Berita Metro

Rabu, 02 Mei 2018  19:38

Kasus Bupati Mojokerto, KPK Dalami Izin 22 Tower BTS

Kasus Bupati Mojokerto, KPK Dalami Izin 22 Tower BTS
Febri Diansyah

Jakarta (BM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami izin pendirian tower telekomunikasi (BTS) terkait kasus suap yang melibatkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Ada 22 izin yang dipelajari penyidik.

"Penyidik mendalami izin terkait pendirian 22 tower di Mojokerto, yang dikerjakan oleh 11 perusahaan," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (2/5/2018).

Selain itu, menurut Febri, penyidik masih mempelajari dokumen dari hasil penggeledahan sebelumnya serta keterangan saksi. Penggeledahan itu dilakukan KPK pada 23-27 April lalu di 31 lokasi, yang terdiri atas 20 kantor/dinas, 4 perusahaan, dan 7 rumah pribadi.

"Tim sedang mempelajari dokumen-dokumen hasil penggeledahan tersebut dan keterangan 12 saksi yang sudah diperiksa," kata Febri.

KPK menetapkan Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

Dalam kasus itu, Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 disangka menerima Rp 2,7 miliar dari Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

Mustofa juga dijerat dalam sangkaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto bersama-sama Zainal Abidin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015, salah satunya proyek pembangunan jalan pada 2015. Nilai gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar.

 

Rekening Keluarga

Dalam pengembangan pentidikan, KPK menelisik penerimaan gratifikasi Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa melalui rekening keluarga. Mustofa diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,7 miliar.

"KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi melalui sarana perbankan melalui pihak keluarga," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (2/5/2018).

Febri mengatakan KPK menemukan uang senilai Rp 3,7 miliar dari penggeledahan yang dilakukan terkait kasus ini. Uang itu ditemukan dari dalam kantong plastik kresek hingga kardus.

Uang itu juga ditemukan di rumah orang tua Mustofa di Mojokerto. "Tim menemukan Rp 3,7 miliar di rumah orang tua tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa)," ujar Febri.

Uang itu ditemukan dari dalam kantong plastik kresek hingga kardus. "Tim menemukan Rp 3,7 miliar di rumah orang tua tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa). Uang didapatkan di dalam lemari kamar dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (2/5/2018).

Dari Rp 3,7 miliar itu, Rp 700 juta ditemukan di dalam tas kresek hitam. Sedangkan sisanya, yaitu Rp 3 miliar, ditemukan di dalam kardus dan 3 tas.

"KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi melalui sarana perbankan melalui pihak keluarga. Sedangkan untuk kendaraan yang disita kepemilikannya diduga atas nama pihak lain," tutur Febri.

Tim KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di 31 lokasi, termasuk rumah bupati dan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.(det/tit)




Berita Terkait