo Tolak Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan
Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di depan Kantor Bapenda Lamongan.

Reporter:Komari

LAMONGAN (BM)-Seratusan  massa di Lamongan yang merupakan gabungan mahasiswa dari PMII, HMI dan GMNI serta sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Relawan Anti Korupsi, Clean Govermen dan Lentara, Selasa (10/4) siang melakukan aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena sangat membebani masyarakat.

 

Mereka melakukan longmarch yang diawali dari Alun-alun Kota Lamongan. Kemudian melakukan orasi secara bergantian di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan di Jalan Lamong Rejo Lamongan.

 

 

“Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini mencapai 200 persen. Ini sangat  memberatkan warga, terutama warga kurang mampu. Maka   harus ditolak” kata salah seorang orator, Benu, dihadapan petugas dan pendemo lainya di depan  pintu Gerbang Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

 

 

Menurut Korlap aksi, Ilfan, oleh karena itu gabungan mahasiswa dari PMII, HMI dan GMNI serta sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Relawan Anti Korupsi, Clean Govermen dan Lentara mendesak agar dilakukan pembatan ketetapan dan penarikan Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah beredar di tengah masyarakat.

 

“Tuntutan lainya adalah  Peninjauan ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah ditetapkan oleh Bupati serta transparansi penggunaan anggaran dalam program penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)” ungkap, Ilfan menegaskan.

 

Di sisi lain Kepala Badan Pendapatan Daerah Lamongan , Hery Pranoto, saat menemui perwakilan pendemo menjelaskan  penetapan PBB berdasarkan survey di lapangan.

 

“Kita telah melakukan pendataan survey di lapangan menemukan banyak bangunan  yang saat ini sudah berubah. Hal ini yang menjadi pijakan PBB menjadi naik”

 

Dan, lanjutnya, kalau ada masyarakat yang keberatan dengan besaran nilai pembayaran PBB, maka dapat mengajukan keberatan ke pihak desa secara kolektif dan disetorkan ke Bapenda. “Selanjutnya akan diperiksa ulang untuk dibetulkan” jelasnya.

 

 Usai melakukan aksi di Kantor Bapenda  Lamongan, massa aksi tersebut kemudian melanjutkan longmarchnya menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan di Jalan Basuki Rahmad.

 

Dihadapan Wakil Ketua DPRD Lamongan, Saim dan Ketua Komisi B DPRD, pendemo juga menyampai tuntutan yang sama, yakni menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

 

Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri menjelaskan pada pendemo, salah satu solusi terhadap persoalaan kenaikan PBB tersebut, pihaknya akan memanggil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk memintai keterangan.

 

“Kita akan memanggil dan minta keterangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Kalau memang ada permasalahan yang timbul dan menjadi gejolak di masyarakat ya harus dilakukan evaluasi” pungkas Saifuddin Zuhri serius. ()

 

 



Berita Terkait