Berita Metro

Rabu, 20 Desember 2017  17:57

KPK: Tiga Politisi PDI-P Tetap Ada di Kasus e-KTP

KPK: Tiga Politisi PDI-P Tetap Ada di Kasus e-KTP
Febri Diansyah

JAKARTA (BM) —  Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, menyebut nama politikus yang hilang dalam surat dakwaan kliennya bukan hanya politikus PDI Perjuangan. Dia menyebut politikus lain pun tidak ada namanya.

"Sebagaimana sudah berulang kami katakan, begitu banyak uraian dalam surat dakwaan itu yang berbeda yang sangat mencolok orang-orang yang dikatakan yang menerima uang dari proyek e-KTP," ujar Maqdir usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

"Tadi sudah jelas kami sampaikan bukan hanya dari PDIP yang menerima dan hilang, dari Partai Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan partai lain (ada disebut menerima dan hilang)," imbuh Maqdir.

Maqdir menyebut beberapa nama-nama yang disebut menerima dan hilang yaitu Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, Teguh Juwarno, Tamsil Linrunug, Markus Nari, Agun Gunandjar, dan masih banyak lagi. Menurut Maqdir, sejumlah nama itu pun telah membantah.

"Sejumlah orang ini, mereka menyatakan membantah pernah menerima uang, seperti Anas Urbaningrum yang dikatakan menerima cukup besar USD 5,5 juta," ujar Maqdir.

Maqdir pun mengatakan apabila bantahan itu menjadi dasar pembuatan dakwaan Novanto, maka seharusnya bantahan itu diterangkan dalam surat dakwaan. Namun, Maqdir menyebut hal itu tidak dituliskan dalam dakwaan Novanto.

"Bantahan-bantahan itu kalau memang dasarnya yang menyebabkan surat dakwaan tidak disebut lagi nama-nama penerima ini, nama-nama penerima ini seharusnya juga dijelaskan oleh pihak KPK. Paling tidak di dalam surat dakwaan ini karena bagaimana pun juga seperti yang saya katakan tadi bahwa orang tidak mungkin akan membela diri secara baik ketika mereka didakwa bersama-sama tetapi uraian surat dakwaannya itu berbeda," papar Maqdir.

 

Tanggapan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memastikan nama tiga politisi PDI-P yang disebut-sebut hilang dalam dakwaan tersangka kasus dugaan kprupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, ada dalam rangkaian kasus itu.

KPK masih pada dugaan bahwa tiga nama itu sebagai pihak yang diperkaya dari proyek e-KTP. "Beberapa pihak yang diduga diperkaya dari proyek e-KTP ini, yang disebut oleh pihak SN sebagai nama yang hilang, tetap masih ada," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (20/12/2017).

KPK mengelompokkan nama-nama pihak yang diduga menerima aliran dana e-KTP berdasarkan profesi.

Untuk total uang yang diduga diterima sejumlah anggota DPR dari proyek e-KTP  senilai 12,8 juta dollar AS dan Rp 44 miliar.

Nama para anggota DPR yang menikmati uang e-KTP itu akan diungkap di persidangan. "Sejumlah anggota DPR itu nanti akan dirinci di persidangan sesuai kebutuhan pembuktian," ujar Febri.

Sebelumnya, pengacara Novanto, Maqdir Ismail, mengatakan, tiga nama yang hilang dalam dakwaan kliennya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Saat proyek e-KTP berjalan, Yasonna dan Ganjar merupakan anggota Komisi II DPR. Sementara Olly merupakan unsur pimpinan Badan Anggaran DPR.

"Kenapa kok tiba-tiba di perkara ini namanya hilang, namanya Ganjar yang menerima uang hilang. Bukan hanya Pak Ganjar, Yasonna Laoly hilang, Olly Dondokambey hilang. Apa yang terjadi, negosiasi apa yang dilakukan oleh KPK," kata Maqdir seusai sidang pembacaan dakwaan Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/12/2017) malam.

Maqdir mengatakan, ketiga nama tersebut sebelumnya ada pada surat dakwaan tiga terdakwa sebelumnya, yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Ketiganya didakwa menerima suap dari proyek e-KTP saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Ganjar disebut menerima suap 520.000 dollar AS, Yasonna 84.000 dollar AS, dan Olly 1,2 juta dollar AS.

"Saya tidak melihat partai, tetapi saya lihat personal orang, yang di dakwaan lain menerima uang, tiba-tiba di sini (dakwaan Novanto) raib, ada apa itu," kata dia.

 

Tanggapan Yasonna

Yasonna Laoly juga menanggapi pernyataan kuasa hukum Setya Novanto yang menyinggung bahwa nama menteri hukum dan hak asasi manusia itu tidak ada dalam dakwaan perkara korupsi KTP elektronik (KTP-e).

"Pokoknya kami serahkan ke profesional. Aman lah itu," kata Yasonna disela Refleksi Akhir Tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (20/12/2017) seperti dilansir Antara.

"Sudah. Kalau kita tidak melakukan sesuatu kau harus percaya itu aman," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.




Berita Terkait