Berita Metro

Senin, 17 Juli 2017  17:16

Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK Ke KPK

Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK Ke KPK
Pansus Pelindo II Temui KPK
JAKARTA (BM) - Pansus Pelindo II mendatangi gedung KPK, Senin (17/7). Pansus yang diketuai oleh politisi PDIP, Rieke Diah Pitaloka itu menyerahkan hasil audit BPK terhadap Pelindo II yang membongkar potensi kerugian negara akibat perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).

Rombongan Pansus Angket Pelindo dipimpin Ketua Pansus, yakni Rieke Diah Pitaloka. Turut mendampingi Darmadi Durianto serta Daniel Johan.

"Kami hari ini akan menyampaikan auditnya, karena audit ini juga atas permintaan Pansus. Kami akan serahkan ke KPK agar kemudian dilanjutkan proses hukumnya," kata Rieke kepada wartawan setibanya di Gedung KPK.

Anggota Komisi VI DPR-RI itu menyampaikan, audit investigatif BPK atas Pelindo mencakup empat hal, yaitu perpanjangan kontrak JICT, perpanjangan kontrak Koja, proyek Kalibaru (New Priok), serta penerbitan obligasi global (global bond) senilai 1,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 20,8 triliun pada 23 April 2015 silam.

Saat ini, BPK telah mengeluarkan audit investigatif tahap pertama. "BPK memberikan hasil audit perpanjangan kontrak JICT, bahwa terjadi indikasi berbagai pelanggaran terhadap hukum Indonesia yang kerugiannya mencapai Rp 4,08 triliun," kata Rieke.

Mengenai siapa yang harus bertanggungjawab atas potensi kerugian tersebut, Rieke mengatakan, proses hukumnya diserahkan pada KPK.

Namun, terkait dengan kasus lain, yakni korupsi quay container crane (QCC), Rieke meminta agar proses hukum terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II yakni RJ Lino yang kini sudah berstatus sebagai tersangka, bisa dipercepat.

"Itu juga nanti akan kami tanyakan. Karena sudah jadi tersangka. Tersangka terus (tidak ada perkembangannya). Kami akan tanyakan juga ke KPK," ucap Rieke.

Desakan atas pemgusutan kasus tersebut juga datang dari anggota Pansus, Masinton Pasaribu. "Iya, kan audit BPK itu diminta oleh DPR, itu audit investigatif. Audit BPK diserahkan ke DPR. Dan DPR serahkan ke KPK agar ditindaklanjuti, diproses hukum, itu kan potensi kerugian negara bukan fiksi," ujar Masinton Pasaribu kepada wartawan, Senin (17/7).

Berdasarkan audit BPK tersebut diperkirakan kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp 4,08 triliun. Namun hingga saat ini KPK belum menetapkan kerugian negara pada kasus korupsi dengan tersangka Direktur Utama Pelindo II, Ricard Joost (RJ) Lino.

Adapun, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan tiga quay container crane (QCC) dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang. [ian]

Anggota Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu mengaku pesimis dengan kinerja KPK. Ini lantaran kasus Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan tiga quay container crane (QCC) dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang, belum juga mengalami perkembangan.

"Pertanyaannya gini juga, kasus tiga QCC yang menetapkan RJ Lino jadi tersangka juga nggak ada perkembangan. Terus ditambah ini lagi, KPK jangan pilih tebang dong," kata Masinton yang pesimis KPK akan menindaklanjuti laporan Pansus Pelindo II.

Di satu sisi, pihak KPK mengungkapkan bahwa kasus tersebut masih dalam penyidikan. Namun bagi Masinton pernyataan itu sebatas retorika belaka. Anggota Komisi III DPR RI itu mendesak agar dalam pengusutan kasus, KPK diberi ambang batas.

"Ah kita proses. Jangan pakai bahasa-bahasa basi, kita proses sampai kapan? Kasih deadlinenya kapan? Kita proses, kita proses, RJ Linon aja nggak diperiksa-periksa tuh. Itu kan basa basi, jangan ngomong basa basi lah, pemberantasan korupsi jangan ngomong basa basi lah," pungkas politisi PDIP yang juga anggota Pansus KPK itu. (rmo/tit)



Berita Terkait