Berita Metro

Senin, 12 Agustus 2019  18:53

KPK Segel Ruang Di Kemendag Dan Kementan

KPK Segel Ruang Di Kemendag Dan Kementan
Febri Diansyah

Rizal Ramli: Ada yang Lebih Besar

JAKARTA (BM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi terkait kasus dugaan suap impor bawang putih yang menjerat anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra.

Tiga lokasi yang digelah yakni ruang kerja anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Dhmantra, ruang Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI dan ruang di Dirjen Holtikultura Kementan RI.

"Tim masih di lokasi. Sejauh ini diamankan sejumlah dokumen terkait dengan impor yang jadi kewenangan Kementan dan Kemendag," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2019).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota DPR RI Komisi VI I Nyoman Dhamantra (INY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Selain Nyoman, KPK juga menjerat lima orang lainnya dalam kasus ini.

Yakni Mirawati Basri (MBS) selaku orang kepercayaan Nyoman, Elviyanto (ELV) orang dekat Nyoman, dan tiga pihak swasta yakni Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), dan Zulfikar (ZFK).

Nyoman diduga meminta fee sebesar Rp 3.6 miliar dan Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per kilogram dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh CSU alias Afung.

Dari komitmen fee tersebut, Nyoman diduga sudah menerima Rp 2 miliar yang dikirim oleh Doddy ke rekening kasir money changer milik Nyoman. Rp 2 miliar tersebut direncanakan untuk digunakan mengurus surat persetujuan impor (SPI).

 

Segel Ruang

Sebelumnya, KPK ternyata telah menyegel sejumlah ruangan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Penyegelan dilakukan terkait kasus dugaan suap perizinan impor bawang putih.

"Untuk penyegelan ruang di Kemendag dan Kementan itu hari Jumat kemarin," kata Plh Kabiro Humas KPK Chrystelina GS, Senin (12/8/2019).

Dia belum menjelaskan detail ruangan apa saja yang disegel. Chrystelina menyatakan penyegelan itu dilakukan saat KPK menggeledah ruangan di kedua kementerian tersebut pada Jumat (9/8). Namun dia belum menjelaskan ada-tidaknya penyitaan saat KPK menggeledah dua ruangan itu.

"Terkait dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih hasil OTT Rabu-Kamis minggu lalu," ucapnya.

KPK menduga ada permintaan fee Rp 3,6 miliar dan commitment fee Rp 1.700-1.800 per kg bawang yang diimpor dari Dhamantra kepada Afung dan Doddy selaku swasta. Suap itu diduga terkait proses perizinan kuota impor 20 ribu ton bawang putih.

Duit yang diduga telah diterima Dhamantra berjumlah Rp 2 miliar. KPK menduga uang itu ditransfer lewat rekening di money changer.

 

Ada yang Lebih Besar

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli mempertanyakan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak menangkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Perdagangan kata Rizal juga melibatkan Menteri Perdagangan yakni Enggartiasto Lukita. Rizal pun mengaku telah memberikan bukti-bukti keterlibatan korupsi terkait impor ke Lembaga Antirasuah pada Desember 2018 lalu.

"Delapan bulan lalu saya ajukan kasus permainan ugal-ugalan ini ke KPK, bukti-buktinya dalam kasus bawang, dalam kasus gula, pasal-pasalnya semuanya," ucap Rizal Ramli kepada wartawan saat diskusi Ngobrol Perkembangan Indonesia di Jalan Tebet Barat Dalam IV, Jakarta Selatan, Senin (12/8).

Namun, hingga saat ini KPK baru memproses terkait impor bawang. Padahal kata Rizal, masih ada hal lain yang lebih besar kasus korupsinya.

"(Tapi) Sampai titik ini KPK baru nangkep yang soal bawang doang, ini mah masih kecil nih. Ada lagi yang lebih besar, gula lebih gede. Saya bingung kok malah bawang putih yang digedein gitu. Karena gula nih lebih gede lagi, belum garam," tegas Rizal.

Menurut Rizal, Enggar terlibat korupsi dengan cara menambahkan jumlah besaran impor yang membuat para petani dan petambak menjerit.

"Dia melebihkan impor yang seharusnya berapa dia tambahin dua juta ton untuk gula. Garam dia tambahin 1,5 juta ton. Sehingga petani petambak itu nangis, ini pemerintah kejam banget," jelasnya.

Dengan demikian, Rizal mengaku heran dengan keberanian KPK yang hingga saat ini belum menangkap Enggartiasto. Padahal, Enggartiasto telah mangkir sebanyak tiga kali dari pangggilan KPK.

"Nah sebetulnya KPK tiga bulan yang lalu sudah gerebek kantor Enggar, ketemu bukti-bukti memo-memo tentang gula. Nah saya memang bertanya-tanya, kok KPK bisa-bisanya orang ketika tiga kali dipanggil gak datang kok diam saja?, kok nyalinya cuma segitu. Kok sama yang lain berani gitu loh, ada apa?," tandasnya.

Presiden Joko Widodo akan mendapatkan jempol dari ekonom senior DR Rizal Ramli. Tetapi jempol itu tidak gratis. Ada harganya. Harganya dinilai pantas untuk rakyat, khususnya kaum petani. Yaitu, mencopot Enggartiasto Lukita dari posisi Menteri Perdagangan. 

Rizal mengatakan, sudah cukup alasan bagi Jokowi untuk memecat Enggar. 

“KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mernah mengobrak-abrik kantor Enggar dan menemukan sejumlah dokumen yang terkati dengan impor gula. Kok masih dipertahankan dan diangkat-angkat terus?” ujar Rizal Ramli dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin siang (12/8).

Menurut mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman itu, salah satu kesalahan besar Enggar adalah membuka keran impor beras di saat panen raya tahun lalu. 

Akibatnya, kaum petani yang sedang menikmati panen yang berhasil malah mengalami kerugiaan karena beras mereka tidak dibeli. Bulog pun demikian. Beras Bulog tertimbun di gudang karena kalah dengan beras impor yang lebih murah. 

“Kalau Pak Jokowi pecat Menteri Enggar, saya kasih jempol,” demikian Rizal Ramli. (rmo/mer/det/tit)




Berita Terkait