Berita Metro

Selasa, 09 Juli 2019  19:41

Syafruddin Bebas dari Penjara 15 Tahun, KPK: Aneh Bin Ajaib!

Syafruddin Bebas dari Penjara 15 Tahun, KPK: Aneh Bin Ajaib!
Syafruddin Arsyad Temenggung (pakai rompi tahanan)

JAKARTA (BM) –  Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Putusan tersebut termaktub dalam amar putusan No. 1555K/PID.SUS-TPK/2019.

MA menyatakan, Syafruddin terbukti melakukan tindakan tersebut tetapi perbuatan itu tak dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, Syafruddin Temenggung bebas dari jerat hukum.

"Menyatakan Syaruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah dalam konferensi pers di Gedung MA, Selasa (9/7/2019).

"Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat, dan martabatnya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa," kata dia.

Abdullah menambahkan, putusan dalam perkara tersebut tidak bulat, sebab ada dissenting opinion di dalamnya. "Dalam putusan tersebut, ada dissenting opinion. Jadi tidak bulat. Ketua majelis sependapat dengan judex factii dengan pengadilan tingkat banding. Hakim Anggota I, Chaniago, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa perbuatan hukum perdata," ujar Abdullah.

"Hakim Anggota II, berpendapat terdakwa perbuatan tersebut merupakan ranah hukum administrasi," kata dia.

Syafruddin Temenggung mengajukan kasasi setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara dari vonis 13 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor.

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu dinilai terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

 

Mengejutkan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif menyebut pihaknya menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) terkait putusan kasasi mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Namun begitu, Syarif menyebut putusan MA yang melepaskan Syafruddin dari segala tuntutan kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) aneh.

"Pertama KPK menghormati putusan MA. Namun demikian KPK merasa kaget karena putusan ini 'aneh bin ajaib', karena bertentangan dengan putusan hakim PN (Tipikor) dan PT (DKI Jakarta)," ujar Syarif, Selasa (9/7/2019).

Apalagi, menurut Syarif, dalam putusan tersebut dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari tiga hakim agung yang memutus perkara tersebut.

Hakim Salman Luthan berpendapat kasus Syafruddin merupakan tindak pidana, sedangkan menurut Hakim Agung Syamsul Rakan Chaniago masuk dalam kategori perdata, sementara Hakim Agung Mohamad Askin menyebut perbuatan Syamsul masuk dalam hukum administrasi.

"Ketiga pendapat yang berbeda seperti ini mungkin baru kali ini terjadi," kata Syarif.

 

Batalkan Penyidikan BLBI

Imbas dari keputusan MA tersebut, pengacara Sjamsul Nursalim meminta KPK membatalkan penyidikan terhadap kliennya. Di satu sisi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mengenal adanya penghentian penyidikan atau SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara).

"Tidak ada diatur dalam undang-undang tapi prinsipnya siapa yang mengeluarkan suatu keputusan, dia berhak membatalkan sendiri atau mencabutnya. Ini kan terminologi hukum saja. Jadi istilahnya dia mencabut atau membatalkan surat perintah penyidikannya, bukan menghentikan penyidikannya. Ini terminologi hukum, menurut saya. Kan harus ada jalan keluar kan," ucap pengacara Sjamsul, Otto Hasibuan, Selasa (9/7/2019).

Permintaan Otto agar KPK membatalkan penyidikan terhadap Sjamsul itu tidak lepas dari putusan kasasi terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung yang baru saja dibacakan di Mahkamah Agung (MA). Syafruddin merupakan terdakwa dugaan korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Atas hal itulah Otto sebagai kuasa hukum dari Sjamsul meminta KPK membatalkan penyidikan KPK terhadap kliennya. Namun apabila KPK tetap tidak memenuhi permintaannya, Otto mengaku akan mempertimbangkan langkah hukum lainnya.

"Kalau itu juga tidak dilakukan kami akan mempertimbangkan upaya hukum kan. Tapi secara jujur kan dia harus melakukan hal yang baik menurut penyidikan. Jadi tidak boleh karena hukum formal lantas keadilan tidak dijalankannya karena bagaimana pun ini perkara sudah di Mahkamah Agung, nggak bisa lagi di PK (Peninjauan Kembali)," kata Otto.

Pengacara Sjamsul Nursalim yang lain, Maqdir Ismail menyatakan, dirinya bersyukur atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). MA dalam kasasi melepaskan eks Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Bagi saya, putusan ini harus dihormati oleh semua pihak dan, bagi kami, putusan ini harus disyukuri karena putusan ini telah memberi kepastian hukum terhadap perkara BLBI yang sudah cukup lama berjalan," kata Maqdir Ismail saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).

Sedangkan terkait perkara kliennya, Sjamsul Nursalim, keputusan penyidikan menurut Maqdir berada di tangan KPK.

"Meskipun menurut hemat saya, perkara harus dihentikan, mengingat Pak Sjamsul didakwa bersama sama dengan Pak Syafruddin," sambung Maqdir.

 

Panggil 4 Saksi

Masih terkait kasus BLBI, penyidik KPK memanggil Komisaris Maybank Indonesia Edwin Gerungan dan Chairman Ary Suta Center I Putu Gede Ary Suta sebagai saksi.

Keduanya dimintai informasi soal dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bank Likuditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Selain itu, hari ini penyidik KPK juga memanggil dua orang lagi dengan status sebagai saksi dalam kasus BLBI. Mereka adalah Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Sumantri Slamet dan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Subianto.

"Yang bersangkutan diperkisa sebagai saksi untuk tersangka IJN," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/7). (det/rmo/kom/mer/tit)




Berita Terkait