Berita Metro

Senin, 15 Juli 2019  13:16

Bantuan BPNT Dianggap TakMerata,Mahasiswa PMII Unisda Protes

Bantuan BPNT Dianggap TakMerata,Mahasiswa PMII Unisda Protes
KaDinsos Moh Kamil saat dialog dengan puluhan mahasiswa dari PK PMII Unisda.

Reporter: Komari S Praja

LAMONGAN (BM)-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Komisariat Universitas Islam Darrul Ulum (Unisda) melakukan aksi di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lamongan. Mereka memprotes Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena  dinilai banyak yang tidak tepat sasaran.

 

“Kami mengkritisi bantuan pangan non tunai yang tidak tepat sasaran. Kita berharap ada tindakan tegas dari Dinas Sosial, karena kalau masalah ini terus berlarut-larut” kata Koordinator aksi  PK PMII Unisda, Yoyok Eko Prasetyo, Senin (15/7) siang.

 

Jadi, lanjutnya, tuntutan kami yang pertama agar sasarannya lebih ditepatkan lagi, kedua pemberian tanda pada rumah-rumah yang menerima bantuan pangan non tunai.

 

“Kita belum tahu jumlah total secara pasti, tapi banyak keluhan masyarakat tentang pembagian bantuan ini, sehingga kami menganggap bahwa persoalan ini patut untuk diaspirasikan” ungkap Yoyok, panggilan Yoyok Eko Prasetyo yang juga memaparkkan berdasarkan keluhan yang disampaikan ke mahasiswa yaitu  dari Sukodadi, Turi, Modo, ada dari Kecamatan Laren dan kecamatan-kecamatan lain.

 

Kedatangan para aktivis tersebut langsung  ditemui Kepala Dinsos Lamongan Moh.Kamil di Gedung Balai Latihan Kerja untuk dialog bersama.

 

Dihadapan mahasiswa itu, Kamil mengatakan secepatnya untuk melakukan verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) data kemiskinan di Kabupaten Lamongan, karena ini memang kondisinya mendesak untuk segera dilaksanakan.

 

“Kebetulan sesuai dengan program dari Pemkab Lamongan Hari Rabu besuk,  kita akan melakukan validasi BDT sekaligus nanti kita juga akan melalui perangkat desa ada musdes atau muskel untuk mengusulkan warga masyarakat di desanya yang miskin yang sampai saat ini belum masuk BDT” jelas Moh Kamil.

 

Hasilnya, tambahnya, kemudian dikirim ke Bupati, selanjutnya dikirim ke Kementerian Sosial untuk mengubah data BDT Kabupaten Lamongan yang saat ini mencapai 148.917 KK.

 

“Verivikasi validasi ini dimulai besok Hari Rabu, target kita dua bulan, Insya allah nanti Oktober selesai.Kalau dari validasi BDT itu nanti jelas berkurang. Cuma nanti melalui muskel dan musdes kita minta untuk mengusulkan orang-orang miskin yang belum masuk BDT dimasukan diusulan tersebut” pungkas Moh Kamil yang menjelaskan  BDT saat ini adalah produk Tahun 2012 lalu. ()




Berita Terkait