Berita Metro

Rabu, 10 Juli 2019  18:01

Syarifuddin Bebas, Pakar Hukum: KPK Bisa Kembali Gugat

Syarifuddin Bebas, Pakar Hukum: KPK Bisa Kembali Gugat
Eks Kepala BPPN Glen Muhammad Surta Yusuf usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (10/7/2019).

JAKARTA (BM) – Sejumlah pakar hukum menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi terdakwa suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syarifuddin Arsyad Temenggung (SAT). Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai, putusan itu aneh karena dibebaskan dengan alasan bukan tindak pidana.

Menurutnya, putusan pidana dari peradilan tertinggi yakni MA harus dihormati. Namun, memvonis bebas terhadap SAT dengan alasan bukan tindak pidana dinilai sangat mengherankan.

"Karena konteksnya SAT sebagai pejabat publik dan kebijakan BLBI yang merugikan negara juga masuk dalam wilayah hukum publik. Jadi kesimpulan (hakim) bahwa perbuatannya sebagai perbuatan keperdataan sangat mengherankan," ucap Abdul Fickar, Rabu (10/7).

Tidak hanya itu, menurut Abdul penyimpangan penggunaan BLBI bukanlah dalam konteks perdata tetapi pidana. Namun keputusan hamil MA dinilai aneh lantaran menganggap penyimpangan penggunaan BLBI masuk ke ranah perdata.

"Objek pemidanaan adalah penyimpangan penggunaan dari BLBI dimana SAT juga sebagai pejabat publik dan kerugian negara bukan kerugian dalam konteks wanprestasi keperdataan, tetapi penyimpangan penggunaan. Jadi menurut saya putusan ini sangat aneh," terangnya.

Sehingga menurut Abdul, KPK bisa kembali menggugat SAT dalam ranah perdata lantaran KPK tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Dalam kedudukannya sebagai penuntut umum tidak bisa PK, tetapi jika ada perbuatan dan ada kerugian KPK bisa menggugat melalui kerugian perdata baik dengan dasar perbuatan melawan hukum  maupun atas dasar wanprestasi," pungkas Abdul Fickar.

 

Kontroversial

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai, putusan MA memvonis bebas Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sudah menjadi kontroversi sejak awal sebelum ada putusan tingkat kasasi.

"Memang sejauh terlihat dari pendekatan perkara ini, dari awal ada kontroversi," kata Margarito.

Margarito juga meyakini bahwa Hakim MA belum menerima bukti kuat sehingga memvonis terdakwa suap BLBI itu bebas.

"Buktinya pastinya tidak meyakinkan hakim bahwa dapat menghukum dia (SAT) dalam perkara ini. Makanya dia bebaskan," kata Margarito.

Pada perinsipnya, pasal di dalam peradilan itu adalah lembaga yang memutus berdasarkan bukti. Artinya, kata Margarito, peradilan itu bukan tempat menghukum, melainkan tempat meletakkan atau memutuskan hukum akan sebuah kasus.

"Jadi bukan tempat menghukum. Nah, berdasarkan dua prinsip itu, maka tinggal diukur apakah bukti yang disodorkan dalam perkara itu dapat dihadikan dasar untuk menghukum atau tidak," imbuhnya.

"Kalau bukti-bukti tidak berdasar untuk menghukum, maka tidak boleh dihukum. Begitu pun sebaliknya, kalau buktinya berdasarkan hukum, maka harus dihukum," demikian Margarito.

 

Jadi Bumerang

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Gajah Mada Analitika, Herman Dirgantara, mengatakan, Keputusan MA tersebut berseberangan dengan nurani publik terkait komitmen negara dalam memberantas korupsi.

"Kalau dari sisi hukum putusan itu barangkali legal. Namun dari sisi politik ini dapat berakibat makin menurunnya kepercayaan publik terhadap komitmen negara memberantas korupsi. Sederhananya, publik pasti bertanya kok bisa sebelumnya sudah diputus hukuman 13 tahun lalu naik menjadi 15 tahun, kemudian tiba-tiba diputus tidak bersalah?" kata Herman Dirgantara, Rabu (10/7).

Herman pun menilai, putusan MA terhadap vonis bebas Syafruddin bisa jadi bumerang bagi wajah penegakan hukum di Indonesia.

"Saya melihatnya ini bisa jadi bumerang bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Publik bisa makin antipati. Ya subjektif saya, putusan ini bisa dibilang mustahil tapi nyata," tukas Herman yang juga Wakil Sekjen Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) ini.

 

Kebut Kasus BLBI

Masih terkait kasus BLBI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glenn M. Surya Yusuf dan pensiunan Menteri BUMN Laksamana Sukardi sebagai saksi kasus mega korupsi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BPPN.

 

"Yang bersangkutan diperkisa sebagai saksi untuk tersangka IJN (Itjih Nursalim)," ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (10/7).

Itjih Nursalim adalah istri dari Sjamsul Nursalim, pemegang saham mayoritas Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Selain Glenn M. Surya Yusuf dan Laksamana Sukardi, penyidik KPK juga memanggil seorang PNS bernama Edwin Abdullah dan pihak swasta Farid Harianto. Sama, mereka diperiksa untuk tersangka Itjih Nursalim.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar.

KPK juga tengah mengebut kasus BLBI ini dengan mengejar aset-aset milik Sjamsul dan keluarganya yang diduga masih berkaitan dengan perkara. Kemudian, KPK juga masih memburu dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Atas perbuatan Sjamsul dan Itjih, mereka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Teranyar, Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumenggung. Syafruddin dinilai tidak terbukti melakukan korupsi dalam kasus penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI.

Namun, KPK menegaskan akan terus mengejar aset-aset negara yang dirugikan dalam kasus tersebut. Karenanya, KPK tetap melanjutkan penuntasan kasus korupsi BLBI ini.

"Penyidikan BLBI ini tetap kami proses sesuai hukum acara yang berlaku. Dan sampai saat ini, penyidik belum menerima pemberitahuan siapa yang telah ditunjuk dan diberikan surat kuasa khusus oleh SJN dan ITN dalam perkara ini," demikian Febri.  (mer/rmo/det/tit)




Berita Terkait