Berita Metro

Rabu, 25 April 2018  17:30

Kejati Bakal Hentikan Kasus Korupsi Aset Gelora Pancasila

Kejati Bakal Hentikan Kasus Korupsi Aset Gelora Pancasila
Maruli Hutagalung, Kepala Kejati Jatim

SURABAYA (BM) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bakal menghentikan penyidikan kasus korupsi aset Gelora Pancasila. Hal itu dilakukan setelah aset Gelora Pancasila telah dikembalikan ke Pemkot Surabaya.

Maruli Hutagalung, Kepala Kejati Jatim memastikan, pihaknya tak lama lagi akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi aset Gelora Pancasila. “Kemungkinan tak lama lagi saya akan teken surat penghentian penyidikan (SP3),” ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/4/2018).

Penghentian dilakukan dengan alasan bahwa aset yang beralamat di Jalan Indragiri, Surabaya ini saat ini telah dikembalikan ke Pemkot Surabaya. Atas dasar itu menurut Maruli, tak perlu lagi kasus ini diproses secara hukum. “Aset senilai Rp 184 miliar telah kembali ke tangan Pemkot Surabaya. Sudah apalagi? Penanganan korupsi kan yang penting menyelamatkan keuangan negera,” kilahnya.

Apalagi, penyidik juga tengah kesulitan mencari saksi-saksi lantaran sudah banyak yang meninggal. “Selain itu surat-suratnya juga sudah tidak tahu kemana, jadi kemungkinan kami akan hentikan. Terlebih lagi ini sifatnya masih penyidikan umum, belum ada tersangkanya,” kata Maruli.

Sebelumnya, Kejati Jatim membuka kembali penyelidikan kasus korupsi Program Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) pada Januari lalu.  “Surat perintah penyelidikan (korupsi P2SEM) sudah keluar awal Januari. Intinya penanganan kasus P2SEM masih penyelidikan,” ujar Didik Farkhan Alisyahdi, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Senin (15/1/2018).

Ia menjelaskan, karena progres penanganan kasusnya masih penyelidikan, pihaknya tidak bisa mengekspose terlalu banyak. Bahkan dirinya meyakinkan pihaknya sudah bergerak dalam menyelidiki kasus ini. Termasuk melakukan puldata (pengumpulan data) dan pulbaket (pengumpulan bahan-bahan keterangan).

Saat ditanya perhal permintaan keterangan dari dr Bagoes Soetjipto, terpidana kasus korupsi P2SEM, Didik enggan membeberkannya. “Ini masih penyelidikan. Intinya nanti kalau sudah penyidikan akan kami informasikan. Pokoknya ada,” tegas Didik.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejati) Surabaya ini menambahkan, data-data yang diberikan almarhum Fathorrasjid ke Kejati Jatim beberapa tahun lalu menjadi pertimbangan penyidik. “Data itu nantinya akan kami gali lagi. Yang terpenting kami sudah melakukan penyelidika dan sesuai ketentuannya, penyelidikan belum bisa diekspose. Kecuali nanti kalau sudah naik ke penyidikan baru bisa diinformasikan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, kasus ini bermula dari laporan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke beberapa penegak hukum mulai Kejaksaan, Kepolisian hingga KPK. Risma melaporkan 11 aset Pemkot Surabaya telah jatuh ke tangan swasta, salah satunya yaitu aset Gelora Pancasila.

Atas laporan itu, akhirnya Kejati Jatim menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi aset Gelora Pancasila. Tak lama usai sprindik diterbitkan, Kejati Jatim kemudian mencekal tiga pengusaha asal Surabaya yaitu Prawiro Tedjo, Wenas Panwell, dan Ridwan Soegijanto.

Prawiro Tedjo, Wenas Panwell, dan Ridwan merupakan orang-orang yang masuk dalam jajaran direksi di PT Setia Kawan Abadi, pemilik gedung Gelora Pancasila. Prawiro Tedjo dan Wenas Panwell pun bahkan sempat diperiksa atas kasus ini. (arf/tit)




Berita Terkait