Berita Metro

Kamis, 19 April 2018  19:08

GP Ansor Hadiahi Kranda Mati Untuk Panwaslu

GP Ansor Hadiahi Kranda Mati Untuk Panwaslu
GP Anshor Kota Kediri, saat aksi di depan kantor Panwaslu Kota Kediri
Kediri- Lantaran di tuntut mundur dari kepengurusan Anshor, Panitia Pengawas Pemilu Kota Kediri di demo puluhan aktivis GP Anshor Kota Kediri, Kamis (19/4). Mereka menuntut agar ketua Panwaslu Kota Kediri Yoni Bambang Suryadi, untuk mundur dari jabatanya.

Salah satu kordinator aksi Bagus Wibowo menjelaskan tidak ada aturan yang mengharuskan kalau menjadi panwas Pemilu untuk mundur dari keanggotaan Anshor. Menurutnya kader anshor yang menjadi Panwas Pemilu ada sekitar 10 orang. Tetapi mereka diminta mundur dari keanggotaan Ansor. Tindakan panwaslu dianggap tidak mendasar pada aturan dan telah mencederai Ormas GP Ansor.

“Kader kami, kebetulan menjadi Panwascam dan PPL diminta mundur oleh Panwaslu. Padahal tidak ada aturan yang mengharuskan Panwacam atau PPL mundur. Oleh karena itu, kami meminta supaya Panwaslu minta maaf baik lisan maupun secara tertulis,” desaknya.

Bagus Wibowo juga mengaku, ada oknum Panwaslu Kota Kediri dan Panwascam yang melakukan pelanggaran etika. Mereka bekerja secara subyektifitas yaitu atas dasar senang dan tidak senang.

“Panwaslu ini ada bimteknya. Kami minta lebih melek dan paham hukum. Jangan hanya subyektifitas kemudian minta PPL melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ada dasar hukumnya.Sehingga, dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani akhirnya mental. Bener ada plenonya, tetapi ketika diajukan keBawaslu, mental,” ujarnya lebih lanjut.

Persoalan paling fatal lagi, menurutnya dalam perekrutan anggota Panwascam maupun Panitia Pengawas Lapangan (PPL) diduga terjadi unsure suap atau KKN. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kota Kediri mendapatkan temuan adanya praktek suap yang tidak bisa ditolerir dalam peraturan perundang-undangan. Data tersebut berada ditangan LBH GP Ansor dan akan dikirimkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta DKPP.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Kediri Yoni Bambang Suryadi membantah, sudah meminta mundur anggota Panwacam maupun PPL dari keanggotaan ormas maupun partai politik. Menurutnya, hanya bersifat sementara selama proses pengawasan berlangsung untuk menjaga netralitas. Sementara mengenai somasi GP Ansor Kota Kediri, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu.

“Dari somasi tersebut, kita perlu pelajari dulu. Sehingga kita memberikan jawaban sesuai undang-undangan dan aturan yang berlaku. Yang meminta mundur siapa. Tidak pernah memberikan pernyataan seperti itu. Untuk masalah keanggotaan, Panwaslu tidak pernah meminta mundur, kecuali yang ada di kepengurusan ormas sebagaimana petunjuk Bawaslu Jawa Timur, sementara off dulu dari keanggotaan ormas,” pungkasnya.(bd)




Berita Terkait